Ciri-Ciri, Perkembangan dan Permasalahan Kota

A. Ciri-Ciri Kota
Menurut Bintarto, kota sebagai kesatuan jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen serta coraknya materialistis. Masyarakat kota terdiri atas penduduk asli daerah tersebut dan pendatang. Masyarakat kota merupakan suatu masyarakat yang heterogen, baik dalam hal mata pencaharian, agama, adat, dan kebudayaan.
Sedangkan Max Weber mendefinisikan kota adalah suatu tempat yang penghuninya dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar lokal. Ciri kota adalah adanya pasar sebagai benteng serta mempunyai sistem hukum tersendiri dan bersifat kosmopolitan.
Menurut Bintarto, ciri-ciri kota dibedakan menjadi dua sebagai berikut.
a. Ciri-Ciri Fisik
Di wilayah kota terdapat:
1. Sarana perekonomian seperti pasar atau supermarket.
Pasar menjadi tempat bertemunya orang-orang yang ingin melakukan transaksi perekonomian (penjual dan pembeli). Mengingat kebutuhan hidup di kota sangat beragam, sehingga diperlukan tempat untuk memenuhi kebutuhan tersebut, termasuk pasar dan supermarket. Pasar di kota juga menjadi tempat di mana bertemunya beberapa penjual yang berasal dari desa atau daerah lain, untuk memasarkan hasil pertanian.
2. Tempat parkir yang memadai.
Banyaknya tempat parkir yang memadai dikarenakan volume kendaraan di kota pun sangat banyak.
3. Tempat rekreasi dan olahraga.
Kota yang dipenuhi oleh berbagai kesibukan, tentunya penduduk kota pun memerlukan hiburan jika mereka jenuh dengan segala pekerjaan mereka, salah satunya dengan mengunjungi tempat rekreasi. Tempat olahraga digunakan sebagai sarana untuk menyalurkan hobi.
4. Alun-alun.
Alun-alun sebuah kota dapat dijadikan simbol kota tersebut. Alun-alun kota juga digunakan sebagai tempat pertemuan antar penduduk, atau antara pemerintah dengan penduduk, jika ada sebuah perayaan.
5. Gedung-gedung pemerintahan.
Salah satu peranan kota yaitu pusat kegiatan politik dan administrasi pemerintah serta tempat kedudukan pimpinan pemerintah. Sehingga, di kota banyak gedung pemerintahan.
b. Ciri-Ciri Sosial
1. Masyarakatnya heterogen.
Umumnya, penduduk kota merupakan imigran dari berbagai daerah yang tentunya berbeda. Apalagi didukung oleh mata pencaharian yang juga sangat beragam.
2. Bersifat individualistis dan materialistis.
Sikap kehidupan masyarakat kota cenderung pada individualisme, yaitu masing-masing anggota masyarakat berusaha sendiri-sendiri tanpa terikat oleh orang lain. Selain itu, persaingan di kota sangat ketat sehingga penduduknya lebih memikirkan kepentingan sendiri dan cara untuk memenuhi kebutuhan hidup.
3. Mata pencaharian nonagraris.
Umumnya, mata pencaharian penduduk kota, di luar bidang pertanian, seperti pedagang, karyawan swasta, PNS, penjual jasa dan profesional.
4. Corak kehidupannya bersifat gesselschaft (hubungan kekerabatan mulai pudar).
Orang kota hanya merasa satu ikatan dengan anggota perkumpulannya, seprofesi, sekepentingan. Umumnya mereka menjadi anggota perkumpulan formal seperti organisasi pekerjaan, olahraga, hobi, seni dan lain-lain. Mereka pun memiliki mobilitas yang tinggi, suka pergi ke mana-mana.
5. Terjadi kesenjangan sosial antara golongan masyarakat kaya dan masyarakat miskin.
Ini diakibatkan oleh penduduk kota yang heterogen dari segi mata pencaharian, ada kelompok yang memiliki penghasilan yang besar dan ada juga penduduk dengan penghasilan yang sedikit bahkan kurang, sehingga ada celah yang sangat besar dengan kedua golongan tersebut. Apalagi penduduk dengan penghasilan besar tersebut menguasai modal.

6. Norma-norma agama tidak begitu ketat.
Penduduk kota yang individualistis dan materialistis adalah bukti bahwa mereka tidak terlalu mementingkan norma-norma agama. Karena sibuk dengan persaingan yang ada di kota, secara tidak langsung mereka juga semakin jarang mengikuti acara keagamaan.
7. Pandangan hidup lebih rasional.
Pandangan hidup lebih rasional karena keadaan kota yang menunjukkan persaingan ketat sehingga penduduk lebih dituntut untuk bertindak rasional daripada sekedar mengikuti perasaan.
8. Menerapkan strategi keruangan, yaitu pemisahan kompleks atau kelompok sosial masyarakat secara tegas.
Di kota, terdapat kompleks tempat tinggal khusus bagi kelompok kelas sosial atas dengan berbagai sarana dan prasarana yang cukup lengkap. Ada pula kawasan pemukiman tertentu kelompok kelas sosial bawah, di mana umumnya penduduk kelas bawah tinggal di kawasan yang kumuh dan kotor, seperti pinggir rel, pinngir sungai dan di bawah jembatan.

B. Permasalahan Kota serta Solusi
Ketika mendengar kata kota, kita selalu menunjuk suatu kawasan yang sangat ramai, lalu lintas yang padat, pertokoan yang berderet-deret, dan fasilitas umum yang tersedia di berbagai tempat. Terlepas dari segala kemewahan yang ditawarkan, kota menyimpan sejuta permasalahan. Permasalahan di kota jauh lebih kompleks jika dibandingkan dengan desa. Masalah kota yang sering muncul adalah kemacetan lalu lintas, kepadatan penduduk dan banjir.
Kota yang akan dibahas, yaitu Kota Medan
1. Kemacetan Lalu Lintas di Kota Medan
Kemacetan adalah situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. Kemacetan banyak terjadi di kota-kota besar, terutamanya yang tidak mempunyai transportasi publik yang baik atau memadai ataupun juga tidak seimbangnya kebutuhan jalan dengan kepadatan penduduk.
Kota Medan merupakan kota terbesar di luar pulau Jawa, penduduk kota yang padat dan tampak pada siang hari mobilitas penduduk bergerak cepat. Dinamisnya mobilitas penduduk tak diimbangi dengan pembangunan infrastruktur transportasi yang kurang memadai. Konfigurasi dari persoalan pokok transportasi di Medan adalah kapasitas jalan tidak sebanding dengan jumlah kenderaan yang beroperasi di jalan-jalan. Kapasitas jalan begitu-begitu saja, sementara jumlah kenderaan terus bertambah tanpa pembatasan.
Kemacetan di kota Medan tidak dapat dihindarkan, terutama pada titik-titik persimpangan baik di jalan-jalan protokol maupun di jalan kecil. Semakin hari, kemacetan di Medan semakin parah. Kemacetan ini mengakibatkan stres dan depresi bagi pengguna jalan, ditambah meningkatnya polusi udara kota, membuat kualitas kesehatan menurun disaat dinamisasi aktifitas warga kota.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sumatera Utara menilai, keterbatasan jalan di Kota Medan merupakan salah satu penyebab terjadinya kemacetan lalu lintas di kota itu. Kemacetan lalu lintas ini telah mengganggu kelancaran aktivitas masyarakat pengguna jalan (Ketua YLKI Sumut, Abubakar Siddik, Minggu 6 Mei 2012).
Kondisi kemacetan lalu lintas di kota berpenduduk 2,6 juta jiwa ini, bila terus dibiarkan dan tidak secepatnya diatasi, akan berdampak menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum, pelaku usaha, dan juga Pemerintah Kota Medan. Roda perekonomian dan pelaku bisnis akan mengalami penurunan, dan jadwal aktivitas warga juga tidak tepat waktu seperti yang diharapkan, akibat terganggu oleh kemacetan yang terjadi yang setiap hari. Kota Medan ini menjadi daerah yang kumuh, bising dengan hiruk pikuk kendaraan yang tidak teratur, serta kurang kesadaran para pengguna jalan mematuhi peraturan lalu lintas.

Solusi untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di kota Medan
Untuk memecahkan persoalan kemacetan di Kota Medan dibutuhkan kebijakan alternatif sebagai bentuk intervensi pemerintah kota Medan agar kemacetan bisa direduksi secara kongkrit, langkah-langkah berikut (Abi Jumroh Harahap):
1. Pembatasan jumlah kendaraan. Tanpa batasan jumlah kendaraan, maka wajar saja jumlah kendaraan bertambah secara liberalitas. Perlu ada kebijakan pemerintah dalam hal pembatasan kendaraan dengan pertimbangan idealitas antara jumlah kendaraan dengan jumlah penduduk serta kapasitas sarana dan prasarana jalan raya yang ada.
Namun pembatasan kendaraan akan diimplementasikan, maka transportasi publik juga harus sudah siap untuk melayani masyarakat, setidaknya dengan kenyamanan dan biaya yang mendekati biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat secara terjangkau. Dengan begitu, penggunaan kendaraan umum dapat menjadi pilihan yang setara dengan penggunaan kendaraan pribadi.
2. Pelebaran jalan. Melihat kemacetan yang semakin parah dari tahun ke tahun, hal ini merupakan masalah serius yang harus di atasi pemerintah bersama masyarakat seperti pelebaran dan perbaikan jalan serta memperbaiki rambu-rambu lalu lintas. Pada umumnya, jalan-jalan di kota Medan tidak mengalami pelebaran dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan sejak lahirnya kota Medan masih ada lebar jalan masih seperti itu-itu saja.
3. Menertibkan pedagang di atas trotoar jalan. Trotoar jalan dipergunakan untuk pejalan kaki, namun dipakai tempat berdagang, sehingga kenyamanan pengguna trotoar kurang nyaman. Trotoar yang berubah fungsi menjadi tempat dagangan dan parkir kendaraan menjadi pandangan yang miris dan betapa fasilitas umum telah dimanfaatkan bagi kepentingan pribadi.
4. Menertibkan parkir kendaraan. Sudah menjadi pemandangan biasa bahwa kendaraan roda empat parkir di badan jalan. Fenomena ini juga menyebabkan kemacetan karena sebagian badan jalan telah dipakai untuk parker, sehingga membuat badan jalan semakin menyempit, ditambah lagi parkir di pinggir jalan berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas.
5. Gerakan sadar hukum berlalu lintas. Gerakan sadar hukum ini perlu di sosialisasikan kepada masyarakat secara terus menerus. Kampanye peraturan lalu lintas kepada para supir angkutan umum, becak dan pemilik kendaraan pribadi, betapa pentingnya etika dan sopan santun berlalu lintas, disiplin dan budaya antri serta penegakan hukum menjadi salah satu alternatif ataupun upaya preventif mengurai dan mereduksi kemacetan lalu lintas.

2. Banjir di Kota Medan
Beberapa penyebab mengapa banjir besar bisa terjadi (Sutopo):
1. Adanya curah hujan ekstrim. Kondisi atmosfer dan hidroklimatologi sangat mendukung terjadinya hujan. Apalagi, di Sumatera Utara, terjadi tekanan rendah lokal. Curah hujan tinggi, menyebabkan sembilan sungai di Medan dan sekitarnya meluap karena sudah tak mampu menampung debit air yang ada.
2. Persoalan lingkungan. Yakni, terjadi kerusakan daerah aliran sungai. Aktivitas manusia, membuat terjadinya sedimentasi, penyempitan, sehingga palung sungai tak maksimal menampung air. Secara alamiah, Medan merupakan dataran banjir karena merupakan pertemuan beberapa sungai. Kondisi diperparah makin banyaknya jumlah penduduk dan berdirinya perumahan-perumahan di bantaran sungai.
3. Buruknya sistem drainase juga menjadi salah satu penyebab kota Medan menjadi langganan banjir. Drainase di Medan cukup amburadul. Banyak drainase di Kota Medan yang tidak berfungsi. Umumnya, drainase tersebut dibiarkan begitu saja oleh masyarakat dan pemerintah setempat. Sejumlah ruas jalan yang drainasenya mengalami gangguan, di Jalan DI Panjaitan, Jalan Pengadilan, dan Jalan Kapten Pattimura. Kondisi drainase ini sebagian tergenang air berwarna gelap, ditumbuhi rumput liar, dan dipenuhi sampah.
Solusi untuk mengatasi masalah banjir di kota Medan
1. Perbaikan dan perawatan drainse di Kota Medan harus dilakukan dengan segera. Terutama saluran yang berada di setiap inti kota, dan sudut-sudut perkotaan. Karena drainase yang buruk akan memengaruhi laju perekonomian di Kota Medan. Sistem drainase yang berjalan harus melihat tata letak kawasan kota, dari yang tinggi menuju ke kawasan daerah yang rendah.
2. Harus menyediakan 30 persen Ruang Terbuka Hijau untuk mengatasi masalah banjir. Selain itu, Badan Lingkungan Hidup (LBH) harus menyediakan tempat dan tidak sembarangan usaha industri membuang limbahnya ke parit. Medan belum mempunyai masterplan dan manajemen drainase. Sebab, hingga saat ini Dinas Bina Marga masih mengumpulkan data base serta melakukan pembenahan internal untuk penyusunan masterplan tersebut.
Herman Koto, pemerhati lingkungan mengatakan permasalahan banjir di Kota Medan tidak akan terselesaikan dan mengharuskan kota itu memiliki masterplan drainase. Pemko Medan dianggap lambat, karena hingga kini penanganan banjir belum maksimal, sementara usulan pembuatan masterplan telah lama digulirkan.

C. Perkembangan Kota oleh Bos Lokal
Pembangunan di tingkat kota memang sangat penting. Pembangunan kota bukan sekedar mengembangkan kota dan meningkatkannya menjadi tingkat yang lebih luas jangkauannya melainkan mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang efisien, pemenuhan kebutuhan masyarakat kota yang kontinyu, dan pencapaian infrastruktur sarana dan prasarana kota yang sustainable dan teratur.
Pemanfaatan lahan sebagai kompleks perumahan merupakan salah satu bentuk perkembangan kota, mengingat jumlah penduduk yang semakin meningkat dari hari ke hari. Sehingga banyak permintaan perumahan dari masyarakat tetapi timbul masalah mengenai kapasitas lahan yang terbatas. Tetapi, tetap saja stok perumahan yang diberikan juga besar dan luas.
Lahan yang seharusnya menjadi RTH (Ruang Terbuka Hijau) mulai digantikan dengan pembangunan kompleks perumahan. Sungai ditimbun hanya untuk membangun gedung-gedung bertingkat. Daerah yang seharusnya menjadi resapan air pun dibangun menjadi perumahan yang mewah dan elit.
Berdasarkan Kebijakan Pemerintahan Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010, untuk mewujudkan misi kedua yaitu mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi yang lebih efisien, efektif, kreatif, inovatif, dan responsif, salah satunya melalui kebijakan Peningkatan kualitas Tata Ruang Kota. Pemerintah yang seharusnya melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan Rencana Tata Ruang Kota dan Bangunan, malah kelihatan bekerja sama dengan pihak swasta (pemilik modal atau pengusaha lokal), melanggar Kebijakan tersebut.
Pemerintah seperti dikendalikan oleh pengusaha lokal, apalagi jika pemerintah diberi keuntungan dari pembangunan yang dilaksanakan pengusaha. Tetapi, masyarakat justru dirugikan dengan keadaan itu dan dapat mengakibatkan kerusakan pada lingkungan. Umumnya, masyarakat yang dirugikan yaitu masyarakat dengan penghasilan rendah dan tidak memiliki hunian yang layak.
Salah satu akibat dari kerusakan lingkungan ini adalah banjir. Banjir dapat memasuki rumah-rumah yang umumnya tidak memiliki struktur yang baik (rumah yang dibangun secara asal, yang penting bisa ditempati). Rumah-rumah seperti ini umumnya dihuni oleh masyarakat kelas bawah. Pengusaha lokal tidak mempertimbangkan hal-hal seperti ini ketika akan membangun, yang penting bagi mereka adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya.
Selain itu, pengusaha biasanya membangun kompleks perumahan bagi masyarakat kelas atas yang semakin menunjukkan gap atau celah dengan masyarakat kelas bawah. Rumah-rumah yang dibangun tersebut sudah jelas tidak bisa dibeli oleh MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah).
Seharusnya pemerintah sudah bisa bekerja sama dengan pihak swasta dalam membangun dan menata lingkungan perumahan kumuh menjadi lingkungan yang sehat. Pemerintah melalui Kebijakan Daerah juga memiliki kewajiban mendorong pembangunan perumahan yang layak huni serta terjangkau bagi masyarakat miskin dan buruh yang berpenghasilan rendah.

Pikirkanlah Sebelum Kamu Mengeluh

Hari ini, sebelum kamu mengeluh tentang rasa dari makananmu, pikirkan tentang seseorang yang tidak punya apa pun untuk dimakan.
Sebelum kamu mengeluh tidak punya apa-apa, pikirkan tentang seseorang yang harus meminta-minta di jalanan.
Sebelum kamu mengeluh bahwa kamu buruk, pikirkan tentang seseorang yang berada pada tingkat yang terburuk dalam hidupnya.
Sebelum kamu mengeluh tenang pasanganmu, pikirkan tentang seseorang yang memohon kepada Tuhan untuk diberikan teman hidup.
Sebelum kamu mengeluh tentang nasib hidupmu, pikirkan tentang seseorang yang meninggal terlalu cepat.
Sebelum kamu mengeluh tentang pekerjaanmu, pikirkan tentang pengangguran dan orang-orang cacat yang mencari pekerjaan sepertimu.
Sebelum kamu menunjuk jari telunjukmu untuk menyalahkan orang lain, pikirkanlah bahwa keempat jarimu yang lain menunjuk kepadamu dan tidak ada orang yang pernah membuat kesalahan.
Jika kamu mampu untuk berpikir dahulu sebelum kamu mengeluh, maka ketika kamu sedang bersedih dan hidupmu dalam kesusahan.
Kamu masih bisa bersyukur kepada Tuhan bahwa kamu masih diberi kehidupan.

24 Hal yang Perlu Diingat

Kehadiranmu adalah sebuah hadiah bagi dunia
Kamu adalah unik dan satu-satunya yang ada
Hidupmu dapat menjadi apa pun yang kamu inginkan
Pergunakanlah hari yang ada dengan baik.
Hitunglah berkahmu dan bukan masalahmu
Kamu akan mewujudkannya melalui apa pun yang ada
Di antara kamu ada banyak jawaban
Pengertian, semangat dan jadilah kuat!
Jangan membatasi dirimu sendiri
Banyak mimpi yang menunggu untuk diwujudkan
Keputusan adalah sebuah kesempatan penting
Raihlah impian yang tinggi, tujuan dan harga dirimu
Tidak ada yang lebih sia-sia daripada rasa khawatir
Semakin lama seseorang memikirkan sebuah masalah akan menjadi lebih berat
Jangan terlalu serius akan hal-hal yang ada
Hiduplah dalam ketenangan dan bukan penyeselan

Ingatlah kasih yang sedikit akan terus berjalan
Ingatlah kasih yang besar adalah untuk selamanya
Ingatlah persahabatan adalah investasi yang sangat bijaksana
Harga kehidupan adalah kebersamaan
Sadarlah bahwa tidak pernah terlambat
Lakukan hal yang kecil dengan cara yang luar biasa
Milikilah semangat yang berkobar-kobar, pengharapan dan kebahagiaan
Ambillah waktu untuk bermimpi!

TEORI PEMBANGUNAN DALAM PERSPEKTIF PARADIGMA BARU PEMBANGUNAN DI INDONESIA SISTEM EKONOMI KERAKYATAN

BAB I

PENDAHULUAN

 

Sejarah ekonomi bangsa selama masa penjajahan 3,5 abad menggambarkan eksploitasi sistem kapitalisme liberal atas ekonomi rakyat yang berakibat pada pemiskinan dan distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat yang sangat pincang. Struktur sosial ekonomi yang tak berkeadilan sosial ini, melalui tekad luhur proklamasi kemerdekaan, hendak diubah menjadi masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Ketika Republik Indonesia berdiri, salah satu komitmen para bapak bangsa ini adalah bagaimana menggerakkan roda ekonomi rakyat. Indonesia Merdeka seluruhnya itu benar-benar terwujud jika ekonomi rakyat kuat. Itu dapat kita lihat dari tulisan dan pemikiran-pemikiran Bung Hatta yang meletakkan ekonomi kerakyatan sebagai fondasi ekonomi Indonesia. Cita-cita menjadi bangsa merdeka melahirkan kesadaran untuk menjadi bangsa yang mandiri dan berjuang atas kesanggupan sendiri.

Krisis moneter yang menyerang ekonomi Indonesia tahun 1997 merontokkan sektor perbankan-modern yang keropos karena sektor yang kapitalistik ini terlalu mengandalkan pada modal asing. Utang-utang luar negeri yang makin besar, baik utang pemerintah maupun swasta, makin menyulitkan ekonomi Indonesia karena resep-resep penyehatan ekonomi dari ajaran ekonomi Neoklasik seperti Dana Moneter Internasional (IMF) tidak saja tidak menguatkan, tetapi justru melemahkan daya tahan ekonomi rakyat. Sektor ekonomi rakyat sendiri khususnya di luar Jawa menunjukkan daya tahan sangat tinggi menghadapi krisis moneter yang berkepanjangan. Ekonomi Rakyat yang tahan banting telah menyelamatkan ekonomi nasional dari ancaman kebangkrutan.

Krisis sosial dan krisis politik yang mengancam keutuhan bangsa karena meledak bersamaan dengan krisis moneter 1997 bertambah parah karena selama lebih dari 3 dekade sistem pemerintahan yang sentralistik telah mematikan daya kreasi daerah dan masyarakat di daerah-daerah. Desentralisasi dan Otonomi Daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat daerah dalam pembangunan ekonomi, sosial-budaya, dan politik daerah, menghadapi hambatan dari kepentingan-kepentingan ekonomi  angkuh dan mapan baik di pusat maupun di daerah. Ekonomi Rakyat di daerah-daerah dalam pengembangannya memerlukan dukungan modal, yang selama bertahun-tahun mengarus ke pusat karena sistem perbankan sentralistik. Modal dari daerah makin deras mengalir ke pusat selama krisis moneter. Undang-undang Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah dikembangkan melalui kelembagaan ekonomi dan keuangan mikro, dan peningkatan kepastian usaha di daerah-daerah. Kepastian usaha-usaha di daerah ditingkatkan melalui pengembangan sistem keuangan Syariah dan sistem jaminan sosial untuk penanggulangan kemiskinan, dan pengembangan program-program santunan sosial, kesehatan, dan pendidikan.

Selain itu, persoalan ketidakadilan struktural tidak cukup hanya dengan melakukan tekanan-tekanan terhadap kekuasaan atau dengan menganggap negara sebagai musuh karena menjadi alat yang eksploitatif. Permasalahan struktural harus dijawab dengan pengorganisiran rakyat secara nyata, mendidik mereka dan memperkuat modal sosial mereka melalui kegiatan usaha bersama agar unit-unit ekonomi rakyat dapat tumbuh. Oleh karena itu membangun keswadayaan dan mata pencaharian rakyat yang berkelanjutan menjadi fokus yang penting.

Strategi pembangunan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan makro dengan mengabaikan pemerataan dan keadilan telah secara rata-rata menaikkan peringkat ekonomi Indonesia dari negara miskin ke peringkat negara berpendapatan menengah, namun disertai distribusi pendapatan dan kekayaan yang timpang, dan kemiskinan yang luas. Reformasi ekonomi, politik, sosial-budaya, dan moral, membuka jalan pada reformasi total mengatasi berbagai kesenjangan sosial-ekonomi yang makin merisaukan antara mereka yang kaya dan mereka yang miskin, antara daerah-daerah yang maju seperti Jawa dan daerah-daerah luar Jawa yang tertinggal.

BAB II

PERMASALAHAN

 

Yang menjadi masalah, struktur kelembagaan politik dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat komunitas yang diciptakan oleh Orde Baru adalah lebih merupakan alat kontrol birokrasi terhadap masyarakat. Tidak mungkin ekonomi kerakyatan diwujudkan tanpa restrukturisasi kelembagaan politik di tingkat kelurahan dan kecamatan. Dengan demikian persoalan pengembangan ekonomi rakyat juga tidak terlepas dari kelembagaan politik di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Tawaran Sistem Ekonomi Pancasila dengan fokus ekonomi kerakyatan memang menarik. Namun, pilihan akan sistem ekonomi yang cocok bagi Indonesia menuntut dilakukannya kajian mendalam mengenai struktur pengambilan keputusan. Kalau pada akhirnya didengungkan kembali masalah ekonomi kerakyatan, maka sebenarnya yang diperlukan bukanlah perlunya sistem perekonomian yang baru, tetapi lebih kepada program-programnya yang secara nyata memang ada keberpihakan kepada rakyat. Kalau pada akhirnya masalah ekonomi kerakyatan menjadi primadona kembali barangkali didasari terjadinya ketimpangan atas hasil-hasil pembangunan sebagai akibat dari disain programnya dan atau karena implementasinya.

Pengangguran dan kemiskinan harus menjadi obyek utama dalam melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan. Melalui pengurangan pengangguran akan memberikan dampak diperolehnya secara pasti sumber pendapatan sehingga dapat terangkat dari status kemiskinannya. Lalu bagaimana dengan pemberantasan kemiskinan? Apakah pemberantasan kemiskinan bertujuan meniadakan dan membasmi praktek-praktek yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, ataukah justru meniadakan, membasmi, atau bahkan mematikan orang-orang miskin?

Kesalahan dalam memilih orang pada posisi-posisi penting ekonomi akan membawa akibat fatal. Mereka hanya memperpanjang daftar penderitaan rakyat, kalau mereka tidak memiliki simpati yang ditingkatkan menjadi empati terhadap denyut nadi kehidupan rakyat.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

 

III. 1 Pengertian Sistem Ekonomi Kerakyatan

Defenisi maupun pemahaman ekonomi kerakyatan secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu sistem perekonomian yang dapat memberikan dampak yang dominan terhadap kehidupan rakyat yang lebih baik secara ekonomi maupun sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Defenisi maupun pemahaman tersebut diatas tentunya masih dapat diperdebatkan. Namun demikian esensinya tidaklah menyimpang jauh dari apa yang sering disampaikan dalam berbagai literatur. Dengan pemahaman seperti itu, maka seharusnya tidak ada suatu negarapun yang menerapkan sistem perekonomiannya tanpa memperdulikan sebagian besar rakyatnya.

Kegiatan perekonomian selalu membutuhkan pelaku bisnis dan masyarakat yang tentunya adalah merupakan komponen rakyat dalam suatu Negara. Kalau dicermat, maka dalam setiap kegiatan bisnis diperlukan minimal terpenuhinya faktor produksi seperti lahan tempat usaha, sumber daya manusia, tehnologi dan modal. Dilain pihak untuk menyerap hasil produksi tersebut diperlukan daya beli yang memadai dari masyarakatnya.

Sistem Ekonomi Kerakyatan adalah Sistem Ekonomi Nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Syarat mutlak berjalannya sistem ekonomi nasional yang berkeadilan sosial adalah berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya.

Ekonomi kerakyatan adalah semangat membangun perekonomian yang didasarkan pada tatacara produksi dan orientasi produksi usaha yang dijalankan. Sebagai misal, sebuah koperasi serikat petani yang menguasai karet seluas 10.000 ha mewakili praktek ekonomi kerakyatan ketimbang perusahaan seluas 100 ha. Sementara, sebuah koperasi perkebunan sawit yang melayani ekspor CPO bisa jadi tidak berpretensi pada ekonomi kerakyatan dibandingkan dengan koperasi sejenis yang produksinya melayani koperasi nelayan yang memproduksi bio-disel sehingga bisa digunakan anggotanya untuk melaut.

Moral Pembangunan yang mendasari paradigma pembangunan yang berkeadilan sosial mencakup: penyegaran nasionalisme ekonomi melawan segala bentuk ketidakadilan sistem dan kebijakan ekonomi, pendekatan pembangunan berkelanjutan yang multidisipliner dan multikultural, pengkajian ulang pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu ekonomi dan sosial di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi.

III. 2 Tujuan Sistem Ekonomi Kerakyatan

Tujuan utama ekonomi kerakyatan pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian. Bila tujuan utama ekonomi kerakyatan itu dijabarkan lebih lanjut, maka sasaran pokok ekonomi kerakyatan dalam garis besarnya meliputi lima hal berikut:

1. Tersedianya peluang kerja dan penghidupan yang layak bagi seluruh anggota masyarakat.

2. Terselenggaranya sistem jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang membutuhkan terutama fakir miskin dan anak-anak terlantar.

3. Terdistribusikannya kepemilikan modal material secara relatif merata di antara anggota masyarakat.

4. Terselenggaranya pendidikan nasional secara cuma-cuma bagi setiap anggota masyarakat.

5. Terjaminnya kemerdekaan setiap anggota masyarakat untuk mendirikan dan menjadi anggota serikat-serikat ekonomi.

III. 3 Pengangguran

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Orang yang tidak sedang mencari kerja contohnya seperti ibu rumah tangga, siswa sekolan smp, sma, mahasiswa perguruan tinggi, dan lain sebagainya yang karena sesuatu hal tidak/belum membutuhkan pekerjaan.

Jenis-Jenis Pengangguran

1.Pengangguran Friksional / Frictional Unemployment
Pengangguran friksional adalah pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi dan kondisi geografis antara pelamar kerja dengan pembuka lamaran pekerjaan.

2. Pengangguran Struktural / Structural Unemployment

Pengangguran struktural adalah keadaan di mana penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Semakin maju suatu perekonomian suatu daerah akan meningkatkan kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelumnya.

3. Pengangguran Musiman / Seasonal Unemployment

Pengangguran musiman adalah keadaan menganggur karena adanya fluktuasi kegiaan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan seseorang harus nganggur. Contohnya seperti petani yang menanti musim tanam, tukan jualan duren yang menanti musim durian.

4. Pengangguran Siklikal

Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja.

III. 4 Kemiskinan

 Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta  tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (poverty line) merupakan dua masalah besar di banyak negara-negara berkembang (LDCs), tidak terkecuali di Indonesia.

Jenis-Jenis Kemiskinan

Besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu kepada garis kemiskinan. Konsep yang mengacu kepada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif, sedangkan konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut.

Kemiskinan relatif adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan di dalam distribusi pendapatan, biasanya dapat didefinisikan didalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud.

Kemiskinan absolut adalah derajat kemiskinan dibawah, dimana kebutuhan-kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat terpenuhi.

Faktor-faktor penyebab kemiskinan

Tidak sulit mencari faktor-faktor penyebab kemiskinan, tetapi dari faktor-faktor tersebut sangat sulit memastikan mana yang merupakan penyebab sebenarnya serta mana yang berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap perubahan kemiskinan

§  Tingkat dan laju pertumbuhan output

§  Tingkat upah neto

§  Distribusi pendapatan

§  Kesempatan kerja

§  Tingkat inflasi

§  Pajak dan subsidi

§  Investasi

§  Alokasi serta kualitas SDA

§  Ketersediaan fasilitas umum

§  Penggunaan teknologi

§  Tingkat dan jenis pendidikan

§  Kondisi fisik dan alam

§  Politik

§  Bencana alam

§  Peperangan

BAB IV

PEMBAHASAN

IV. 1 Strategi Implementasi Sistem Ekonomi Kerakyatan

Kalau pada akhirnya didengungkan kembali masalah ekonomi kerakyatan, maka sebenarnya yang diperlukan bukanlah perlunya sistem perekonomian yang baru, tetapi lebih kepada program-programnya yang secara nyata memang ada keberpihakan kepada rakyat. Kalau pada akhirnya masalah ekonomi kerakyatan menjadi primadona kembali barangkali didasari terjadinya ketimpangan atas hasil-hasil pembangunan sebagai akibat dari disain programnya dan atau karena implementasinya.

Dengan landasan pemikiran sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka implementasi sistem ekonomi kerakyatan harus diwujudkan dalam bentuk tersedianya program-program pembangunan yang mampu mengurangi secara optimal pengangguran disatu sisi dan dan pengentasan kemiskinan di sisi lain. Pengangguran dan kemiskinan harus menjadi obyek utama dalam melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan. Melalui pengurangan pengangguran akan memberikan dampak diperolehnya secara pasti sumber pendapatan sehingga dapat terangkat dari status kemiskinannya. Berkurangnya pengangguran dan kemiskinan akan memberikan dampak pada aktifitas perekonomian sehingga akslerasi pembangunan dapat ditingkatkan.

Sekarang kita mesti beralih pada strategi pembangunan yang dapat dinikmati seluruh rakyat secara adil dan merata. Strategi ini dikenal dengan redistribusi with growth (pendistribusian kembali atau pemerataan yang diikuti pertumbuhan). Strategi ini lebih menjamin keberlanjutan pembangunan, dalam strategi pembangunan yang mengutamakan pemerataan ini, ada tiga hal yang mesti dilakukan pemerintah.

Pertama, harus ada keberpihakan pada rakyat. Pembangunan harus ditujukan langsung kepada yang memerlukan. Program yang dirancang harus menyentuh masyarakat dan mengatasi masalah mereka sesuai kebutuhan mereka. Kedua, program tersebut harus mengikutsertakan dan dilaksanakan sendiri oleh rakyat. Berbeda dengan kebijaksanaan pembangunan ekonomi Orde Baru yang sifatnya dari atas ke bawah (top down), strategi pembangunan alternatif ini bersifat dari bawah ke atas (buttom up). Ketiga, pembangunan dengan strategi ini harus lebih mengutamakan pendekatan kelompok, misalnya dengan mengembangkan sentra-sentra unggulan menjadi klaster-klaster binaan berdasarkan potensi wilayah atau dengan maksud menciptakan pusat-pusat pertumbuhan wilayah, alasannya dari segi penggunaan sumber daya bisa efisien.

Pendekatan ketiga ini pada gilirannya akan memperkuat kemitraan dan kebersamaan, baik kebersamaan dalam hal kesetiakawanan, maupun dalam menghadapi era keterbukaan ekonomi, karena setiap klaster yang dibina dengan membentuk lembaga pendamping, dilakukan sejalan dengan upaya mensosialisasikan perlakuan yang sama antara usaha kecil, menengah dan besar, tak ada anak emas atau anak tiri.

Menciptakan sistem kemitraan yang saling menguntungkan, menghindari kegiatan eksploitasi keberadaan usaha kecil menengah dan koperasi untuk kepentingan pengusaha besar. Hal ini perlu ditegaskan karena kemenangan dalam pergulatan perdagangan pasar bebas tidak akan tercapai tanpa adanya rasa kebersamaan dan kesatuan di kalangan dunia usaha.Selain itu, ekonomi kerakyatan akan menciptakan lingkungan dunia usaha yang bersahabat. Dalam ekonomi kerakyatan, nuansa ketidakadilan akan terhapus dari benak rakyat, karena kebutuhan pokok mereka tercukupi. Ekonomi kerakyatan juga akan menciptakan kelompok masyarakat yang secara massal mempunyai daya beli tinggi, ekonomi rakyat membaik, maka potensi pasar produk-produk industri besar, menengah dan kecil pun meningkat – artinya roda perekonomian pun akan bergulir ke arah normal.

 Proses industrialisasi seharusnya dimulai dari daerah pedesaan berdasarkan potensi unggulan daerah masing-masing dengan orientasi pasar dan ini sejalan dengan era otonomi daerah yang merupakan realitas mayoritas penduduk Indonesia. Ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi setempat yang umumnya agro-industri.Berkembangnya kegiatan sosial ekonomi pedesaan akan membuat desa berkembang menjadi jaringan unggulan perekonomian bangsa yang didukung infra struktur dan fasilitas lainnya seperti pusat-pusat transaksi (pasar) yang terjalin erat dengan kota-kota atau pintu gerbang pasar internasional. Jalinan ekonomi desa dan kota ini harus dijaga secara lestari. Dalam proses ini harus dihindari penggusuran ekonomi rakyat dengan perluasan industri berskala besar yang mengambil lahan subur, merusak lingkungan, menguras sumber daya dan mendatangkan tenaga kerja dari luar.

Dalam pelaksanaannya, ekonomi kerakyatan juga harus benar-benar menukik pada penciptaan kelas pedagang/wirausaha kecil dan menengah yang kuat dan tangguh. Untuk merealisasikannya, pemerintah seharusnya mengalokasikan anggaran yang lebih besar dan memadai bagi pengembangan usaha kecil dan menengah ini.

Rakyat sendiri harus dimampukan mengubah mentalnya dari keinginan menjadi pegawai yang mencerminkan mental inlander kepada mental usahawan yang mandiri, untuk ini peningkatan sumberdaya manusia melalui berbagai pendidikan dan pelatihan menjadi penting, karena peningkatan ekonomi rakyat mayarakat adanya mental wiraswasta yang tangguh dan mampu bersaing dalam percaturan bisnis di era pasar bebas.

Rakyat harus bisa menciptakan lapangan kerja, bukan mencari kerja. Makin besar dan berkembang usaha mereka akan makin banyak tenaga kerja tersalurkan. Ini tentu menjadi sumbangan yang tidak kecil bagi penciptaan lapangan kerja baru dan pengurangan jumlah pengangguran.

IV. 2 Reorientasi Paradigma Pembangunan Nasional Menuju Paradigma Pembangunan Kemandirian Lokal

Selama kurang lebih 32 tahun, pemerintahan ORBA telah menerapkan strategi pembangunan berasas politik pembangunan neoliberal “ortodox capitalism”. Ciri utamanya adalah sentralisasi kebijaksanaan pengelolaan ekonomi dan keuangan negara serta target stabilisasi politik yang bersifat repressif oleh pemerintah pusat. Strategi pembangunan serupa ini terutama dimaksudkan untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan harapan selanjutnya akan tercipta peluang kerja yang luas dan merata akibat adanya mekanisme trickle-down effect. Bagi pemerintah ORBA, rupanya hal ini menjadi prioritas kebijaksanaan karena dianggap bahwa dengan pencapaian target tersebut merupakan indikator yang baik bagi prestasi kebijaksanaan pembangunan pemerintah yang diterapkan.

Meskipun tidak dapat disangkal bahwa strategi pembangunan serupa itu telah memberikan hasil, diantaranya telah tercipta transformasi struktural dalam beberapa aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti ditunjukkan oleh angka-angka pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang cukup menakjubkan, penurunan angka jumlah orang miskin dan lain sebagainya, namun hasil tersebut hanya bersifat semu. Karena hasil yang diperoleh bukan diciptakan dan dinikmati oleh kegiatan ekonomi yang sesuai dengan sumber daya masyarakat Indonesia (SDA, SDM dan kelembagaannya), tetapi hanya diciptakan dan dinikmati oleh kegiatan ekonomi sekelompok masyarakat tertentu yang disebut “konglomerat”.

Keadaan tersebut jelas tidak memungkinkan terciptanya penguatan fundamen yang kuat dan mengakar pada berbagai aspek kehidupan berbangsa. Akibatnya, seperti terlihat saat perekonomian tersentuh oleh angin krisis moneter saja, capaian-capaian yang dibanggakan sudah kurang bermakna lagi bahkan cenderung memporak-porandakan berbagai tatanan kehidupan bangsa dan negara.

Menyadari kenyataan tersebut maka pemerintahan reformasi begitu bersemangat untuk berupaya menyesuaikan dan menyusun format paradigma pembangunan yang sesuai dan terpercaya guna dapat memulihkan kondisi kehidupan bangsa dewasa ini yang sekaligus dimaksudkan dapat menjadi pedoman (blue print) kebijaksanaan pembangunan menyongsong Indonesia baru di masa dating.

Menurut konsep paradigma pembangunan, aspek kemanusian diutamakan dalam proses pembangunan. Dalam hal ini manusia diperlakukan sekaligus sebagai subyek dan obyek pembangunan. Dengan prinsip tersebut berarti mereka dapat dan harus berpartisipasi secara aktif untuk meningkatkan produktifitasnya dalam proses pembangunan mulai sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pada tahap pengawasannya. Dan jika hal tersebut terealisir berarti pemenuhan hak-hak kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat dengan sendirinya dapat tercapai, misalnya hak dalam aspek kesejahteraan ekonomi mereka (economic rights).

Jika mengacu pada teori manajemen publik dari Osborne & Gaebler (1993), tentang pemikiran pemberdayaan rakyat banyak (masyarakat), tampaknya konsep Paradigma Pembangunan Kemandirian Lokal berjalan sinergis. Teori tersebut menekankan pentingnya proyek-proyek pembangunan yang dibangun di atas tiga prinsip: “community oriented”, yaitu prinsip pembangunan yang berorientasi pemenuhan kebutuhan nyata masyarakat setempat ; kemudian “community based“, yaitu prinsip pembangunan yang didasarkan pada keadaan sumber daya masyarakat bersangkutan; serta “community managed”, yaitu prinsip pengelolaan pembangunan oleh masyarakat bersangkutan.

Selain itu, Peradigma Pembangunan Kemandirian Lokal juga sejalan dengan konsep pembangunan UNDP (1998) yang menekankan pada pendekatan pembangunan manusia (human development approach) dengan empat pilar pembangunannya: pemberdayaan (empower), keadilan (equity), produktivitas (productivty) dan kesinambungan (sustainable). Aspek pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk mendinamisir kelompok masyarakat yang mempunyai kapasitas produktif tapi kurang kesempatan untuk akses pada lingkungan hidup dan usaha yang bersifat modern dengan tanpa harus menjadi korban transpalasi nilai dan kelembagaan asing.

Kemudian, aspek pemerataan mengandung makna tersedianya kesempatan yang merata, berimbang dan adil dalam pemanfaatan sumber daya mereka guna peningkatan taraf hidupnya. Sedangkan, aspek produktivitas diartikan sebagai upaya peningkatan peretumbuhan perekonomian yang harus ramah terhadap tenaga kerja (employment friendly growth). Akhirnya, tentang aspek kesinambungan, mengandung makna pentingnya kegiatan pembangunan diarahkan pada penciptaan kondisi kegiatan yang berkembang sesuai dengan nilai-nilai lokal dan kaidah-kaidah pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan demi kesejahteraan generasi mendatang.

Untuk memahami lebih baik tentang prasyarat dan kemanfaatan Paradigma Pembangunan Kemandirian Lokal, berikut ini akan dipaparkan beberapa pokok-pokok pikiran praktis, khusus dalam kaitannya dengan kebijaksanaan pengaturan atau manajemen perekonomian nasional yang berciri keberpihakannya kepada rakyat banyak. Yang berimplikasi bahwa jika hal tersebut dapat terealisasi maka langsung atau tidak langsung berarti pemerintah telah berhasil melaksanakan tanggung jawabnya untuk memenuhi hak-hak kesejahteraan ekonomi masyarakatnya (economic rights), seperti kesempatan kerja, akses terhadap pemilikan sumber daya ekonomi (alam dan modal), dan lain sebagainya.

IV. 3 Penerapan Sistem Ekonomi Kerakyatan: Pengembangan Agribisnis

Jika strategi pembangunan diartikan sebagai suatu pendekatan yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan utama dari pembangunan yakni tercapainya “kesejahteraan masyarakat secara merata”, maka hal itu harus dikaitkan dengan aspek-aspek bagaimana pemerintah harus bertanggung jawab untuk menjamin agar dapat memenuhi hak-hak dasar warga negaranya, seperti hak kesejahteraan ekonomi (economic rights); hak-hak kesejahteraan sosial-budayanya (social and culture rights), serta hak kesejahteraan sipil dan politiknya (civil and political rights).

Yang jelas, dengan penerapan strategi pembangunan ala neoliberal selama ini, pemerintah Indonesia telah banyak mengenyampingkan berbagai tanggung jawabnya untuk memenuhi berbagai hak-hak masyarakatnya baik dalam ukuran kuantitatif maupun kualitatif. Sebagai akibatnya— seperti telah dijelaskan secara sederhana— beberapa tatanan aspek kehidupan bangsa dan negara akhirnya ambruk oleh krisis yang sifatnya kini sudah multidimensi.

Khusus dalam kaitannya dengan tanggung jawab pemerintah untuk menjamin dapat terpenuhinya hak-hak dasar warga negaranya dibidang kesejahteraan ekonomi (economic rights) maka pemerintah harus mampu membuat atau menemukan format sistem perekonomian nasional yang lebih sesuai dengan kondisi riel Indonesia, dengan berupaya secara optimal untuk menciptakan peluang agar pola pengambilan keputusan dari pelaku ekonomi berlangsung secara mandiri atau desentralistik, karena dalam kenyataannya, pelaku-pelaku maupun wilayah ekonomi negara bersifat tidak homogen dalam kaitannya dengan SDM, SDA ataupun kelembagaan-kelembagaan ekonomi yang ada.

Dalam hal ini berarti bahwa strategi pembangunan yang disusun harus lebih berpihak kepada kepentingan kegiatan ekonomi rakyat kebanyakan, berdasarkan azas moral ekonomi kekeluargaan atau demokrasi ekonomi, dengan tidak lupa memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup.

Konsep ekonomi yang sejalan dengan itu berkenaan dengan sistem ekonomi kerakyatan (people’s economy). Hingga kini definisi tentang ekonomi kerakyatan masih sulit disepakati. Namun demikian, berdasarkan berbagai sumber bacaan ilmiah maka secara harfiah saya dengan segala keterbatasan berusaha menyimpulkan bahwa ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Dimana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan (popular) yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai Usaha Kecil dan Menegah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dsb., yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya.

Secara normatif, moral filosofis sistem ekonomi kerakyatan sebenarnya sudah tercantum dalam UUD 1945, khususnya pasal 33, yang jika disederhakanakan bermakna bahwa perekonomian bangsa disusun berdasarkan demokrasi ekonomi dimana kemakmuran rakyat banyaklah yang lebih diutamakan dibandingkan kemakmuran orang perorangan. Kemudian, karena bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah pokok-pokok atau sumber-sumber kemakmuran rakyat, maka hal tersebut berarti harus dikuasai dan diatur oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebenarnya dalam dua GBHN sebelumnya telah memperjelas rumusan-rumusan normatif tersebut dengan menambahkan beberapa prinsip-prinsip pokok yang penting sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi bangsa, diantaranya menekankan perlunya diterapkan asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara berbagai kepentingan yang berbeda demi mengatasi masalah-masalah yang ada, seperti persoalan ketimpangan, kemiskinan, monopoli usaha maupun ketertinggalan pembangunan masyarakat pedesaan (swadaya masyarakat).

Namun dalam prakteknya harus diakui bahwa tujuan-tujuan normatif tersebut tampaknya belum sungguh-sungguh diupayakan untuk direalisasikan. Seperti tercermin diantaranya dengan belum direalisasikannya UU anti monopoli dan UU persaingan yang sehat secara konsekwen, kurangnya usaha untuk mempromosikan secara besar-besaran produk ekonomi rakyat, kemudian lemahnya pengembangan SDM dan pengembangan teknologi sektor UKM, serta kurangnya dukungan untuk mempermudah akses sektor-sektor ekonomi rakyat kepada sumber-sumber permodalan.

Hal ini berarti bahwa sikap pemerintah masih kurang kondunsif bagi pembangunan sektor-sektor ekonomi rakyat tersebut. Artinya, kepada sektor UKM umumnya, selama ini pemerintah bersikap: dibesarkan tidak, dimatikan pun tidak boleh. Tidak boleh mati sebab keberadaannya dapat digunakan sebagai perisai untuk menutupi borok-borok pembangunan yang tidak berkeadilan. Sedangkan dibesarkan pun tidak, karena kalau UKM besar, segelintir orang tidak ketiban rezeki dari praktek korupsi dan kolusi. Secara khusus, misalnya terhadap sektor UKM pertanian, pemikiran apriorilah yang selalu dikedepankan untuk menyudutkan peranan dan manfaat sektor usaha rakyat pada umumnya.

Pertama dengan selalu menganggap bahwa sumbangan sektor tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi relatif sangat kecil dari waktu ke waktu, kemudian nilai tukarnya terhadap hasil industri sangat rendah, atupun dengan alasan sangat tingginya komponen impor (pupuk, obat-obatan ataupun alat-alat pertanian) dalam produk pertanian atau berbagai alasan lainnya. Sehingga pemerintah menyimpulkan bahwa jangan terlalu mengharap banyak dari sektor UKM pertanian.

Tapi apa yang terjadi, sektor ekonomi konglomerat yang dicirikan oleh peranan gurita bisnis besar dengan motor utamanya sektor industri (manufaktur), yang didewa-dewakan sebagai pilar kebanggaan ekonomi bangsa ternyata terhempas seketika oleh badai ekonomi dan kini bahkan telah cendrung menjadi virus yang mewabah dan mematikan sendi-sendi perekonomian bangsa lainnya.

Sedangkan sektor usaha ekonomi rakyat (UKM) yang disepelekan selama ini justru dapat bertahan dari berbagai terpaan badai krisis. Dengan kenyataan ini maka oleh banyak pengamat telah berkeyakinan bahwa dengan pemberdayaan (empowerment) sektor ekonomi rakyat ini maka perekonomian nasional dapat digiring ke luar dari krisis dan bahkan dapat menjadi pilar strategi pembangunan yang tepat dimasa datang.

Kebijaksanaan serupa ini jelas berdasarkan asas atau prinsip yang mendahulukan “keadilan baru kemakmuran, equity with growth approach” jadi bukan “kemakmuran baru keadilan, trickling-down effect approach”. Pada prinsipnya, mendahulukan target keadilan mungkin akan menghasilkan kemakmuran tapi dengan mendahulukan target kemakmuran belum tentu menghasilkan keadilan.

Jika dapat disepakati bahwa kegiatan pertanian adalah bidang yang paling banyak digeluti masyarakat dan khususnya merupakan bidang yang mendominasi usaha ekonomi rakyat, UKM, berarti pembangunan pertanian hendaknya dapat menjadi basis utama kebijaksanaan pembangunan perekonomian bangsa, kini maupun dimasa datang. Pembangunan pertanian ini jelas akan mempunyai banyak manfaat karena mempunyai efek backward maupun forward linkage. Diantaranya, bahwa akan banyak tenaga kerja yang dapat terserap dan diberdayakan yang berdampak dapat mengurangi arus urbanisasi.

Selanjutnya, dengan pembangunan pertanian akan dapat dikembangkan Iptek sesuai SDM dan SDA yang ada yang selanjutnya dapat menjamin keamanan penyediaan pangan. Kemudian dapat mengurangi kemungkinan penggunaan lahan-lahan pertanian untuk pembangunan perumahan yang mengikuti perkembangan kegiatan industri yang polutif. Dan akhirnya akan memperbaiki tingkat kesejahteraan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan itu sendiri bagi rakyat yang bergelut di bidang pertanian khususnya dan UKM umumnya.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa dengan keberhasilan kebijaksanaan pembangunan pertanian oleh pemerintah berarti kewajibannya untuk memenuhi hak-hak kesejahteraan ekonomi masyarakatnya dapat terealisir dengan sendirinya, seperti tersedianya kesempatan kerja, penguasaan iptek, pendapatan yang tinggi serta pemerataannya. Dalam prakteknya pembangunan pertanian tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan sektor ekonomi lainnya, khususnya industri. Dalam hal ini berarti bahwa pembangunan pertanian akan diasosiasikan dengan “pengembangan atau pembangunan agro bisnis”. Untuk kepentingan tersebut berarti sejak kini penting disusun suatu strategi yang tepat dan berencana dengan berusaha untuk mengindustrialisasikan pedesaan, sehingga akan menghasilkan kegiatan pertanian yang berbudaya industri yang berorientasi pasar domestik dan luar negeri. Artinya, bahwa industri yang dibangun haruslah industri yang berkaitan erat dengan denyut nadi perekonomian rakyat, yakni pada sektor UKM pertanian.

Harus diakui bahwa pembangunan pertanian khususnya untuk pengembangan agro-bisnis masih berhadapan dengan banyak kendala. Diantaranya, bahwa hingga kini belum tampak secara riel usaha pemerintah untuk mengembangkan industri pertanian secara sungguh-sungguh. Kebijaksanaan pertanian masih mengutamakan hanya peningkatan produksi tanaman pangan, belum banyak menyentuh jenis komoditas pertanian lainnya seperti palawija ataupun tanaman perkebunan. Kemudian, kendala kurangnya iklim usaha yang dapat merangsang investor untuk mengembangkan bidang ini, seperti masih terbatasnya sarana pemasaran seperti transportasi jalan, listrik dan fasilitas pasçapanen, demikian pula keterbatasan prasarana permodalan dan perkreditan, tenaga ahli yang mampu melayani kegiatan-kegiatan sektor ini setelah pascapanen beserta pengolahannya, serta ketidakaturan penyediaan bahan baku sehubungan dengan masalah jumlah dan mutu sesuai kebutuhan. Akhirnya, kendala lainnya adalah masih relatif besarnya resiko bagi sektor ini, sebagai akibat musim, hama penyakit dan ketidakpastian pasar, yang mana tidak dibarengi oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan perlindungan dan bantuan yang sesuai dan pantas untuk menghadapi resiko-resiko tersebut.

Oleh karena itu, untuk pengembangan sektor agro bisnis ini diperlukan beberapa langkah atau strategi yang bersifat umum dan spesifik. Yang bersifat umum, langkah-langkah yang diperlukan adalah, penentuan prioritas daerah atau wilayah dan komoditas yang harus dikembangkan kemudian perlunya ditentukan dan direncanakan secara rinci sejak menghasilkannya, kemudian penggunaan hasil, hingga pemasarannya serta pentingnya penyediaan informasi tentang potensi daerah dan macam komoditas yang dapat dikembangkan terutama diperuntukkan bagi investor-investor.

Akhirnya sebagai langkah spesifik, strategi pengembangan agro industri atau agro bisnis tersebut dapat disederhanakan dalam satu kalimat umum yaitu pentingnya menyusun suatu strategi pengembangan agro bisnis dalam kerangka konsep “kemitraan dalam arti luas” antara kegiatan produksi dengan pemasarannya serta berbagai faktor-faktor pendukung lainnya (lembaga keuangan lembaga pendistribusi, lembaga-lembaga pendistribusi maupun penjamin) yang direkat dengan legalitas hukum yang dinamis dan aplikatif.

Membangun kemandirian

Kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan

nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Oleh karena itu, pembangunan, sebagai usaha untuk mengisi kemerdekaan, haruslah pula merupakan upaya membangun kemandirian. Di tahun 1960 an, cita -cita kemandirian itu diterjemahkan dalam politik berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari, yang lebih mencerminkan sikap defensif menghadapi dunia luar daripada suatu konsep yang proaktif.

Perkembangan dunia yang cepat menuju ke arah kehidupan global telah membangkitkan perhatian lebih besar kepada masalah kemandirian yaitu akan perlunya ketegasan bahwa kemajuan yang ingin dicapai dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat haruslah bersamaan dengan peningkatan kemandirian. Kemandirian dengan demikian mengenal adanya kondisi saling ketergantungan (interdependency) yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat, baik masyarakat dalam suatu negara, maupun masyarakat bangsa-bangsa. Justru persoalan kemandirian itu timbul oleh karena adanya kondisi saling ketergantungan.

Kemandirian dengan demikian adalah paham yang proaktif dan bukan reaktif atau defensif. Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasinya, perimbangannya, maupun nilai nilai yang mendasari dan mempengaruhinya. Suatu bangsa dikatakan semakin mandiri apabila bangsa tersebut semakin mampu mewujudkan kehidupannya yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi.

Untuk dapat mandiri, suatu bangsa harus maju. Suatu bangsa dikatakan makin maju apabila makin tinggi tingkat pendidikan penduduknya, makin tinggi tingkat kesehatannya dan makin tinggi tingkat pendapatan penduduk, serta makin merata pendistribusiannya. Sering kali ada penekanan pada peran sektor industri manufaktur sebagai penggerak laju pertumbuhan, baik dilihat dari segi sumbangannya dalam penciptaan pendapatan nasional maupun dalam penyerapan tenaga kerja; berkembangnya keterpaduan antarsektor, terutama sektor industri, sektor pertanian, dan sektor -sektor jasa-jasa; serta pemanfaatan sumber alam secara rasional, efisien, dan berwawasan jangka panjang. Secara lebih mendasar lagi, kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang atau suatu bangsa mengenai dirinya, masyarakatnya, serta semangatnya dalam menghadapi tantangan-tantangan. Karena menyangkut sikap, maka kemandirian pada dasarnya adalah masalah budaya. Karena itu, ukuran kemajuan dan kemandirian suatu bangsa tidak dapat hanya berupa pendapatan per kapita, tetapi lebih mendasar lagi menyangkut manusianya. Manusia adalah sumber daya pembangunan yang paling utama di antara sumber-sumber daya lain yang akan

dibangun kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan.

IV. 4 Hal-hal dilakukan yang oleh pemerintah daerah dalam memberdayakan ekonomi rakyat di era otonomi daerah

Jika disepakati bahwa konsep pemberdayaan didasarkan pada nilai-nilai tertentu yang memihak pada subyek yaitu masyarakat akar rumput, wong cilik, komunitas paling kecil atau masyarakat yang terorganisasi secara teritorial, maka pemberdayaan (ekonomi rakyat) tidak bisa hanya dikonsepkan dari atas (sentralistis). Pemberdayaan menekankan adanya otonomi komunitas dalam pengambilan keputusan, kemandirian dan keswadayaan lokal, demokrasi dan belajar dari pengalaman sejarah. Esensinya ada pada partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan perubahan masyarakatnya. Partisipasi mampu terwujud jika terdapat pranata sosial di tingkat komunitas yang mampu menampung aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Tanpa adanya pranata sosial dan politik di tingkat komunitas, kelurahan, kecamatan dan kabupaten yang mampu memberikan rakyat akses ke pengambilan keputusan, yang akan diuntungkan hanyalah kalangan bisnis dan kalangan menengah pedesaan serta perkotaan.

 Kebijakan top down yang didisain untuk menolong rakyat tidak bisa dikatakan mempromosikan perekonomian rakyat karena tidak ada jaminan bahwa rakyatlah yang akan menikmati keuntungannya. Untuk mewujudkan ekonomi rakyat berdaya, yang pertama-tama harus dilakukan adalah memfasilitasi terbentuknya pranata sosial yang memungkinkan rakyat ikut serta dalam pengambilan keputusan di tingkat kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Apabila ada pranata sosial yang memungkinkan rakyat untuk merumuskan kebutuhan pembangunan mereka dan memetakan potensi serta hambatan yang mereka hadapi dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan mereka, pemerataan kesempatan berusaha akan dengan sendirinya mulai tercipta.

IV. 5 Upaya-Upaya Pemberantasan Pengangguran dan Kemiskinan

Kebijakan Pengangguran

 Adanya bermacam-macam pengangguran membutuh-kan cara-cara mengatasinya yang disesuaikan dengan jenis pengangguran yang terjadi, yaitu sbb :

Cara Mengatasi Pengangguran Struktural

Untuk mengatasi pengangguran jenis ini, cara yang digunakan adalah

1.      Peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja

2.      Segera memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sector yang kelebihan ke tempat dan sector ekonomi yang kekurangan

3.      Mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi kesempatan (lowongan) kerja yang kosong, dan

4.      Segera mendirikan industri padat karya di wilayah yang mengalami pengangguran.

Cara Mengatasi Pengangguran Friksional

Untuk mengatasi pengangguran secara umum antara lain dapat digunakan cara-cara sbb:

1.  Perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru, terutama yang bersifat padat karya

2.      Deregulasi dan Debirokratisasi di berbagai bidang industri untuk merangsang timbulnya investasi baru

3.      Menggalakkan pengembangan sector  Informal, seperti home indiustri

4.      Menggalakkan program transmigrasi untuk me-nyerap tenaga kerja di sector agraris dan sector formal lainnya

5.      Pembukaan proyek-proyek umum oleh peme-rintah, seperti pembangunan jembatan, jalan raya, PLTU, PLTA, dan lain-lain sehingga bisa menyerap tenaga kerja secara langsung maupun untuk merangsang investasi baru dari kalangan swasta.

Cara Mengatasi Pengangguran Musiman

 Jenis pengangguran ini bisa diatasi dengan cara :

1.      Pemberian informasi yang cepat jika ada lowongan kerja di sector lain, dan

2.      Melakukan pelatihan di bidang keterampilan lain untuk memanfaatkan waktu ketika menunggu musim tertentu.

Cara mengatasi Pengangguran Siklus

Untuk mengatasi pengangguran jenis ini adalah :

1.      Mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa, dan

2.      Meningkatkan daya beli Masyarakat.

Kebijakan AntiKemiskinan

Untuk menghilangkan atau mengurangi kemiskinan di tanah air diperlukan suatu strategi dan bentuk intervensi yang tepat, dalam arti cost effectiveness-nya tinggi.

Ada tiga pilar utama strategi pengurangan kemiskinan, yakni :

1.      pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan yang prokemiskinan

2.      Pemerintahan yang baik (good governance)

3.      Pembangunan sosial

Untuk mendukung strategi tersebut diperlukan intervensi-intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau tujuan yang bila di bagi menurut waktu yaitu :

                                                                   a.     Intervensi jangka pendek, terutama pembangunan sektor pertanian dan ekonomi pedesaan

                                                                  b.     Intervensi jangka menengah dan panjang

o   Pembangunan sektor swasta

o   Kerjasama regional

o   APBN dan administrasi

o   Desentralisasi

o   Pendidikan dan Kesehatan

o   Penyediaan air bersih dan Pembangunan perkotaan

BAB V

PENUTUP

 

KESIMPULAN

Sistem Ekonomi Kerakyatan adalah Sistem Ekonomi Nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Syarat mutlak berjalannya sistem ekonomi nasional yang berkeadilan sosial adalah berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya.

Pembangunan harus ditujukan langsung kepada yang memerlukan. Program yang dirancang harus menyentuh masyarakat dan mengatasi masalah mereka sesuai kebutuhan mereka, program tersebut harus mengikutsertakan dan dilaksanakan sendiri oleh rakyat. Pembangunan dengan strategi ini harus lebih mengutamakan pendekatan kelompok, misalnya dengan mengembangkan sentra-sentra unggulan menjadi klaster-klaster binaan berdasarkan potensi wilayah atau dengan maksud menciptakan pusat-pusat pertumbuhan wilayah, alasannya dari segi penggunaan sumber daya bisa efisien.

Pengangguran dan kemiskinan harus menjadi obyek utama dalam melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan. Melalui pengurangan pengangguran akan memberikan dampak diperolehnya secara pasti sumber pendapatan sehingga dapat terangkat dari status kemiskinannya. Berkurangnya pengangguran dan kemiskinan akan memberikan dampak pada aktifitas perekonomian sehingga akslerasi pembangunan dapat ditingkatkan.

Rakyat harus bisa menciptakan lapangan kerja, bukan mencari kerja. Makin besar dan berkembang usaha mereka akan makin banyak tenaga kerja tersalurkan. Ini tentu menjadi sumbangan yang tidak kecil bagi penciptaan lapangan kerja baru dan pengurangan jumlah pengangguran.

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Kamaluddin, Laode M. 2000. Format Indonesia Baru: Paradigma Pembangunan menuju Milenium III. Jakarta: PT Pustaka Sinar Harapan

Suwarsono dan Alvin Y. So. 1991. Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia: Teori-Teori Modernisasi, Dependensi, dan Sistem Dunia. Jakarta: LP3ES

Yustika, Ahmad Erani. 2002. Pembangunan dan Krisis Memetakan Perekonomian Indonesia. Jakarta: Grasindo

Sumber internet:

http://www.ngawikab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=234:pengembangan-ekonomi-rakyat-di-era-otonomi-daerah&catid=1:latest

(http://www.ekonomirakyat.org/edisi_5/artikel_1.htm)

http://semestakelana.wordpress.com/2009/04/03/membangun-sistem-ekonomi-kerakyatan-dalam-paradigma-pembangunan-kemandirian-lokal/

http://gmnijogja.wordpress.com/2008/08/12/ekonomi-kerakyatan/


Wijaya, Krisna. Masalah Ekonomi Kerakyatan diakses dari
http://www.facebook.com/topic.php?uid=229339750516&topic=10056

http://organisasi.org/pengertian-pengangguran-dan-jenis-macam-pengangguran-friksional-struktural-musiman-siklikal

BAB I

PENDAHULUAN

 

Sejarah ekonomi bangsa selama masa penjajahan 3,5 abad menggambarkan eksploitasi sistem kapitalisme liberal atas ekonomi rakyat yang berakibat pada pemiskinan dan distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat yang sangat pincang. Struktur sosial ekonomi yang tak berkeadilan sosial ini, melalui tekad luhur proklamasi kemerdekaan, hendak diubah menjadi masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Ketika Republik Indonesia berdiri, salah satu komitmen para bapak bangsa ini adalah bagaimana menggerakkan roda ekonomi rakyat. Indonesia Merdeka seluruhnya itu benar-benar terwujud jika ekonomi rakyat kuat. Itu dapat kita lihat dari tulisan dan pemikiran-pemikiran Bung Hatta yang meletakkan ekonomi kerakyatan sebagai fondasi ekonomi Indonesia. Cita-cita menjadi bangsa merdeka melahirkan kesadaran untuk menjadi bangsa yang mandiri dan berjuang atas kesanggupan sendiri.

Krisis moneter yang menyerang ekonomi Indonesia tahun 1997 merontokkan sektor perbankan-modern yang keropos karena sektor yang kapitalistik ini terlalu mengandalkan pada modal asing. Utang-utang luar negeri yang makin besar, baik utang pemerintah maupun swasta, makin menyulitkan ekonomi Indonesia karena resep-resep penyehatan ekonomi dari ajaran ekonomi Neoklasik seperti Dana Moneter Internasional (IMF) tidak saja tidak menguatkan, tetapi justru melemahkan daya tahan ekonomi rakyat. Sektor ekonomi rakyat sendiri khususnya di luar Jawa menunjukkan daya tahan sangat tinggi menghadapi krisis moneter yang berkepanjangan. Ekonomi Rakyat yang tahan banting telah menyelamatkan ekonomi nasional dari ancaman kebangkrutan.

Krisis sosial dan krisis politik yang mengancam keutuhan bangsa karena meledak bersamaan dengan krisis moneter 1997 bertambah parah karena selama lebih dari 3 dekade sistem pemerintahan yang sentralistik telah mematikan daya kreasi daerah dan masyarakat di daerah-daerah. Desentralisasi dan Otonomi Daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat daerah dalam pembangunan ekonomi, sosial-budaya, dan politik daerah, menghadapi hambatan dari kepentingan-kepentingan ekonomi  angkuh dan mapan baik di pusat maupun di daerah. Ekonomi Rakyat di daerah-daerah dalam pengembangannya memerlukan dukungan modal, yang selama bertahun-tahun mengarus ke pusat karena sistem perbankan sentralistik. Modal dari daerah makin deras mengalir ke pusat selama krisis moneter. Undang-undang Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah dikembangkan melalui kelembagaan ekonomi dan keuangan mikro, dan peningkatan kepastian usaha di daerah-daerah. Kepastian usaha-usaha di daerah ditingkatkan melalui pengembangan sistem keuangan Syariah dan sistem jaminan sosial untuk penanggulangan kemiskinan, dan pengembangan program-program santunan sosial, kesehatan, dan pendidikan.

Selain itu, persoalan ketidakadilan struktural tidak cukup hanya dengan melakukan tekanan-tekanan terhadap kekuasaan atau dengan menganggap negara sebagai musuh karena menjadi alat yang eksploitatif. Permasalahan struktural harus dijawab dengan pengorganisiran rakyat secara nyata, mendidik mereka dan memperkuat modal sosial mereka melalui kegiatan usaha bersama agar unit-unit ekonomi rakyat dapat tumbuh. Oleh karena itu membangun keswadayaan dan mata pencaharian rakyat yang berkelanjutan menjadi fokus yang penting.

Strategi pembangunan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan makro dengan mengabaikan pemerataan dan keadilan telah secara rata-rata menaikkan peringkat ekonomi Indonesia dari negara miskin ke peringkat negara berpendapatan menengah, namun disertai distribusi pendapatan dan kekayaan yang timpang, dan kemiskinan yang luas. Reformasi ekonomi, politik, sosial-budaya, dan moral, membuka jalan pada reformasi total mengatasi berbagai kesenjangan sosial-ekonomi yang makin merisaukan antara mereka yang kaya dan mereka yang miskin, antara daerah-daerah yang maju seperti Jawa dan daerah-daerah luar Jawa yang tertinggal.

BAB II

PERMASALAHAN

 

Yang menjadi masalah, struktur kelembagaan politik dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat komunitas yang diciptakan oleh Orde Baru adalah lebih merupakan alat kontrol birokrasi terhadap masyarakat. Tidak mungkin ekonomi kerakyatan diwujudkan tanpa restrukturisasi kelembagaan politik di tingkat kelurahan dan kecamatan. Dengan demikian persoalan pengembangan ekonomi rakyat juga tidak terlepas dari kelembagaan politik di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Tawaran Sistem Ekonomi Pancasila dengan fokus ekonomi kerakyatan memang menarik. Namun, pilihan akan sistem ekonomi yang cocok bagi Indonesia menuntut dilakukannya kajian mendalam mengenai struktur pengambilan keputusan. Kalau pada akhirnya didengungkan kembali masalah ekonomi kerakyatan, maka sebenarnya yang diperlukan bukanlah perlunya sistem perekonomian yang baru, tetapi lebih kepada program-programnya yang secara nyata memang ada keberpihakan kepada rakyat. Kalau pada akhirnya masalah ekonomi kerakyatan menjadi primadona kembali barangkali didasari terjadinya ketimpangan atas hasil-hasil pembangunan sebagai akibat dari disain programnya dan atau karena implementasinya.

Pengangguran dan kemiskinan harus menjadi obyek utama dalam melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan. Melalui pengurangan pengangguran akan memberikan dampak diperolehnya secara pasti sumber pendapatan sehingga dapat terangkat dari status kemiskinannya. Lalu bagaimana dengan pemberantasan kemiskinan? Apakah pemberantasan kemiskinan bertujuan meniadakan dan membasmi praktek-praktek yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, ataukah justru meniadakan, membasmi, atau bahkan mematikan orang-orang miskin?

Kesalahan dalam memilih orang pada posisi-posisi penting ekonomi akan membawa akibat fatal. Mereka hanya memperpanjang daftar penderitaan rakyat, kalau mereka tidak memiliki simpati yang ditingkatkan menjadi empati terhadap denyut nadi kehidupan rakyat.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

 

III. 1 Pengertian Sistem Ekonomi Kerakyatan

Defenisi maupun pemahaman ekonomi kerakyatan secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu sistem perekonomian yang dapat memberikan dampak yang dominan terhadap kehidupan rakyat yang lebih baik secara ekonomi maupun sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Defenisi maupun pemahaman tersebut diatas tentunya masih dapat diperdebatkan. Namun demikian esensinya tidaklah menyimpang jauh dari apa yang sering disampaikan dalam berbagai literatur. Dengan pemahaman seperti itu, maka seharusnya tidak ada suatu negarapun yang menerapkan sistem perekonomiannya tanpa memperdulikan sebagian besar rakyatnya.

Kegiatan perekonomian selalu membutuhkan pelaku bisnis dan masyarakat yang tentunya adalah merupakan komponen rakyat dalam suatu Negara. Kalau dicermat, maka dalam setiap kegiatan bisnis diperlukan minimal terpenuhinya faktor produksi seperti lahan tempat usaha, sumber daya manusia, tehnologi dan modal. Dilain pihak untuk menyerap hasil produksi tersebut diperlukan daya beli yang memadai dari masyarakatnya.

Sistem Ekonomi Kerakyatan adalah Sistem Ekonomi Nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Syarat mutlak berjalannya sistem ekonomi nasional yang berkeadilan sosial adalah berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya.

Ekonomi kerakyatan adalah semangat membangun perekonomian yang didasarkan pada tatacara produksi dan orientasi produksi usaha yang dijalankan. Sebagai misal, sebuah koperasi serikat petani yang menguasai karet seluas 10.000 ha mewakili praktek ekonomi kerakyatan ketimbang perusahaan seluas 100 ha. Sementara, sebuah koperasi perkebunan sawit yang melayani ekspor CPO bisa jadi tidak berpretensi pada ekonomi kerakyatan dibandingkan dengan koperasi sejenis yang produksinya melayani koperasi nelayan yang memproduksi bio-disel sehingga bisa digunakan anggotanya untuk melaut.

Moral Pembangunan yang mendasari paradigma pembangunan yang berkeadilan sosial mencakup: penyegaran nasionalisme ekonomi melawan segala bentuk ketidakadilan sistem dan kebijakan ekonomi, pendekatan pembangunan berkelanjutan yang multidisipliner dan multikultural, pengkajian ulang pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu ekonomi dan sosial di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi.

III. 2 Tujuan Sistem Ekonomi Kerakyatan

Tujuan utama ekonomi kerakyatan pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian. Bila tujuan utama ekonomi kerakyatan itu dijabarkan lebih lanjut, maka sasaran pokok ekonomi kerakyatan dalam garis besarnya meliputi lima hal berikut:

1. Tersedianya peluang kerja dan penghidupan yang layak bagi seluruh anggota masyarakat.

2. Terselenggaranya sistem jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang membutuhkan terutama fakir miskin dan anak-anak terlantar.

3. Terdistribusikannya kepemilikan modal material secara relatif merata di antara anggota masyarakat.

4. Terselenggaranya pendidikan nasional secara cuma-cuma bagi setiap anggota masyarakat.

5. Terjaminnya kemerdekaan setiap anggota masyarakat untuk mendirikan dan menjadi anggota serikat-serikat ekonomi.

III. 3 Pengangguran

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Orang yang tidak sedang mencari kerja contohnya seperti ibu rumah tangga, siswa sekolan smp, sma, mahasiswa perguruan tinggi, dan lain sebagainya yang karena sesuatu hal tidak/belum membutuhkan pekerjaan.

Jenis-Jenis Pengangguran

1.Pengangguran Friksional / Frictional Unemployment
Pengangguran friksional adalah pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi dan kondisi geografis antara pelamar kerja dengan pembuka lamaran pekerjaan.

2. Pengangguran Struktural / Structural Unemployment

Pengangguran struktural adalah keadaan di mana penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Semakin maju suatu perekonomian suatu daerah akan meningkatkan kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelumnya.

3. Pengangguran Musiman / Seasonal Unemployment

Pengangguran musiman adalah keadaan menganggur karena adanya fluktuasi kegiaan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan seseorang harus nganggur. Contohnya seperti petani yang menanti musim tanam, tukan jualan duren yang menanti musim durian.

4. Pengangguran Siklikal

Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja.

III. 4 Kemiskinan

 Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta  tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (poverty line) merupakan dua masalah besar di banyak negara-negara berkembang (LDCs), tidak terkecuali di Indonesia.

Jenis-Jenis Kemiskinan

Besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu kepada garis kemiskinan. Konsep yang mengacu kepada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif, sedangkan konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut.

Kemiskinan relatif adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan di dalam distribusi pendapatan, biasanya dapat didefinisikan didalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud.

Kemiskinan absolut adalah derajat kemiskinan dibawah, dimana kebutuhan-kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat terpenuhi.

Faktor-faktor penyebab kemiskinan

Tidak sulit mencari faktor-faktor penyebab kemiskinan, tetapi dari faktor-faktor tersebut sangat sulit memastikan mana yang merupakan penyebab sebenarnya serta mana yang berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap perubahan kemiskinan

§  Tingkat dan laju pertumbuhan output

§  Tingkat upah neto

§  Distribusi pendapatan

§  Kesempatan kerja

§  Tingkat inflasi

§  Pajak dan subsidi

§  Investasi

§  Alokasi serta kualitas SDA

§  Ketersediaan fasilitas umum

§  Penggunaan teknologi

§  Tingkat dan jenis pendidikan

§  Kondisi fisik dan alam

§  Politik

§  Bencana alam

§  Peperangan

BAB IV

PEMBAHASAN

IV. 1 Strategi Implementasi Sistem Ekonomi Kerakyatan

Kalau pada akhirnya didengungkan kembali masalah ekonomi kerakyatan, maka sebenarnya yang diperlukan bukanlah perlunya sistem perekonomian yang baru, tetapi lebih kepada program-programnya yang secara nyata memang ada keberpihakan kepada rakyat. Kalau pada akhirnya masalah ekonomi kerakyatan menjadi primadona kembali barangkali didasari terjadinya ketimpangan atas hasil-hasil pembangunan sebagai akibat dari disain programnya dan atau karena implementasinya.

Dengan landasan pemikiran sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka implementasi sistem ekonomi kerakyatan harus diwujudkan dalam bentuk tersedianya program-program pembangunan yang mampu mengurangi secara optimal pengangguran disatu sisi dan dan pengentasan kemiskinan di sisi lain. Pengangguran dan kemiskinan harus menjadi obyek utama dalam melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan. Melalui pengurangan pengangguran akan memberikan dampak diperolehnya secara pasti sumber pendapatan sehingga dapat terangkat dari status kemiskinannya. Berkurangnya pengangguran dan kemiskinan akan memberikan dampak pada aktifitas perekonomian sehingga akslerasi pembangunan dapat ditingkatkan.

Sekarang kita mesti beralih pada strategi pembangunan yang dapat dinikmati seluruh rakyat secara adil dan merata. Strategi ini dikenal dengan redistribusi with growth (pendistribusian kembali atau pemerataan yang diikuti pertumbuhan). Strategi ini lebih menjamin keberlanjutan pembangunan, dalam strategi pembangunan yang mengutamakan pemerataan ini, ada tiga hal yang mesti dilakukan pemerintah.

Pertama, harus ada keberpihakan pada rakyat. Pembangunan harus ditujukan langsung kepada yang memerlukan. Program yang dirancang harus menyentuh masyarakat dan mengatasi masalah mereka sesuai kebutuhan mereka. Kedua, program tersebut harus mengikutsertakan dan dilaksanakan sendiri oleh rakyat. Berbeda dengan kebijaksanaan pembangunan ekonomi Orde Baru yang sifatnya dari atas ke bawah (top down), strategi pembangunan alternatif ini bersifat dari bawah ke atas (buttom up). Ketiga, pembangunan dengan strategi ini harus lebih mengutamakan pendekatan kelompok, misalnya dengan mengembangkan sentra-sentra unggulan menjadi klaster-klaster binaan berdasarkan potensi wilayah atau dengan maksud menciptakan pusat-pusat pertumbuhan wilayah, alasannya dari segi penggunaan sumber daya bisa efisien.

Pendekatan ketiga ini pada gilirannya akan memperkuat kemitraan dan kebersamaan, baik kebersamaan dalam hal kesetiakawanan, maupun dalam menghadapi era keterbukaan ekonomi, karena setiap klaster yang dibina dengan membentuk lembaga pendamping, dilakukan sejalan dengan upaya mensosialisasikan perlakuan yang sama antara usaha kecil, menengah dan besar, tak ada anak emas atau anak tiri.

Menciptakan sistem kemitraan yang saling menguntungkan, menghindari kegiatan eksploitasi keberadaan usaha kecil menengah dan koperasi untuk kepentingan pengusaha besar. Hal ini perlu ditegaskan karena kemenangan dalam pergulatan perdagangan pasar bebas tidak akan tercapai tanpa adanya rasa kebersamaan dan kesatuan di kalangan dunia usaha.Selain itu, ekonomi kerakyatan akan menciptakan lingkungan dunia usaha yang bersahabat. Dalam ekonomi kerakyatan, nuansa ketidakadilan akan terhapus dari benak rakyat, karena kebutuhan pokok mereka tercukupi. Ekonomi kerakyatan juga akan menciptakan kelompok masyarakat yang secara massal mempunyai daya beli tinggi, ekonomi rakyat membaik, maka potensi pasar produk-produk industri besar, menengah dan kecil pun meningkat – artinya roda perekonomian pun akan bergulir ke arah normal.

 Proses industrialisasi seharusnya dimulai dari daerah pedesaan berdasarkan potensi unggulan daerah masing-masing dengan orientasi pasar dan ini sejalan dengan era otonomi daerah yang merupakan realitas mayoritas penduduk Indonesia. Ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi setempat yang umumnya agro-industri.Berkembangnya kegiatan sosial ekonomi pedesaan akan membuat desa berkembang menjadi jaringan unggulan perekonomian bangsa yang didukung infra struktur dan fasilitas lainnya seperti pusat-pusat transaksi (pasar) yang terjalin erat dengan kota-kota atau pintu gerbang pasar internasional. Jalinan ekonomi desa dan kota ini harus dijaga secara lestari. Dalam proses ini harus dihindari penggusuran ekonomi rakyat dengan perluasan industri berskala besar yang mengambil lahan subur, merusak lingkungan, menguras sumber daya dan mendatangkan tenaga kerja dari luar.

Dalam pelaksanaannya, ekonomi kerakyatan juga harus benar-benar menukik pada penciptaan kelas pedagang/wirausaha kecil dan menengah yang kuat dan tangguh. Untuk merealisasikannya, pemerintah seharusnya mengalokasikan anggaran yang lebih besar dan memadai bagi pengembangan usaha kecil dan menengah ini.

Rakyat sendiri harus dimampukan mengubah mentalnya dari keinginan menjadi pegawai yang mencerminkan mental inlander kepada mental usahawan yang mandiri, untuk ini peningkatan sumberdaya manusia melalui berbagai pendidikan dan pelatihan menjadi penting, karena peningkatan ekonomi rakyat mayarakat adanya mental wiraswasta yang tangguh dan mampu bersaing dalam percaturan bisnis di era pasar bebas.

Rakyat harus bisa menciptakan lapangan kerja, bukan mencari kerja. Makin besar dan berkembang usaha mereka akan makin banyak tenaga kerja tersalurkan. Ini tentu menjadi sumbangan yang tidak kecil bagi penciptaan lapangan kerja baru dan pengurangan jumlah pengangguran.

IV. 2 Reorientasi Paradigma Pembangunan Nasional Menuju Paradigma Pembangunan Kemandirian Lokal

Selama kurang lebih 32 tahun, pemerintahan ORBA telah menerapkan strategi pembangunan berasas politik pembangunan neoliberal “ortodox capitalism”. Ciri utamanya adalah sentralisasi kebijaksanaan pengelolaan ekonomi dan keuangan negara serta target stabilisasi politik yang bersifat repressif oleh pemerintah pusat. Strategi pembangunan serupa ini terutama dimaksudkan untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan harapan selanjutnya akan tercipta peluang kerja yang luas dan merata akibat adanya mekanisme trickle-down effect. Bagi pemerintah ORBA, rupanya hal ini menjadi prioritas kebijaksanaan karena dianggap bahwa dengan pencapaian target tersebut merupakan indikator yang baik bagi prestasi kebijaksanaan pembangunan pemerintah yang diterapkan.

Meskipun tidak dapat disangkal bahwa strategi pembangunan serupa itu telah memberikan hasil, diantaranya telah tercipta transformasi struktural dalam beberapa aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti ditunjukkan oleh angka-angka pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang cukup menakjubkan, penurunan angka jumlah orang miskin dan lain sebagainya, namun hasil tersebut hanya bersifat semu. Karena hasil yang diperoleh bukan diciptakan dan dinikmati oleh kegiatan ekonomi yang sesuai dengan sumber daya masyarakat Indonesia (SDA, SDM dan kelembagaannya), tetapi hanya diciptakan dan dinikmati oleh kegiatan ekonomi sekelompok masyarakat tertentu yang disebut “konglomerat”.

Keadaan tersebut jelas tidak memungkinkan terciptanya penguatan fundamen yang kuat dan mengakar pada berbagai aspek kehidupan berbangsa. Akibatnya, seperti terlihat saat perekonomian tersentuh oleh angin krisis moneter saja, capaian-capaian yang dibanggakan sudah kurang bermakna lagi bahkan cenderung memporak-porandakan berbagai tatanan kehidupan bangsa dan negara.

Menyadari kenyataan tersebut maka pemerintahan reformasi begitu bersemangat untuk berupaya menyesuaikan dan menyusun format paradigma pembangunan yang sesuai dan terpercaya guna dapat memulihkan kondisi kehidupan bangsa dewasa ini yang sekaligus dimaksudkan dapat menjadi pedoman (blue print) kebijaksanaan pembangunan menyongsong Indonesia baru di masa dating.

Menurut konsep paradigma pembangunan, aspek kemanusian diutamakan dalam proses pembangunan. Dalam hal ini manusia diperlakukan sekaligus sebagai subyek dan obyek pembangunan. Dengan prinsip tersebut berarti mereka dapat dan harus berpartisipasi secara aktif untuk meningkatkan produktifitasnya dalam proses pembangunan mulai sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pada tahap pengawasannya. Dan jika hal tersebut terealisir berarti pemenuhan hak-hak kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat dengan sendirinya dapat tercapai, misalnya hak dalam aspek kesejahteraan ekonomi mereka (economic rights).

Jika mengacu pada teori manajemen publik dari Osborne & Gaebler (1993), tentang pemikiran pemberdayaan rakyat banyak (masyarakat), tampaknya konsep Paradigma Pembangunan Kemandirian Lokal berjalan sinergis. Teori tersebut menekankan pentingnya proyek-proyek pembangunan yang dibangun di atas tiga prinsip: “community oriented”, yaitu prinsip pembangunan yang berorientasi pemenuhan kebutuhan nyata masyarakat setempat ; kemudian “community based“, yaitu prinsip pembangunan yang didasarkan pada keadaan sumber daya masyarakat bersangkutan; serta “community managed”, yaitu prinsip pengelolaan pembangunan oleh masyarakat bersangkutan.

Selain itu, Peradigma Pembangunan Kemandirian Lokal juga sejalan dengan konsep pembangunan UNDP (1998) yang menekankan pada pendekatan pembangunan manusia (human development approach) dengan empat pilar pembangunannya: pemberdayaan (empower), keadilan (equity), produktivitas (productivty) dan kesinambungan (sustainable). Aspek pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk mendinamisir kelompok masyarakat yang mempunyai kapasitas produktif tapi kurang kesempatan untuk akses pada lingkungan hidup dan usaha yang bersifat modern dengan tanpa harus menjadi korban transpalasi nilai dan kelembagaan asing.

Kemudian, aspek pemerataan mengandung makna tersedianya kesempatan yang merata, berimbang dan adil dalam pemanfaatan sumber daya mereka guna peningkatan taraf hidupnya. Sedangkan, aspek produktivitas diartikan sebagai upaya peningkatan peretumbuhan perekonomian yang harus ramah terhadap tenaga kerja (employment friendly growth). Akhirnya, tentang aspek kesinambungan, mengandung makna pentingnya kegiatan pembangunan diarahkan pada penciptaan kondisi kegiatan yang berkembang sesuai dengan nilai-nilai lokal dan kaidah-kaidah pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan demi kesejahteraan generasi mendatang.

Untuk memahami lebih baik tentang prasyarat dan kemanfaatan Paradigma Pembangunan Kemandirian Lokal, berikut ini akan dipaparkan beberapa pokok-pokok pikiran praktis, khusus dalam kaitannya dengan kebijaksanaan pengaturan atau manajemen perekonomian nasional yang berciri keberpihakannya kepada rakyat banyak. Yang berimplikasi bahwa jika hal tersebut dapat terealisasi maka langsung atau tidak langsung berarti pemerintah telah berhasil melaksanakan tanggung jawabnya untuk memenuhi hak-hak kesejahteraan ekonomi masyarakatnya (economic rights), seperti kesempatan kerja, akses terhadap pemilikan sumber daya ekonomi (alam dan modal), dan lain sebagainya.

IV. 3 Penerapan Sistem Ekonomi Kerakyatan: Pengembangan Agribisnis

Jika strategi pembangunan diartikan sebagai suatu pendekatan yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan utama dari pembangunan yakni tercapainya “kesejahteraan masyarakat secara merata”, maka hal itu harus dikaitkan dengan aspek-aspek bagaimana pemerintah harus bertanggung jawab untuk menjamin agar dapat memenuhi hak-hak dasar warga negaranya, seperti hak kesejahteraan ekonomi (economic rights); hak-hak kesejahteraan sosial-budayanya (social and culture rights), serta hak kesejahteraan sipil dan politiknya (civil and political rights).

Yang jelas, dengan penerapan strategi pembangunan ala neoliberal selama ini, pemerintah Indonesia telah banyak mengenyampingkan berbagai tanggung jawabnya untuk memenuhi berbagai hak-hak masyarakatnya baik dalam ukuran kuantitatif maupun kualitatif. Sebagai akibatnya— seperti telah dijelaskan secara sederhana— beberapa tatanan aspek kehidupan bangsa dan negara akhirnya ambruk oleh krisis yang sifatnya kini sudah multidimensi.

Khusus dalam kaitannya dengan tanggung jawab pemerintah untuk menjamin dapat terpenuhinya hak-hak dasar warga negaranya dibidang kesejahteraan ekonomi (economic rights) maka pemerintah harus mampu membuat atau menemukan format sistem perekonomian nasional yang lebih sesuai dengan kondisi riel Indonesia, dengan berupaya secara optimal untuk menciptakan peluang agar pola pengambilan keputusan dari pelaku ekonomi berlangsung secara mandiri atau desentralistik, karena dalam kenyataannya, pelaku-pelaku maupun wilayah ekonomi negara bersifat tidak homogen dalam kaitannya dengan SDM, SDA ataupun kelembagaan-kelembagaan ekonomi yang ada.

Dalam hal ini berarti bahwa strategi pembangunan yang disusun harus lebih berpihak kepada kepentingan kegiatan ekonomi rakyat kebanyakan, berdasarkan azas moral ekonomi kekeluargaan atau demokrasi ekonomi, dengan tidak lupa memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup.

Konsep ekonomi yang sejalan dengan itu berkenaan dengan sistem ekonomi kerakyatan (people’s economy). Hingga kini definisi tentang ekonomi kerakyatan masih sulit disepakati. Namun demikian, berdasarkan berbagai sumber bacaan ilmiah maka secara harfiah saya dengan segala keterbatasan berusaha menyimpulkan bahwa ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Dimana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan (popular) yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai Usaha Kecil dan Menegah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dsb., yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya.

Secara normatif, moral filosofis sistem ekonomi kerakyatan sebenarnya sudah tercantum dalam UUD 1945, khususnya pasal 33, yang jika disederhakanakan bermakna bahwa perekonomian bangsa disusun berdasarkan demokrasi ekonomi dimana kemakmuran rakyat banyaklah yang lebih diutamakan dibandingkan kemakmuran orang perorangan. Kemudian, karena bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah pokok-pokok atau sumber-sumber kemakmuran rakyat, maka hal tersebut berarti harus dikuasai dan diatur oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebenarnya dalam dua GBHN sebelumnya telah memperjelas rumusan-rumusan normatif tersebut dengan menambahkan beberapa prinsip-prinsip pokok yang penting sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi bangsa, diantaranya menekankan perlunya diterapkan asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara berbagai kepentingan yang berbeda demi mengatasi masalah-masalah yang ada, seperti persoalan ketimpangan, kemiskinan, monopoli usaha maupun ketertinggalan pembangunan masyarakat pedesaan (swadaya masyarakat).

Namun dalam prakteknya harus diakui bahwa tujuan-tujuan normatif tersebut tampaknya belum sungguh-sungguh diupayakan untuk direalisasikan. Seperti tercermin diantaranya dengan belum direalisasikannya UU anti monopoli dan UU persaingan yang sehat secara konsekwen, kurangnya usaha untuk mempromosikan secara besar-besaran produk ekonomi rakyat, kemudian lemahnya pengembangan SDM dan pengembangan teknologi sektor UKM, serta kurangnya dukungan untuk mempermudah akses sektor-sektor ekonomi rakyat kepada sumber-sumber permodalan.

Hal ini berarti bahwa sikap pemerintah masih kurang kondunsif bagi pembangunan sektor-sektor ekonomi rakyat tersebut. Artinya, kepada sektor UKM umumnya, selama ini pemerintah bersikap: dibesarkan tidak, dimatikan pun tidak boleh. Tidak boleh mati sebab keberadaannya dapat digunakan sebagai perisai untuk menutupi borok-borok pembangunan yang tidak berkeadilan. Sedangkan dibesarkan pun tidak, karena kalau UKM besar, segelintir orang tidak ketiban rezeki dari praktek korupsi dan kolusi. Secara khusus, misalnya terhadap sektor UKM pertanian, pemikiran apriorilah yang selalu dikedepankan untuk menyudutkan peranan dan manfaat sektor usaha rakyat pada umumnya.

Pertama dengan selalu menganggap bahwa sumbangan sektor tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi relatif sangat kecil dari waktu ke waktu, kemudian nilai tukarnya terhadap hasil industri sangat rendah, atupun dengan alasan sangat tingginya komponen impor (pupuk, obat-obatan ataupun alat-alat pertanian) dalam produk pertanian atau berbagai alasan lainnya. Sehingga pemerintah menyimpulkan bahwa jangan terlalu mengharap banyak dari sektor UKM pertanian.

Tapi apa yang terjadi, sektor ekonomi konglomerat yang dicirikan oleh peranan gurita bisnis besar dengan motor utamanya sektor industri (manufaktur), yang didewa-dewakan sebagai pilar kebanggaan ekonomi bangsa ternyata terhempas seketika oleh badai ekonomi dan kini bahkan telah cendrung menjadi virus yang mewabah dan mematikan sendi-sendi perekonomian bangsa lainnya.

Sedangkan sektor usaha ekonomi rakyat (UKM) yang disepelekan selama ini justru dapat bertahan dari berbagai terpaan badai krisis. Dengan kenyataan ini maka oleh banyak pengamat telah berkeyakinan bahwa dengan pemberdayaan (empowerment) sektor ekonomi rakyat ini maka perekonomian nasional dapat digiring ke luar dari krisis dan bahkan dapat menjadi pilar strategi pembangunan yang tepat dimasa datang.

Kebijaksanaan serupa ini jelas berdasarkan asas atau prinsip yang mendahulukan “keadilan baru kemakmuran, equity with growth approach” jadi bukan “kemakmuran baru keadilan, trickling-down effect approach”. Pada prinsipnya, mendahulukan target keadilan mungkin akan menghasilkan kemakmuran tapi dengan mendahulukan target kemakmuran belum tentu menghasilkan keadilan.

Jika dapat disepakati bahwa kegiatan pertanian adalah bidang yang paling banyak digeluti masyarakat dan khususnya merupakan bidang yang mendominasi usaha ekonomi rakyat, UKM, berarti pembangunan pertanian hendaknya dapat menjadi basis utama kebijaksanaan pembangunan perekonomian bangsa, kini maupun dimasa datang. Pembangunan pertanian ini jelas akan mempunyai banyak manfaat karena mempunyai efek backward maupun forward linkage. Diantaranya, bahwa akan banyak tenaga kerja yang dapat terserap dan diberdayakan yang berdampak dapat mengurangi arus urbanisasi.

Selanjutnya, dengan pembangunan pertanian akan dapat dikembangkan Iptek sesuai SDM dan SDA yang ada yang selanjutnya dapat menjamin keamanan penyediaan pangan. Kemudian dapat mengurangi kemungkinan penggunaan lahan-lahan pertanian untuk pembangunan perumahan yang mengikuti perkembangan kegiatan industri yang polutif. Dan akhirnya akan memperbaiki tingkat kesejahteraan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan itu sendiri bagi rakyat yang bergelut di bidang pertanian khususnya dan UKM umumnya.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa dengan keberhasilan kebijaksanaan pembangunan pertanian oleh pemerintah berarti kewajibannya untuk memenuhi hak-hak kesejahteraan ekonomi masyarakatnya dapat terealisir dengan sendirinya, seperti tersedianya kesempatan kerja, penguasaan iptek, pendapatan yang tinggi serta pemerataannya. Dalam prakteknya pembangunan pertanian tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan sektor ekonomi lainnya, khususnya industri. Dalam hal ini berarti bahwa pembangunan pertanian akan diasosiasikan dengan “pengembangan atau pembangunan agro bisnis”. Untuk kepentingan tersebut berarti sejak kini penting disusun suatu strategi yang tepat dan berencana dengan berusaha untuk mengindustrialisasikan pedesaan, sehingga akan menghasilkan kegiatan pertanian yang berbudaya industri yang berorientasi pasar domestik dan luar negeri. Artinya, bahwa industri yang dibangun haruslah industri yang berkaitan erat dengan denyut nadi perekonomian rakyat, yakni pada sektor UKM pertanian.

Harus diakui bahwa pembangunan pertanian khususnya untuk pengembangan agro-bisnis masih berhadapan dengan banyak kendala. Diantaranya, bahwa hingga kini belum tampak secara riel usaha pemerintah untuk mengembangkan industri pertanian secara sungguh-sungguh. Kebijaksanaan pertanian masih mengutamakan hanya peningkatan produksi tanaman pangan, belum banyak menyentuh jenis komoditas pertanian lainnya seperti palawija ataupun tanaman perkebunan. Kemudian, kendala kurangnya iklim usaha yang dapat merangsang investor untuk mengembangkan bidang ini, seperti masih terbatasnya sarana pemasaran seperti transportasi jalan, listrik dan fasilitas pasçapanen, demikian pula keterbatasan prasarana permodalan dan perkreditan, tenaga ahli yang mampu melayani kegiatan-kegiatan sektor ini setelah pascapanen beserta pengolahannya, serta ketidakaturan penyediaan bahan baku sehubungan dengan masalah jumlah dan mutu sesuai kebutuhan. Akhirnya, kendala lainnya adalah masih relatif besarnya resiko bagi sektor ini, sebagai akibat musim, hama penyakit dan ketidakpastian pasar, yang mana tidak dibarengi oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan perlindungan dan bantuan yang sesuai dan pantas untuk menghadapi resiko-resiko tersebut.

Oleh karena itu, untuk pengembangan sektor agro bisnis ini diperlukan beberapa langkah atau strategi yang bersifat umum dan spesifik. Yang bersifat umum, langkah-langkah yang diperlukan adalah, penentuan prioritas daerah atau wilayah dan komoditas yang harus dikembangkan kemudian perlunya ditentukan dan direncanakan secara rinci sejak menghasilkannya, kemudian penggunaan hasil, hingga pemasarannya serta pentingnya penyediaan informasi tentang potensi daerah dan macam komoditas yang dapat dikembangkan terutama diperuntukkan bagi investor-investor.

Akhirnya sebagai langkah spesifik, strategi pengembangan agro industri atau agro bisnis tersebut dapat disederhanakan dalam satu kalimat umum yaitu pentingnya menyusun suatu strategi pengembangan agro bisnis dalam kerangka konsep “kemitraan dalam arti luas” antara kegiatan produksi dengan pemasarannya serta berbagai faktor-faktor pendukung lainnya (lembaga keuangan lembaga pendistribusi, lembaga-lembaga pendistribusi maupun penjamin) yang direkat dengan legalitas hukum yang dinamis dan aplikatif.

Membangun kemandirian

Kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan

nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Oleh karena itu, pembangunan, sebagai usaha untuk mengisi kemerdekaan, haruslah pula merupakan upaya membangun kemandirian. Di tahun 1960 an, cita -cita kemandirian itu diterjemahkan dalam politik berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari, yang lebih mencerminkan sikap defensif menghadapi dunia luar daripada suatu konsep yang proaktif.

Perkembangan dunia yang cepat menuju ke arah kehidupan global telah membangkitkan perhatian lebih besar kepada masalah kemandirian yaitu akan perlunya ketegasan bahwa kemajuan yang ingin dicapai dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat haruslah bersamaan dengan peningkatan kemandirian. Kemandirian dengan demikian mengenal adanya kondisi saling ketergantungan (interdependency) yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat, baik masyarakat dalam suatu negara, maupun masyarakat bangsa-bangsa. Justru persoalan kemandirian itu timbul oleh karena adanya kondisi saling ketergantungan.

Kemandirian dengan demikian adalah paham yang proaktif dan bukan reaktif atau defensif. Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasinya, perimbangannya, maupun nilai nilai yang mendasari dan mempengaruhinya. Suatu bangsa dikatakan semakin mandiri apabila bangsa tersebut semakin mampu mewujudkan kehidupannya yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi.

Untuk dapat mandiri, suatu bangsa harus maju. Suatu bangsa dikatakan makin maju apabila makin tinggi tingkat pendidikan penduduknya, makin tinggi tingkat kesehatannya dan makin tinggi tingkat pendapatan penduduk, serta makin merata pendistribusiannya. Sering kali ada penekanan pada peran sektor industri manufaktur sebagai penggerak laju pertumbuhan, baik dilihat dari segi sumbangannya dalam penciptaan pendapatan nasional maupun dalam penyerapan tenaga kerja; berkembangnya keterpaduan antarsektor, terutama sektor industri, sektor pertanian, dan sektor -sektor jasa-jasa; serta pemanfaatan sumber alam secara rasional, efisien, dan berwawasan jangka panjang. Secara lebih mendasar lagi, kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang atau suatu bangsa mengenai dirinya, masyarakatnya, serta semangatnya dalam menghadapi tantangan-tantangan. Karena menyangkut sikap, maka kemandirian pada dasarnya adalah masalah budaya. Karena itu, ukuran kemajuan dan kemandirian suatu bangsa tidak dapat hanya berupa pendapatan per kapita, tetapi lebih mendasar lagi menyangkut manusianya. Manusia adalah sumber daya pembangunan yang paling utama di antara sumber-sumber daya lain yang akan

dibangun kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan.

IV. 4 Hal-hal dilakukan yang oleh pemerintah daerah dalam memberdayakan ekonomi rakyat di era otonomi daerah

Jika disepakati bahwa konsep pemberdayaan didasarkan pada nilai-nilai tertentu yang memihak pada subyek yaitu masyarakat akar rumput, wong cilik, komunitas paling kecil atau masyarakat yang terorganisasi secara teritorial, maka pemberdayaan (ekonomi rakyat) tidak bisa hanya dikonsepkan dari atas (sentralistis). Pemberdayaan menekankan adanya otonomi komunitas dalam pengambilan keputusan, kemandirian dan keswadayaan lokal, demokrasi dan belajar dari pengalaman sejarah. Esensinya ada pada partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan perubahan masyarakatnya. Partisipasi mampu terwujud jika terdapat pranata sosial di tingkat komunitas yang mampu menampung aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Tanpa adanya pranata sosial dan politik di tingkat komunitas, kelurahan, kecamatan dan kabupaten yang mampu memberikan rakyat akses ke pengambilan keputusan, yang akan diuntungkan hanyalah kalangan bisnis dan kalangan menengah pedesaan serta perkotaan.

 Kebijakan top down yang didisain untuk menolong rakyat tidak bisa dikatakan mempromosikan perekonomian rakyat karena tidak ada jaminan bahwa rakyatlah yang akan menikmati keuntungannya. Untuk mewujudkan ekonomi rakyat berdaya, yang pertama-tama harus dilakukan adalah memfasilitasi terbentuknya pranata sosial yang memungkinkan rakyat ikut serta dalam pengambilan keputusan di tingkat kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Apabila ada pranata sosial yang memungkinkan rakyat untuk merumuskan kebutuhan pembangunan mereka dan memetakan potensi serta hambatan yang mereka hadapi dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan mereka, pemerataan kesempatan berusaha akan dengan sendirinya mulai tercipta.

IV. 5 Upaya-Upaya Pemberantasan Pengangguran dan Kemiskinan

Kebijakan Pengangguran

 Adanya bermacam-macam pengangguran membutuh-kan cara-cara mengatasinya yang disesuaikan dengan jenis pengangguran yang terjadi, yaitu sbb :

Cara Mengatasi Pengangguran Struktural

Untuk mengatasi pengangguran jenis ini, cara yang digunakan adalah

1.      Peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja

2.      Segera memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sector yang kelebihan ke tempat dan sector ekonomi yang kekurangan

3.      Mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi kesempatan (lowongan) kerja yang kosong, dan

4.      Segera mendirikan industri padat karya di wilayah yang mengalami pengangguran.

Cara Mengatasi Pengangguran Friksional

Untuk mengatasi pengangguran secara umum antara lain dapat digunakan cara-cara sbb:

1.  Perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru, terutama yang bersifat padat karya

2.      Deregulasi dan Debirokratisasi di berbagai bidang industri untuk merangsang timbulnya investasi baru

3.      Menggalakkan pengembangan sector  Informal, seperti home indiustri

4.      Menggalakkan program transmigrasi untuk me-nyerap tenaga kerja di sector agraris dan sector formal lainnya

5.      Pembukaan proyek-proyek umum oleh peme-rintah, seperti pembangunan jembatan, jalan raya, PLTU, PLTA, dan lain-lain sehingga bisa menyerap tenaga kerja secara langsung maupun untuk merangsang investasi baru dari kalangan swasta.

Cara Mengatasi Pengangguran Musiman

 Jenis pengangguran ini bisa diatasi dengan cara :

1.      Pemberian informasi yang cepat jika ada lowongan kerja di sector lain, dan

2.      Melakukan pelatihan di bidang keterampilan lain untuk memanfaatkan waktu ketika menunggu musim tertentu.

Cara mengatasi Pengangguran Siklus

Untuk mengatasi pengangguran jenis ini adalah :

1.      Mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa, dan

2.      Meningkatkan daya beli Masyarakat.

Kebijakan AntiKemiskinan

Untuk menghilangkan atau mengurangi kemiskinan di tanah air diperlukan suatu strategi dan bentuk intervensi yang tepat, dalam arti cost effectiveness-nya tinggi.

Ada tiga pilar utama strategi pengurangan kemiskinan, yakni :

1.      pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan yang prokemiskinan

2.      Pemerintahan yang baik (good governance)

3.      Pembangunan sosial

Untuk mendukung strategi tersebut diperlukan intervensi-intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau tujuan yang bila di bagi menurut waktu yaitu :

                                                                   a.     Intervensi jangka pendek, terutama pembangunan sektor pertanian dan ekonomi pedesaan

                                                                  b.     Intervensi jangka menengah dan panjang

o   Pembangunan sektor swasta

o   Kerjasama regional

o   APBN dan administrasi

o   Desentralisasi

o   Pendidikan dan Kesehatan

o   Penyediaan air bersih dan Pembangunan perkotaan

BAB V

PENUTUP

 

KESIMPULAN

Sistem Ekonomi Kerakyatan adalah Sistem Ekonomi Nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Syarat mutlak berjalannya sistem ekonomi nasional yang berkeadilan sosial adalah berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya.

Pembangunan harus ditujukan langsung kepada yang memerlukan. Program yang dirancang harus menyentuh masyarakat dan mengatasi masalah mereka sesuai kebutuhan mereka, program tersebut harus mengikutsertakan dan dilaksanakan sendiri oleh rakyat. Pembangunan dengan strategi ini harus lebih mengutamakan pendekatan kelompok, misalnya dengan mengembangkan sentra-sentra unggulan menjadi klaster-klaster binaan berdasarkan potensi wilayah atau dengan maksud menciptakan pusat-pusat pertumbuhan wilayah, alasannya dari segi penggunaan sumber daya bisa efisien.

Pengangguran dan kemiskinan harus menjadi obyek utama dalam melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan. Melalui pengurangan pengangguran akan memberikan dampak diperolehnya secara pasti sumber pendapatan sehingga dapat terangkat dari status kemiskinannya. Berkurangnya pengangguran dan kemiskinan akan memberikan dampak pada aktifitas perekonomian sehingga akslerasi pembangunan dapat ditingkatkan.

Rakyat harus bisa menciptakan lapangan kerja, bukan mencari kerja. Makin besar dan berkembang usaha mereka akan makin banyak tenaga kerja tersalurkan. Ini tentu menjadi sumbangan yang tidak kecil bagi penciptaan lapangan kerja baru dan pengurangan jumlah pengangguran.

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Kamaluddin, Laode M. 2000. Format Indonesia Baru: Paradigma Pembangunan menuju Milenium III. Jakarta: PT Pustaka Sinar Harapan

Suwarsono dan Alvin Y. So. 1991. Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia: Teori-Teori Modernisasi, Dependensi, dan Sistem Dunia. Jakarta: LP3ES

Yustika, Ahmad Erani. 2002. Pembangunan dan Krisis Memetakan Perekonomian Indonesia. Jakarta: Grasindo

Sumber internet:

http://www.ngawikab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=234:pengembangan-ekonomi-rakyat-di-era-otonomi-daerah&catid=1:latest

(http://www.ekonomirakyat.org/edisi_5/artikel_1.htm)

http://semestakelana.wordpress.com/2009/04/03/membangun-sistem-ekonomi-kerakyatan-dalam-paradigma-pembangunan-kemandirian-lokal/

http://gmnijogja.wordpress.com/2008/08/12/ekonomi-kerakyatan/


Wijaya, Krisna. Masalah Ekonomi Kerakyatan diakses dari
http://www.facebook.com/topic.php?uid=229339750516&topic=10056

http://organisasi.org/pengertian-pengangguran-dan-jenis-macam-pengangguran-friksional-struktural-musiman-siklikal

 

 

 

 

 

 

STRUKTUR ORGANISASI

BAB I
PENDAHULUAN
I. 1 Latar Belakang
Organisasi atau perusahaan yang telah didirikan tentunya harus membentuk struktur organisasi, sehingga tidak hanya sekedar gedung tempat kerja, tetapi juga jelas organisasi yang dimaksud. Struktur organisasi sangat penting bagi sebuah organisasi, di mana struktur tersebut menjelaskan setiap tugas atau pekerjaan secara formal dibagi, dikelompokkan dan dikordinasikan.
Pada umumnya, suatu organisasi atau perusahaan memiliki struktur organisasi yang berbeda dengan organisasi atau perusahaan lainnya. Struktur organisasi yang tepat bagi suatu organisasi sangat bergantung pada strategi bisnis yang dipilih, selain itu ada juga beberapa faktor penyebab perbedaan struktur organisasi, yang akan dijelaskan dalam makalah ini.
Selain itu, makalah ini juga akan membahas mengenai pengertian struktur organisasi, elemen utama struktur organisasi, bentuk-bentuk struktur organisasi.
I. 2 Tujuan dan Manfaat
Ada pun tujuan dan manfaat dari makalah ini, yaitu:
1. Untuk melaksanakan salah satu tugas kelompok mata kuliah Perilaku Organisasi
2. Untuk mengetahui pengertian dari struktur organisasi
3. Untuk mengetahui elemen utama dari struktur organisasi
4. Untuk mengetahui bentuk-bentuk struktur organisasi

BAB II
PEMBAHASAN
II. 1 Pengertian Struktur Organisasi
Menurut Herbert A. Simon, Donald W. Smithburg, dan Victor A. Thompson , Organisasi adalah suatu sistem terencana mengenai usaha kerjasama dalam mana setiap peserta mempunyai peranan yang diakui untuk dijalankan dan kewajiban-kewajiban atau tugas-tugas untuk dilaksanakan. Ada beberapa bagian dari organisasi, yaitu:
1. The Operating Core. Yang termasuk disini adalah para pegawai yang melaksanakan pekerjaan dasar yang berhubungan dengan produksi barang dan jasa.
2. The Strategic Apex. Yang termasuk di dalam bagian ini adalah manajer tingkat puncak (top management).
3. The Middle Line. Yang termasuk di dalam bagian ini adalah para manajer yang menjembatani manajer tingkat atas dengan bagian operasional
4. The Technostructure. Yang termasuk dalam bagian ini adalah mereka yang diserahi tugas untuk menganalisa dan bertanggung jawab terhadap bentuk standarisasi dalam organisasi.
5. The Support Staff. Yang termasuk disini adalah orang-orang yang memberi jasa pendukung tidak langsung terhadap organisasi ( orang-orang yang mengisi unit staff).
Struktur adalah hubungan antara macam-macam fungsi atau aktivitas di dalam organisasi . Struktur organisasi adalah hubungan antar para pegawai dan aktivitas-aktivitas mereka satu sama lain serta terhadap keseluruhan, di mana bagian-bagiannya adalah tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan atau fungsi-fungsi dan masing-masing anggota kelompok pegawai yang melaksanakannya.
Struktur organisasi yang akan dibentuk tentunya struktur organisasi yang baik. Struktur organisasi yang baik harus memenuhi syarat sehat dan efisien. Struktur organisasi sehat berarti tiap-tiap satuan organisasi yang ada dapat menjalankan peranannya dengan tertib. Struktur organisasi efisien berarti dalam menjalankan peranannya tersebut masing-masig satuan organisasi dapat mencapai perbandingan terbaik antara usaha dan hasil kerja.
II. 2 Elemen Utama Struktur Organisasi
II. 2. 1 Kompleksitas
Kompleksitas struktur menggambarkan derajat diferensiasi dalam suatu organisasi, baik diferensiasi horizontal, vertikal, maupun spasial.
1. Diferensiasi Horizontal
Penyebab terjadinya diferensiasi horizontal adalah berkembangnya beragam unit dalam organisasi berdasarkan orientasi pekerjaan, sifat tugas-tugas di dalamnya, serta latar pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Ketika organisasi membutuhkan unit-unit yang beragam untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan organisasi, pada saat itu pula terjadi diferensiasi horizontal.
Bentuk spesialisasi ada dua, yaitu spesialisasi fungsional dan spesialisasi sosial. Spesialisasi fungsional dilakukan dengan cara memecah-mecah pekerjaan menjadi tugas-tugas sederhana. Jadi, yang dispesialisasi adalah pekerjaannya. Contohnya, pekerjaan merakit mobil dipecah-pecah menjadi rangkaian pekerjaan yang lebih sederhana, dan masing-masing dikerjakan oleh orang yang berbeda.
Sebaliknya, spesialisasi sosial merujuk pada spesialisasi orang. Artinya, organisasi merekrut seseorang yang ahli untuk melakukan jenis-jenis pekerjaan tertentu yang bersifat khusus. Misalnya, menggunakan analisis pasar untuk mengamati dan membuat prediksi perkembangan pasar.
2. Diferensiasi Vertikal
Diferensiasi horizontal dan vertikal sebenarnya berhubungan erat. Meningkatnya diferensiasi horizontal biasanya selalu dibarengi dengan kebutuhan untuk mengontrol aktivitas yang kian beragam. Organisasi kemudian menambah lapisan pengawas atau supervisor (untuk mengawasi lapisan pekerja) atau manajer (untuk mengawasi supervisor atau manajer level bawah). Hal ini dengan sendirinya menambah diferensiasi vertikal. Jadi, diferensiasi vertikal adalah gambaran dari lapisan-lapisan hierarki dalam organisasi.
3. Diferensiasi Spasial
Diferensiasi spasial menggambarkan sejauh mana fasilitas dan personel organisasi tersebut secara geografis. Organisasi yang memiliki sejumlah kantor dan/atau personal yang tersebar dalam rentang geografis yang luas, tentunya akana menghadapi kompleksitas yang lebih tinggi daripada organisasi yang hanya berpusat pada satu atau beberapa lokasi.
II. 2. 2 Formalisasi
Formalisasi dalam organisasi sebenarnya dapat dilakukan dengan dua pola yaitu melalui aturan, prosedur, dan sanksi-sanksi regulatif yang disusun oleh pengelola organisasi, atau melalui rekrutmen terhadap tenaga-tenaga profesional yang telah terdidik dengan nilai-nilai, norma-norma, dan pola perilaku sesuai profesi mereka.
II. 2. 3 Sentralisasi
Senralisasi adalah sejauh mana otoritas formal untuk membuat pilihan-pilihan bebas terkonsentrasi ada seseorang, sebuah unit, atau suatu level, sedemikian rupa sehingga para pegawai hanya dimungkinkan memberikan input seminimal mungkin dalam pekerjaan. Sentralisasi kadang-kadang terkait juga dengan masalah kecenderungan personal. Hal ini terutama pada perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya sendiri. Ketika ukuran organisasi semakin besar dan menuntut pendelegasian keputusan yang lebih banyak, tidak jarang pemilik sekaligus pengelola tersebut merasa enggan.

II. 3 Fungsi atau Kegunaan Struktur dalam Organisasi
1. Kejelasan Tanggung Jawab. Setiap anggota organisasi harus bertanggung jawab dan apa yang harus dipertanggungjawabkan. Setiap anggota organisasi harus bertanggung jawab kepada pimpinan atau atasan yang memberikan kewenangan, karena pelaksanaan kewenangan itu yang harus dipertanggungjawabkan.
2. Kejelasan Kedudukan. Kejelasan kedudukan seseorang dalam struktur organsisasi sebenarnya mempermudah dalam melakukan koordinasi maupun hubungan karena adanya keterkaitan penyelesaian suatu fungsi yang dipercayakan kepada seseorang.
3. Kejelasan Uraian Tugas. Kejelasan uraian tugas dalam struktur organisasi sangat membantu pihak pimpinan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian, dan bagi bawahan akan dapat berkonsentrasi dalam melaksanakan suatu pekerjaan karena uraiannya yang jelas.
II. 4 Bentuk-Bentuk Struktur Organisasi
II. 4. 1 Struktur Garis (Sederhana)
Organisasi bentuk garis di ciptakan oleh Henry Fayol. Pada struktur organisasi ini, wewenang dari atasan disalurkan secara vertikal kepada bawahan. Begitu juga sebaliknya, pertanggungjawaban dari bawahan secara langsung di tujukan kepada ataan yang memberi perintah. Umumnya organisasi yang memakai struktur ini adalah organisasi yang masih kecil, jumlah karyawannya sedikit dan spesialisasi kerjanya masih sederhana.
Ciri-Ciri. Kesatuan perintah terjamin. Pembagian kerja jelas dan mudah dilaksanakan. Organisasi tergantung pada satu pimpinan. Ruang lingkup Organisasinya lebih kecil dan jumlah anggota juga sedikit. Hubungan kerja antara atasan dan bawahan bersifat langsung. Tujuan alat-alat yang digunakan dan struktur organisasi bersifat sederhana. Tingkat spesialisasi yang dibutuhkan masih sangat rendah. Semua anggota organisasi masih kenal antara satu sama lainnya. Produksi yang dihasilkan belum beraneka ragam (defersified).
Kelebihan struktur garis. Karyawan akan lebih menyadari tugas, tanggung jawab, dan pekerjaan yang diembannya, karena struktur ini lebih mudah dimengerti. Struktur ini juga menjadikan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat karena tidak ada halangan birokrasi. Biaya-biaya yang berkaitan dengan koordinasi dan kontrol biasanya relatif kecil.
Kekurangan struktur garis. Kurang fleksibel dalam menyediakan spesialisasi yang dibutuhkan ketika perusahaan menjadi lebih luas dan kompleks. Tugas karyawan yang terbatas sejak awal menghalangi mereka mendapatkan pengalaman yang dibutuhkan untuk meningkat ke posisi manajerial.
II. 4. 2 Struktur Fungsional
Struktur organisasi fungsional diciptakan oleh F. W. Taylor. Struktur ini berawal dari konsep adanya pimpinan yang tidak mempunyai bawahan yang jelas dan setiap atasan mempunyai wewenang memberi perintah kepada setiap bawahan, sepanjang ada hubungannya dengan fungsi atasan tersebut. Setiap pegawai mempunyai pengawas lebih dari satu orang atasan yang berberda-beda.
Struktur ini banyak ditemukan pada organisasi atau perusahaan area spesialisasi sebagai dasar eksistensi sebuah departemen. Struktur ini lazim ditemukan pada perusahaan kecil dan menengah, yang memusatkan pengambilan keputusan pada tingkat tertinggi dari perusahaan.
Ciri-ciri. Tidak menjamin adanya kesatuan perintah. Keahlian para pengawas dan pegawai berkembang menuju spesialisasi. Penghematan waktu dapat dilakukan karena mengerjakan pekerjaan yang sama.
Kelebihan struktur fungsional. Keahlian yang dimiliki oleh seorang spesialis fungsional. Keahlian ini memudahkan mereka dalam memecahkan masalah yang terjadi pada area tertentu yang berada di bawah wewenangnya. Menghindari duplikasi, di mana struktur ini tidak terdapat fungsi yang berganda atau redundant, sehingga sumber daya organisasi dapat dipergunakan lebih efisien dan terfokus.
Kelemahan struktur fungsional. Kebingungan yang terjadi ketika karyawan memiliki dua atau lebih supervisor. Kekurangan lain yaitu kemungkinan manajer untuk menghindari area yang mereka wewenangi secara fungsional, situasi yang mungkin berdampak negatif bagi koordinasi aktivitas tertentu.
II. 4. 3 Struktur Staff
Organisasi dalam bentuk staff yang mempunyai hubungan dengan pucuk pimpinan. Berfungsi memberikan bantuan baik berupa pikiran maupun bantuan lain demi kelancaran tugas pimpinan dalam mencapai tujuan secara keseluruhan. Bentuk ini tidak mempunyai garis komando ke bawah. Staff yaitu orang yang ahli dalam bidang tertentu yang tugasnya memberi nasehat dan saran dalam bidang kepada pemimpin dalam organisasi.
Kelebihan struktur staff. Pembagian tugas yang jelas antara staff dan anggota yang lain. Berkembangnya spesialisasi para anggota. Koordinasi di dalam setiap bagian dapat diterapkan dengan mudah.
Kelemahan struktur staff. Pemimpin staff melampaui kewenangannya. Kesenjangan sosial antara pemimpin dan anggotanya.
II. 4. 4 Struktur Garis dan Staff
Struktur organisasi ini merupakan struktur organisasi gabungan yang dikembangkan oleh Harrington Emerson. Struktur ini umumnya di gunakan oleh organisasi yang besar, daerah kerja luas, bidang tugas yang beraneka ragam dan jumlah bawahan yang banyak sehingga pimpinan tidak bisa bekerja sendiri, melainkan memerlukan bantuan staf ahli yaitu orang yang ahli dalam bidang tertentu yang bertugas memberi nasihat dan saran kepada pimpinan dalam organisasi tersebut.
Kelebihan struktur garis dan staf. Posisi garis terbebas dari aktivitas khusus yang dapat diberikan kepada karyawan staf. Fleksibilitas dari personel staf dapat memudahkan mereka untuk melaksanakan dan menyelesaikan proyek baru dengan jumlah yang minimum. Koordinasi dalam setiap unit kegiatan dapat diterapkan dengan mudah.
Adanya pembagian tugas yang jelas antara kelompok lini yang melakukan tugas pokok organisasi dan kelompok staf yang melakukan kegiatan penunjang.
Kekurangan struktur garis dan staf. Konflik antara karyawan posisi garis dan staf sering menjadi masalah. Misalnya, karena karyawan staf terlalu mendominasi sering kali karyawan posisi garis menghiraukan masukan mereka.
II. 4. 5 Struktur Produk
Struktur ini digunakan jika perusahaan memutuskan produk yang mereka hasilkan sebagai dasar penetapan atau pembuatan struktur organisasi sebuah perusahaan. Jenis organisasi ini membagi tugasnya ke dalam dimensi produk. Artinya sebuah garis koordinasi atau kelompok koordinasi terbagi atas jenis produk yang dihasilkan oleh organisasi tersebut. Pada masing-masing produk terdapat bagian atau divisi yang mendukung kesuksesan produk di pasar. Masing-masing produk akan memiliki divisi pemasaran, SDM, dan produksi sendiri-sendiri.
Struktur organisasi ini muncul sebagai respon atas segmen pasar yang ingin fokus dikembangkan. Pada akhirnya, perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa bersaing pada segmen pasar yang dituju. Perusahaan akan memaksimalkan setiap sumber daya yang ada di perusahaan sehingga bisa maksimal dalam merancang dan membuat sebuah produk untuk segmen pasar tertentu.
Kelebihan struktur produk. Penanggung jawab dari produk akan sangat jelas, sehingga fokus kinerja terhadap konsumen lebih jelas dan memuaskan. Struktur ini baik digunakan untuk perusahaan yang memiliki lini bisnis atau produk yang bervariasi. Variasi dari jumlah produk yang dihasilkan memerlukan koordinasi yang tinggi, sehingga struktur ini akan memfasilitasi perusahaan sehingga masalah koordinasi dalam sebuah produk yang dihasilkan akan mudah terselesaikan. Selain itu, faktor lingkungan yang berubah dengan cepat juga akan sangat sesuai jika dihadapi dengan jenis struktur organisasi ini.
Kekurangan struktur produk. Dengan dimungkinkannya tiap divisi untuk berjalan dengan caranya sendiri dibandingkan dengan struktur lainnya, hal ini dapat mengakibatkan kegagalan beberapa divisi dalam mencapai tujuan perusahaan.
II. 4. 6 Struktur Matriks
Struktur ini merupakan struktur yang paling baru dari semua struktur organisasi yang ada dan paling sering digunakan oleh perusahaan yang melakukan proyek rumit. Struktur ini mengintegrasikan hubungan vertikal dan horizontal dengan unit lain dalam sebuah proyek.
Kelebihan struktur matriks. Penggunaan struktur matriks memungkinkan perusahaan mempekerjakan karyawan dengan keahlian tertentu untuk menyelesaikan suatu proyek yang rumit. Penggunaan struktur matriks juga membantu perusahaan beradaptasi dengan cepat terhadap segala situasi , karena karyawan dengan keahlian tertentu dapat dengan mudah direkrut ke dalam proyek.
Kekurangan struktur matriks. Dalam perusahaan yang menggunakan struktur matriks ini, karyawan mungkin memiliki dua supervisor, manajer dari area fungsional dan manajer proyek. Tekanan pada karyawan, jika dalam satu waktu individu menangani beberapa proyek yang berbeda, maka ini akan menjadi beban pikiran baginya.
II. 4. 7 Struktur Campuran (Hibrid)
Jenis organisasi ini merupakan gabungan dari struktur organisasi produk dan fungsional. Masing-masing produk yang diproduksi memiliki fungsi-fungsi yang dibutuhkan oleh produk tersebut. Selain itu, organisasi juga memiliki struktur fungsional yang tetap mengontrol secara terpusat jalannya organisasi.
Salah satu yang dominan dari struktur ini adalah keputusan menjadi tidak terdesentralisasi, tetapi juga tidak tersentralisasi. Artinya perlu koordinasi yang tinggi antarfungsi pokok yang dimiliki dan juga struktur yang berada dalam garis koordinasi produk. Karena sifatnya, jenis organisasi dengan struktur ini akan mudah beradaptasi jika terdapat perubahan pada lingkungan secara mendadak. Dua contoh struktur campuran yaitu perusahaan multinasional dan organisasi jaringan (network).
Perusahaan Multinasional (MNC). Pada tahap perkembangannya yang sangat lanjut dapat menjadi sebuah organisasi yang sangat kompleks. Tahap tersebut tercapai ketika organisasi telah mengambil desain struktur yang disebut matriks global (global matrix). Proses ini biasanya terjadi manakala MNC meluaskan aktivitasnya ke berbagai negara dalam skala yang tidak dapat ditangani oleh struktur-struktur biasa.
Struktur ini disebut campuran karena perusahaan-perusahaan lokal yang tersebar di berbagai benua biasanya tidak persis sama dalam hal desain strukturnya. Kita barangkali akan menemukan semua ragam desain struktur di sini, mulai dari struktur sederhana, divisonal, matriks, hingga struktur hibrid .
Struktur Jaringan. Dalam bentuk yang sangat ekstrem, struktur jaringan menghasilkan apa yang disebut dengan organisasi virtual. Di sini semua aktivitas organisasi telah habis di-outsourcing. Satu-satunya yang tersisa dalam organisasi adalah sekelompok kecil eksekutif dan sebuah kantor dengan beberapa ratus pegawai. Ukuran organisasi yang normal bagi perusahaan-perusahaan multinasional adalah rata-rata di atas 10 ribu orang, untuk di kantor pusat saja (Robbins, 1990: 132) . Jadi, pengurangan jumlah hinga tinggal beberapa ratus orang adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Nike (sepatu), Emerson Radio (produk-produk elektronik), Schwinn Bicycle (sepeda) adalah contoh-contoh perusahaan yang mampu menjual produk senilai beberapa ratus juta dollar per tahun, dengan memiliki sangat sedikit fasilitas produksi atau tidak ada sama sekali (Robbins, 1990: 346) .
Esensi pekerjaan para eksekutif organisasi virtual terutama adalah melakukan koordinasi dan mengelola hubungan-hubungan eksternal. Semua hubungan tersebut bersifat kontrak atau pesanan, sehingga sebagian besar waktu para pengelola dihabiskan untuk menangani hubungan-hubungan tersebut dan memastikan kesesuaiannya dengan tujuan organisasi
II. 5 Faktor-faktor Penyebab Perbedaan Struktur Organisasi
1. Strategi Organisasi
Tidak dapat disangkal bahwa terdapat hubungan antara strategi organisasi dengan struktur yang digunakan untuk mencapainya. Keterkaitan itu lebih mudah dilihat dalam mengelola sebuah bisnis. Karena keterkaita antara strategi dengan struktur yang akan digunaka, umumnya suatu organisasi memilih salah satu dari tiga bentuk strategi yaitu, strategi yang menuntut inovasi, strategi yang diarahkan kepada minimalisasi biaya atau ongkos, dan strategi yang sifatnya imitatif.
2. Besar-kecilnya organisasi
Semakin banyak karyawan yang bekerja pada suatu organisasi, makin kompleks pula organisasi tersebut. Demikian pula dengan pola pengambilan keputusan untuk kepentingan koordinasi dan pengawasan mengakibatkan makin banyak keputusan yang diambil oleh kantor pusat organisasi yang bersangkutan.
3. Teknologi yang digunakan
Berbagai studi yang dilakukan para pakar dan ilmuwan yang menunjukkan dengan jelas teknologi yang digunakan dengan struktur organisasi. Karena keterkaitan tersebut efektivitas kerja akan ditentukan oleh kesesuaian teknologi dengan struktur. Tiga kategorisasi yang dapat digunakan sebagai dasar pemikiran ialah kategori berdasarkan produk, analisis permasalahan, dan sifat teknologi yang digunakan.
4. Kekuasaan dalam Organisasi
Dikaitkan dengan struktur, dapat dinyatakan bahwa baik karena seseorang merasa bahwa satuan tempatnya bertugas penting maupun karena keinginan untuk memupuk kekuatan atau kekuasaan. Seseorang yang menduduki jabatan sebagai pimpinan akan berusaha agar satuan kerja yang dipimpinnya semakin kompleks.
II. 6 Prinsip dalam Mendesain Struktur Organisasi
Menurut Robbins (2003), Gitlow (2001), dan Cortada (2001), ada enam prinsip penting yang harus diperhatikan dalam mendesain struktur organisasi :
1. Spesialisasi Pekerjaan
Hal ini didefinisikan sebagai derajat di mana tuga dalam organisasi dibagi menjadi beberapa pekerjaan. Spesialisasi menjadi terkenal setelah pada awal abad 20 Henry Ford berhasil mengimplementasikan spesialisasi dan menjadi best seller pada masanya. Pengulangan tugas yang serupa dalam jangka waktu yang lama akan meningkatkan tingkat produktivitas dan efisiensi sebuah pekerjaan.
2. Departemenisasi
Unsur ini merupakan dampak yang dari spesialisasi pekerjaan, dengan mengelompokkan pekerjaan yang serupa dalam satu departeman. Departemenisasi adalah aktivitas untuk menyusun satuan-satuan organisasi yang akan diserahi bidang kerja tertentu atau fungsi tertentu. Fungsi adalah sekelompok aktivitas sejenis berdasarkan kesamaan sifat atau pelaksanaannya.
3. Rantai Komando
Unsur ini menjelaskan kepada siapa hasil aktivitas (pekerjaan) akan dilaporkan. Hal ini juga dapat diperluas dengan pertanyaan “Kepada siapa saya harus bertanggung jawab dan kepada siapa saya harus berkonsultasi, jika terdapat masalah dalam pekerjaan?”. Ada dua unsur penting dalam menjelaskan konsep rantai komando, yaitu otoritas dan kesatuan. Otoritas merupakan hak yang melekat pada posisi manajerial seperti memberikan tugas dan mengharapkan tugas tersebut dapat dipatuhi dan dijalankan. Kesatuan perintah adalah tiap-tiap pejabat dalam organisasi hendaknya hanya dapat diperintah dan bertanggung jawab kepada seorang pejabat tertentu.
4. Rentang Pengawasan
Unsur ini mendeskripsikan berapa jumlah bawahan yang dapat dikelola secara efisien dan efektif oleh seorang manajer.
5. Sentralisasi dan Desentralisasi
Sentarlisasi sebagai derajat di mana pembuatan keputusan dipusatkan pada beberapa jabatan di perusahaan. Desentralisasi adalah pengalihan tanggung jawab dan wewenang dalam mengambil keputusan dari kantor pusat kepada orang yang berlokasi terdekat dengan situasi yang membutuhkan perhatian. Dengan menggunakan desentralisasi, tindakan dapat dilakukan lebih cepat dalam menyelesaikan masalah, lebih banyak orang yang terlibat di dalamnya, dan menjadikan karyawan lebih menjadi bagian dari organisasi.
7. Formalisasi
Jika pekerjaan yang ada telah diformalisasi, akan diketahui pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan, kapan harus diselesaikan, dan bagaimana cara menyelesaikannya.
II. 7 Struktur dan Proses Mempengaruhi Perilaku Organisasi
Perilaku organisasi dapat didefinisikan sebagai penggunaan teori, metode, dan prinsip-prinsip dari berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan antropologi budaya untuk mempelajari persepsi, nilai-nilai, kapasitas belajar, dan tindakan individu ketika bekerja dalam kelompok dan di dalam organisasi secara keseluruhan, penganalisisan dampak lingkungan luar atas organisasi dan sumber daya manusia, misi, tujuan, dan strateginya.
Struktur organisasi ialah pola formal tentang bagaimana orang dan pekerjaan dikelompokkan. Struktur sering digambarkan dengan suatu bagan organisasi. Proses berkenaan dengan aktivitas yang memberi kehidupan pada skema organisasi itu. Komunikasi, pengambilan keputusan, evaluasi prestasi kerja, sosialisasi, dan pengembangan karier adalah proses dalam setiap organisasi.
Tujuan para manajer dalam setiap organisasi ialah mencapai perilaku yang dikoordinasikan sehingga organisasi tersebut dinilai efektif oleh mereka yang mengevaluasi hasilnya. Faktor-faktor utama yang menentukan perilaku individu dan kelompok adalah tugas dan hubungan wewenang. Oleh karena itu, manajer harus merancang struktur organisasi agar memudahkan komunikasi di antara para pegawai.

BAB III
PENUTUP
III. 1 Kesimpulan
Organisasi adalah wadah kegiatan daripada orang-orang yang bekerjasama
dalam usahanya mencapai tujuan. Dalam wadah kegiatan itu setiap orang harus jelas
tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, hubungan dan tata kerjanya. Itulah sebabnya struktur organisasi sangat diperlukan dalam sebuah organisasi yang baru dibentuk, dalam keadaan berkembang maupun yang sudah mapan.
Perusahaan atau organisasi sering mengubah strukturnya ketika skala usahanya dan kompleksitasnya semakin besar.
Ada beberapa bentuk struktur organisasi seperti yang telah dibahas dalam Bab II Pembahasan, setiap struktur organisasi tersebut memiliki kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Namun, harapan setiap organisasi atau perusahaan tentunya ingin tetap bertahan atau semakin maju.
Struktur organisasi mempengaruhi perilaku organisasi karena faktor-faktor utama yang menentukan perilaku individu dan kelompok adalah tugas dan hubungan wewenang. Oleh karena itu, manajer harus merancang struktur organisasi agar memudahkan komunikasi di antara para pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

Gibson, Ivancevich, Donnely. 1996. Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses Jilid 1 Edisi Kelima. Jakarta. Erlangga
Kusdi. 2009. Teori Organisasi dan Administrasi. Jakarta: Salemba Humanika
Siagian, Sondang P. 1998. Manajemen Abad 21. Jakarta: Bumi Aksara
Sukoco, Badri Munir. 2007. Manajemen Administrasi Perkantoran. Jakarta: Erlangga
Sutarto. 1978. Dasar-Dasar Organisasi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Sumber internet:
Anonim. 2009. Struktur Organisasi Garis Staff dan Fungsional. http://1ka01.wordpress.com/2009/12/27/struktur-organisasi-garisstaff-dan- fungsional/
Anonim. 2007. Pengertian Struktur Organisasi Serta Empat Elemen Di Dalamnya
http://organisasi.org Komunitas dan Perpustakaan Online Indonesia.
Anonim. 2010. Bentuk-Bentuk Organisasi. http:// stimiktb-si.blogspot.com.

Core Values (Nilai-nilai Inti) Toyota Group

Salah satu aspek terpenting dalam bisnis adalah membangun visi perusahaan yang didukung oleh nilai-nilai inti atau budaya perusahaan yang menjadi fondasinya. Setiap perusahaan maju pasti memiliki visi dan nilai-nilai inti budaya kerjanya.
Toyota Group mencakup dua perusahaan terbesar di dunia, yaitu: Toyota Industries Corporation (Perusahaan Induk Toyota Material Handling) dan Toyota Motor Corporation.
Pada bulan April 2001 Toyota Motor Corporation mengadopsi “Toyota Way 2001”, sebuah ekspresi nilai-nilai dan pedoman perilaku bahwa semua karyawan Toyota harus merangkul. Setiap anggota organisasi Toyota diharapkan untuk mengetahui dan menerapkan serangkaian prinsip umum (The Toyota Way) yang telah membuat nama Toyota identik dengan kualitas dan inovasi.
Ada lima nilai inti yang mengekspresikan keyakinan dan nilai-nilai bersama oleh Toyota Group. Setiap anggota organisasi diharapkan untuk menggunakan nilai-nilai ini dalam pekerjaan mereka sehari-hari dan hubungan dengan orang lain.
1. Challenge (Tantangan)
Di Toyota, kami mempertahankan visi jangka panjang dan berusaha untuk memenuhi semua tantangan dengan keberanian dan kreativitas yang dibutuhkan untuk mewujudkan visi tersebut.
2. Kaizen
Kaizen berarti berjuang untuk perbaikan terus-menerus. Karena tidak sebuah proses pun dapat dinyatakan sempurna, selalu ada ruang untuk perbaikan.
3. Genchi Genbutsu
Genchi Genbutsu berarti pergi ke sumber untuk menemukan fakta-fakta untuk membuat keputusan yang benar, membangun konsensus dan mencapai tujuan.
4. Respect (Menghormati)
Toyota menghormati orang lain, membuat setiap usaha untuk memahami orang lain, menerima tanggung jawab dan melakukan yang terbaik untuk membangun rasa saling percaya.
5. Teamwork (Kerja sama )
Toyota merangsang pertumbuhan pribadi dan profesional, saham peluang untuk pengembangan dan memaksimalkan kinerja individu dan tim.

Analisis terhadap Core Values Toyota Group
1. Tantangan
Tantangan dapat menjadi peluang dalam organisasi. Toyota Group menjadikan tantangan sabagai salah satu nilai untuk terus berinovasi terhadap produk-produk baru. Secara tidak langsung, setiap karyawan atau anggota organisasi dituntut untuk meningkatkan kreativitas.
Sesuai dengan salah satu prinsip The Toyota Way, bahwa Toyota Group membangun budaya berhenti untuk memperbaiki masalah, untuk mendapatkan kualitas yang baik sejak pertama. Karyawan ditantang untuk menciptakan produk dengan kualitas baik dan produk tersebut harus sesuai dengan kebutuhan atau keinginan pasar tanpa ada sebuah masalah pun yang muncul ketika produk dipasarkan.
2. Kaizen
Kaizen dilakukan oleh semua lapisan karyawan, mulai dari level operator hingga top manajemen. Setiap orang dalam organisasi harus menjadi pemecah masalah karena jika tidak mengalami kesulitan, maka ide perbaikan tidak akan muncul.
Sesuai dengan salah satu prinsip The Toyota Way, buat proses yang mengalir secara kontinu untuk mengangkat permasalahan ke permukaan. Semua lapisan karyawan harus melihat sendiri dan mencari penyebab sesungguhnya sehingga akar permasalahan dapat diketahui dengan baik.
Jika terjadi kesalahan lebih baik memikirkan cara untuk melaksanakan perbaikan. Di sini, setiap karyawan dapat saling bertanya. Tetapi Toyota Group tidak melupakan kualitas dan keselamatan dalam melakukan kaizen.
3. Genchi Genbutsu
Toyota Group melaksanakan tinjuan pasar terlebih dahulu sebelum menciptakan sebuah produksi. Tinjauan tersebut sangat penting untuk mengetahui kebutuhan pasar. Tentunya genchi genbutsu sangat penting mengingat kembali prinsip The Toyota Way. Ini menjadi peluang yang sangat besar di samping tantangan dalam usaha untuk menghasilkan sebuah produk.
Genchi genbutsu juga diperlukan saat melakukan kaizen, di mana setiap lapisan karyawan harus langsung menuju sumber permasalahan dan memahamimya.
4. Respect (Menghormati)
Mengingat kembali salah satu misi dari Toyota Group, bahwa Toyota selalu menghormati ambisi setiap karyawan dalam menciptakan produk baru. Nilai respect ini menjadi sebuah acuan bagi setiap karyawan dalam berinovasi terus-menerus.
Para manajer di Toyota Group jarang mencapai posisi senior tanpa mendapat dan menyerap keahlian mendengarkan sepenuhnya atas apa yang ingin dikatakan karyawan, serta terus bertanya dan menyelidiki untuk memperoleh cara yang lebih baik.
Nilai ini tidak hanya mengacu pada setiap lapisan karyawan saja tapi juga pada setiap pelanggan, jaringan mitra serta pemasok. Ini menjadi salah satu nilai untuk meningkatkan kepercayaan dari pihak pelanggan.
5. Teamwork (Kerja sama )
Kerja sama antar lapisan karyawan sangat diperlukan dalam sebuah organisasi. Begitu juga dengan Toyota Group. Nilai kerja sama dalam Toyota Group, untuk membuat keputusan melalui konsensus. Kerja sama juga sangat diperlukan untuk terus berinovasi, dan dalam melaksanakan kaizen.
Proses pengembangan produk merupakan proses yang bersifat kolaboratif dan lintas fungsi. Artinya produk baru tidak dihasilkan oleh unit atau fungsi tertentu dalam perusahaan tetapi melibatkan berbagai unit untuk menjamin bahwa produk yang dihasilkan tidak sekedar baru tetapi juga harus laku dan dapat diproduksi dengan semestinya.
Mengingat bahwa Toyota Group adalah perusahaan multinasional mobil yang sangat besar,Toyota Group melaksanakan nilai-nilai inti (core values) dengan baik. Setiap individu di Toyota Group diharapkan akan bertindak sesuai dengan apa yang dianggapnya benar.
Otoritas, tanggung jawab, dan akuntabilitas tergantung pada orang itu, bukan pada jabatan atau tahun senioritasnya. Dengan memastikan setiap orang bisa mengetahui segalanya, beragam bagian di Toyota Group dapat bergerak bersama sebagai satu kesatuan. Dan inilah yang menjadi salah satu keunggulan kompetitif yang dimiliki Toyota.
Pada dasarnya setiap nilai inti (core value) Toyota Group merupakan peluang yang sangat besar dalam mempertahankan eksistensi Toyota Group itu sendiri. Nilai-nilai tersebut akan menjadi kelebihan juga. Kelebihan tersebut antara lain:
1. Toyota Group tidak hanya unggul karena mesin dan fasilitas fisik produksi yang ada tetapi oleh asset knowledge. Asset knowledge dapat berupa keterampilan dan talenta karyawan, strategi dan produk dan layanan yang inovatif, proses bisnis dan jaringan. Kelebihan ini karena nilai tantangan, menghormati, serta kerja sama.
2. Toyota Group dapat merespons permintaan pasar yang fluktuatif dan mampu memproduksi model dengan cepat. Kelebihan ini karena nilai kaizen dan genchi genbutsu.
3. Toyota menjadi pabrik mobil terbesar di dunia dalam unit sales dan net sales. Pabrik terbesar di Jepang ini menghasilkan 8 – 8,5 juta unit mobil di seluruh dunia tiap tahunnya.
Ancaman yang paling nyata bagi Toyota Group yaitu terkena dampak dari krisis keuangan global tahun 2008 untuk perkiraan kerugian tahunan pertama dalam 70 tahun. Pada bulan Januari 2009 mengumumkan penutupan semua pabrik di Jepang selama 11 hari untuk mengurangi output dan stok kendaraan yang tidak terjual.