Sistem Administrasi Negara Vietnam

BAB I
PENDAHULUAN

I. 1 Latar Belakang
Vietnam dengan ibu kota Hanoi, kadang-kadang dieja Viet Nam, bernama resmi Republik Sosialis Vietnam adalah negara paling timur di Semenanjung Indocina di Asia Tenggara. Vietnam berbatasan dengan Republik Rakyat Cina di sebelah utara, Laos di sebelah barat laut, Kamboja di sebelah barat daya dan di sebelah timur terbentang Laut Cina Selatan. Dengan perkiraan penduduk tahun 2011 sekitar 90.500.000, Vietnam adalah negara terpadat ke-13 di dunia dan ke-8 di Asia.
Vietnam memiliki sejarah yang cukup unik di antara Negara Asia Tenggara lainnya. Penaklukan sudah menjadi bagian dari kehidupan rakyat Vietnam selama berabad-abad lamanya. Dimulai dari penaklukan Cina atas Vietnam, kolonialis Perancis, Kolonialis Jepang hingga pendudukan Amerika Serikat. Meski memiliki sejarah penjajahan panjang oleh bangsa asing namun Vietnam juga melakukan penaklukan kedaerah di sekitarnya terutama ke daerah selatan seperti halnya bangsa Kampuchea (khamer).

I. 2 Rumusan Masalah
Ada pun yang menjadi permasalahan, yaitu:
1. Bagaimana identifikasi bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan negara Vietnam dan infrastruktur politik Vietnam?
2. Bagaimana pembagian kekuasaan pemerintahan negara Vietnam?
3. Bagaimana cara pemilihan Badan Perwakilan Politik yang berperan untuk merumuskan kebijakan publik?
4. Kepada siapakah eksekutif mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya?
5. Bagaimana perkembangan ekonomi Negara Vietnam pasca kemerdekaan?
6. Bagaimana politik luar negeri Vietnam?

I. 3 Tujuan
1. Melaksanakan tugas kelompok mata kuliah Perbandingan Administrasi Negara.
2. Mengidentifikasi bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan negara Vietnam.
3. Mengetahui pembagian kekuasaan pemerintahan di negara Vietnam.
4. Mengetahui perkembangan ekonomi di Negara Vietnam.
5 Mengetahui politik luar negeri Vietnam.

I. 4 Manfaat
1. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang negara Vietnam.
2. Sebagai bahan acuan dalam pembuatan karya ilmiah tentang Perbandingan Administrasi Negara.

BAB II
PEMBAHASAN
II. 1 Sejarah Perkembangan Negara Vietnam
Berawal dari kemenangan Kaisar Qin Shihuang yang berhasil mempersatukan Tiongkok dan kemudian melakukan perluasan wilayah ke arah selatan Tiongkok yakni Guangdong, Guangxi, Fujian dan Vietnam Utara. Aksi perluasan ini meliputi tindakan migrasi oleh suku Han dengan melakukan penaklukan terhadap suku kuno Bai Yue dan membangun 3 provinsi di daerah tersebut. Kekuasaan Kaisar Qin terus menerus berlangasung hingga pada tahun 203 SM, kekaisarannya mengalami kemunduran dan menyebabkan kehancuran masa dinastinya.
Ho Chi Minh sebagai pemimpin gerakan komunis di Vietnam. Pada tahun 1922 Ho Chi Minh untuk pertama kalinya mengunjungi Moskow sebagai delegasi dalam konggres ke-4 komunis Internasional (Komintern). Tahun 1923 kembali kesana untuk memghadiri konggres Tani Internasional  dan terpilih sebagai anggota dari komisi ekskutif dari organisasi tersebut. Dalam kesempatan ini ia berhasil mendalami pengetahuan tentang marxisme dan leninisme.
Selanjutnya pada tanggal 3 Februari 1930, setelah kelompok-kelompok gerakan komunis disatukan oleh Ho Chi Minh, berdirilah partai komunis Vietnam, yang oleh umum dikenal sebagai partai Komunis Indocina. Partai komunis Vietnam ini merumuskan tujuan revolusi perjuangan yang hendak dicapai terdiri dari 10 point. Tiga point pokok yang penting adalah :
1.    Melawan Imperialisme Perancis, feodalisme dan kaum reaksioner klas kapitalis Vietnam.
2.    Membentuk Negara Vietnam yang merdeka secara utuh.
3.    Mendirikan suatu pemerintahan yang terdiri dari kaum buruh, petani dan militer.
Rezim komunis yang berkuasa di Vietnam akan resolusi ke negara-negara tetangga. Ini merupakan cara yang ditempuh oleh rezim komunis, yaitu untuk mengkomuniskan yang komunis. Hal ini didukung oleh keadaan sendiri, baik politik maupun ekonomi yang sangat berpengaruh di Asia Tenggara. Selanjutnya pernah dikeluarkan Hanoi Blue Print. Ada tiga poin penting dalam Hanoi Blue Print yaitu:
1.    Konsilidasi antara Vietnam utara dan selatan. Menjadikan Vietnam satu bangsa yang bulat dan kokoh memenuhi kebutuhan sendiri. Hal ini sudah direalisasikan setelah diadakan pemilu 25 April 1976.
2.    Menjadikan Hanoi sebagai satu-satunya kekuatan atau Laos dan Kamboja yang merupakan dua negara komunis, tetapi memiliki orientasi yang berbeda. Dengan pasal itu Vietnam saling berjuang untuk mempersatukan antara Laos dan Kamboja dibawah pengakuan Hanoi.
3.    Memperluas pengaruh kekuasaan baik politik maupun ekonomi atas seluruh wilayah Asia Tenggara untuk perlu menempuh jalan subversi dengan membantu rencana militer terhadap setiap perjuangan di daerah-daerah lain.
Adanya Blue Print Hanoi, membuat Vietnam utara terus berjuang mengkomuniskan dan membawa ke orbit Hanoi. Dalam merealisasikan cita-citanya, ia menghancurkan segala musuhnya. Vietnam selatan merupakan benteng terkuat dari rezim non komunis di indocina. Tak luput dari serangan Vietnam Utara. Tahun 1975-1976, secara defakto dan dejure Vietnam selatan dapat dipersatukan dengan Vietnam Utara sebagai suatu Republik sosialis yang sangat kuat.
II. 2 Identifikasi Bentuk Negara
Negara Vietnam merupakan sebuah negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan.
Bersusun tunggal berarti dalam negara hanya ada satu negara, satu pemerintahan, satu kepala negara, satu undang-undang dasar dan satu lembaga legislatif. Bentuk negara kesatuan merupakan bentuk negara yang sederhana tetapi dapat menghasilkan negara yang kuat karena hanya terdapat satu pemerintahan yang berdaulat ke dalam dan keluar.
II. 3 Identifikasi Bentuk dan Sistem Pemerintahan
Dalam pemerintahan, Negara Vietnam berlandaskan sistem demokratis-sentralisme. Demokrasi sentralisme adalah kehendak rakyat disalurkan dari bawah, disaring oleh atas, dan kemudian dikembalikan lagi ke bawah melalui garis-garis tertentu, yang bersifat perintah atau komando.
Dari segi ideologi, Vietnam menganut ideologi komunis faham Marxisme-Leninisme serta ajaran–ajaran HO Chi Minh. Faham inilah yang menjadi ilham dan menerangi pemikiran dan sikap bangsa Vietnam dalam menghadapi musuh-musuh imperialisme dan kolonialisme. Mereka juga menganggap masyarakat sosialis adalah masyarakat masa depan.
Sistem pemerintahan Vietnam, Parlementer dan bentuk pemerintahan Vietnam adalah Republik Sosialis. Pada April 1992, lahir sebuah konstitusi baru menggantikan versi 1975. Peran utama terdahulu Partai Komunis disertakan kembali dalam semua organ-organ pemerintah, politik dan masyarakat. Hanya organisasi politik yang bekerja sama atau didukung oleh Partai Komunis diperbolehkan ikut dalam pemilihan umum. Ini meliputi Barisan Tanah Air Vietnam (Vietnamese Fatherland Front), partai serikat pedagang dan pekerja.
II. 4 Pembagian Kekuasaan
Dalam distribusi kekuasaannya sesuai konstitusi Vietnam 1992, pembagian kekuasaan pemerintahan dibagi menjadi tiga: kekuasaan legislatif dipegang oleh Majelis Nasional, kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden yang dibantu wakil presiden dan perdana menteri yang dibantu oleh lima wakil perdana menteri dan para menteri kabinet dan kekuasasan judikatif dipegang oleh Badan Peradilan yaitu People’s Court dan Central Commissions.
1. Majelis nasional Vietnam bertugas sebagai badan perwakilan rakyat pemegang kekuasan tertinggi yang bertugas membuat keputusan-keputusan mengenai kebijaksanaan dasar politik dalam dan luar negeri, sasaran pembangunan ekonomi dan sosial, pertahanan dan keamanan Negara serta melakukan pengawasan tertinggi terhadap seluruh kegiatan Negara dan pemerintah. Majelis Nasional Vietnam (National Assembly of Vietnam) adalah badan pembuat undang-undang pemerintah yang memegang hak legislatif, terdiri atas 498 anggota. Majelis ini memiliki posisi yang lebih tinggi daripada lembaga eksekutif dan judikatif. Seluruh anggota kabinet berasal dari Majelis Nasional.
2. Presiden bertugas sebagai kepala Negara yang menjadi wakil Negara baik di dalam maupun luar negeri yang dipilih oleh majelis nasional. Presiden Vietnam adalah kepala negara dan secara nominal adalah panglima tertinggi militer Vietnam, menduduki Dewan Nasional untuk Pertahanan dan Keamanan (Council National Defense and Security).
Sedangkan perdana menteri adalah pemimpin pemerintahan yang merupakan badan eksekutif dari majelis nasional serta badan administrasi tertinggi republik sosialis Vietnam. Perdana Menteri Vietnam adalah kepala pemerintahan, mengepalai kabinet yang terdiri atas 3 deputi perdana menteri dan kepala 26 menteri-menteri dan perwira-perwira.
3. Mahkamah Agung Rakyat (Supreme People’s Court of Vietnam) memiliki kewenangan hukum tertinggi di Vietnam, juga bertanggung jawab kepada Majelis Nasional. Di bawah Mahkamah Agung Rakyat adalah Pengadilan Kotamadya Propinsi dan Pengadilan Daerah Vietnam. Pengadilan Militer Vietnam juga cabang judikatif yang kuat dengan kewenangan khusus dalam hal keamanan nasional.
Tentara Rakyat Vietnam (TRV) adalah tentara nasional Vietnam, yang diorganisasikan mencontoh pada organisasi Tentara Pembebasan Rakyat. TRV lebih jauh lagi dibagi menjadi Angkatan Darat Rakyat Vietnam (termasuk Pasukan Pendukung Strategis dan Pasukan Pertahanan Perbatasan), Angkatan Laut Rakyat Vietnam, Angkatan Udara Rakyat Vietnam serta Penjaga Pantai.
II. 5 Infrastruktur yang Mempengaruhi Sistem Administrasi Negara Vietnam
1. Partai Politik
Republik Sosialis Vietnam adalah sebuah negara partai tunggal. Sebuah konstitusi baru disahkan pada April 1992 menggantikan versi 1975. Peran utama terdahulu Partai Komunis disertakan kembali dalam semua organ-organ pemerintah, politik dan masyarakat. Hanya organisasi politik yang bekerjasama atau didukung oleh Partai Komunis diperbolehkan ikut dalam pemilihan umum.
Ini meliputi Barisan Tanah Air Vietnam (Vietnamese Fatherland Front), partai serikat pedagang dan pekerja. Sejak kemerdekaannya partai komunis Vietnam merupakan kekuatan politik utama yang memegang dan mengendalikan kekuasaan melalui kongres partai komunis Vietnam bersama Majelis nasional Vietnam sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara. Meskipun kekuasaan partai komunis itu sepenuhnya tapi dalam prakteknya terdapat dua partai boneka yakni partai demokrasi dan partai sosialis yang menjadi check and Balances.
Dalam setiap kebijakannya Vietnam berdasarkan pada partai komunis Vietnam yang juga mengendalikan kekuasaan dan pelaksanaan politik melalui kongres partai komunis dan majelis nasional. Di dalam partai komunis terdapat polit biro. Polit biro komunis Vietnam sebagai organ sentral partai adalah eksponen penting bagi penentu arah serta tujuan pemerintahan.
Semua organ-organ pemerintah Vietnam secara besar dikontrol oleh Partai Komunis. Mayoritas orang-orang yang ditunjuk pemerintah adalah anggota-anggota partai. Sekretaris Jenderal Partai Komunis mungkin adalah salah satu pemimpin politik terpenting di Vietnam, mengontrol organisasi nasional partai dan perjanjian-perjanjian negara, juga mengatur undang-undang.
2. Organisasi Masyarakat
Orang-orang Vietnam membentuk kelompok etnis terbesar, dan juga disebut Viet atau Kinh. Populasi mereka terkonsentrasi pada delta-delta endapan dan dataran rendah di tepi pantai. Kelompok sosial yang homogen, orang Kinh memengaruhi kehidupan nasional melalui kontrol mereka dalam urusan-urusan politik dan ekonomi dan peran mereka sebagai purveyor (orang yang menyediakan) kebudayaan yang dominan.
3. Media Komunikasi Politik
Voice of Vietnam adalah layanan persiaran radio resmi yang dimiliki oleh negara dan menjangkau seluruh negeri. Vietnam Television adalah perusahaan telivisi satu-satunya milik pemerintah. Karena Vietnam maju ke arah ekonomi pasar bebas dengan undang-undang Doi Moi-nya, pemerintah bergantung kepada media cetak untuk tetap dapat menginformasikan publik tentang peraturan-peraturannya. Undang-undang tersebut telah menyebabkan jumlah majalah dan koran-koran bertambah hampir dua kali lipat sejak tahun 1996. Vietnam berusaha keras untuk memodernkan dan memperluas sistem telekomunikasinya, tetapi performanya tetap tertinggal daripada tetangga-tetangganya yang lebih modern.

4. Tokoh Politik
a. Viet Minh
Gerakan komunis Vietnam dengan Viet Minhnya merupakan inti kekuatan dari gerakan-gerakan komunis yang asa dalam berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Dilihat dari segi konsepsi dan ajarannya, sebagian besar memberikan penilaian bahwa gerakan komunis itu mengandung unsur-unsur tetapi di balik propaganda yang manis itu sebetulnya tersembunyi maksud dan tujuan tertentu. Dalam pahamnya kaum komunis harus dapat membentuk suatu pemerintahan yang berdasarkan kepada paham komunisme dan sekaligus sebagai Negara komunis.
b. Perdana Menteri Nguyen Tan Dung
Sejak pemilihan 21 Juli 2011, Perdana Menteri ini akan kembali untuk masa jabatan lima tahun kedua. Pemungutan suara menandakan kontinuitas dalam kebijakan ekonomi, sosial, dan asing Vietnam.
Mengharapkan Vietnam untuk melanjutkan reformasi ekonomi, proaktif kebijakan keamanan asing dan nasional, dan kepentingan dalam memajukan hubungan kuat dengan ASEAN dan negara-negara tetangga strategis seperti Amerika Serikat, India, Jepang, Korea, dan Uni Eropa. Bimbingan dari Kongres Partai Vietnam telah menunjukkan minat dalam memperdalam hubungan substansial strategis dengan Amerika Serikat, termasuk lebih memajukan hubungan militer dan berbagi intelijen.
Fokus utama dari Partai Komunis dan kepemimpinannya adalah kelangsungan hidup. Itu berarti memberikan barang publik yang signifikan terhadap warga Vietnam terutama dalam bidang utama pertumbuhan ekonomi, pendidikan, perawatan kesehatan, dan infrastruktur-sambil mempertahankan kontrol yang kuat melalui nilai-nilai sosialis.
II. 6 Politik Luar Negeri Vietnam
Politik luar negeri Vietnam selalu mengalami perubahan pada setiap masa-masanya. Pada awal berdirinya yakni tahun 1945, arah politik Vietnam cenderung netral tidak memihak secara terbuka terhadap dua kubu Amerika Serikat ataupun Uni soviet yang ketika itu berseteru. Meskipun berpahamkan sosialis tapi dalam hubungannya dengan Soviet pada saat itu tidaklah terbuka. Namun setelah terjadi pemisahan Vietnam selatan dan Vietnam utara oleh Perancis sesuai perjanjian Jenewa. Isi perjanjian itu adalah di utara lintang 17 derajat menjadi Vietnam Utara yang beraliran komunis dan di selatan lintang 17 derajat menjadi Vietnam Selatan yang berada di bawah Perancis .
Politik luar negeri Vietnam setelah perang saudara berusaha membujuk Negara Barat untuk memberikan bantuan ekonomi karena banyak hal yang hancur akibat perang. Tapi karena merasa telah berhasil mengusir pasukan Amerika di Vietnam maka militer Vietnam merasa unggul dari Negara tetangganya. Militer Vietnam menjadikan Kamboja sebagai target militernya. Bulan Desember 1978 Vietnam mengawali invasinya dan pendudukan kamboja yang bertahan hingga sebelas tahun dengan menanamkan rejim boneka di bawah Heng Samrin .
Politik luar negeri Vietnam paska perang dingin lebih cenderung menghadapi ketakutan akan invasi cina ke Vietnam selain itu Vietnam juga menyadari kesalahannya melakukan penyerangan terhadap kamboja yang banyak mengeluarkan dana.
II. 7 Pembagian Administratif
Kota terbesar dan terpadat adalah Kota Ho Chi Minh (dahulu dikenal sebagai Saigon). propinsi (dalam Bahasa Vietnam di sebut tỉnh) dan 5 kotamadya yang di kontrol langsung oleh pemerintah pusat dan memiliki level yang sama dengan propinsi (thành phố trực thuộc trung ương). Ke-59 propinsi-propinsi tersebut kemudian dibagi-bagi menjadi kotamadya propinsi (thành phố trực thuộc tỉnh, daerah perkotaan (thị xã) dan pedesaan (huyện), dan kemudian dibagi lagi menjadi kota (thị trấn) atau komune (xã). Sedangkan, 5 kota madya yang dikontrol oleh pemerintah pusat di bagi menjadi distrik (quận) dan kabupaten, dan kemudian, dibagi lagi menjadi kelurahan (phường).
Sering kali, pemerintah Vietnam mengelompokkan berbagai propinsi menjadi delapan wilayah regional: Barat Laut, Timur Laut, Delta Sungai Merah, Pantai Tengah Utara, Pantai Tengah Selatan, Dataran Tinggi Tengah, Tenggara dan Delta Sungai Mekong.

            
            
II. 8 Perkembangan Ekonomi Vietnam
Perang Vietnam sangat menghancurkan bagi perekonomian Vietnam. Kolektivisasi pertanian, pabrik-pabrik dan modal ekonomi diterapkan, dan jutaan orang diperkerjakan pada program-program pemerintah. Untuk beberapa dekade, ekonomi Vietnam terganggu oleh ketidakefisienan dan korupsi dalam program-program negara, kualitas buruk dan di bawah target produksi dan pembatasan pada kegiatan perekonomian dan perdagangan.
Vietnam juga menderita akibat embargo perdagangan oleh Amerika Serikat dan kebanyakan negara-negara Eropa setelah Perang Vietnam. Setelah itu, partner-partner perdagangan dengan blok-blok Komunis mulai surut. Dalam satu pihak, Vietnam berhasil mencapai pertumbuhan GDP tahunan sebesar 8% dari tahun 1990 hingga 1997 dan berlanjut sekitar 7% dari tahun 2000 hingga 2005, membuat Vietnam sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat kedua di dunia. Pada saat yang bersamaan, investasi asing tumbuh tiga kali lipat dan simpanan domestik tumbuh empat kali lipat.
Manufaktur, teknologi informasi dan industri teknologi canggih membentuk bagian besar dan tumbuh dengan cepat daripada ekonomi nasional. Vietnam adalah produser minyak terbesar ketiga di Asia Tenggara dengan nilai produksi 400.000 barel per hari. Vietnam adalah salah satu negara Asia yang memiliki kebijakan ekonomi paling terbuka, neraca perdagangan mencapai sekitar 160% GDP, lebih dari dua kali rasio yang dimiliki Cina dan lebih dari empat kali rasio India.
Vietnam secara umum masih tergolong negara miskin dengan GDP US$280,2 miliar (estimasi 2006). Ini menandakan kemampuan daya beli sebesar ~US$3.300 per kapita (atau US$726 per kapita berdasarkan market exchange rate). Tingkat inflasi diperkirakan 7.5% per tahun pada 2006. Daya beli publik meningkat dengan pesat. Kemiskinan, berdasarkan jumlah penduduk yang hidup dengan pendapatan di bawah $1 per hari, telah menurun secara drastis dan sekarang lebih sedikit daripada di Cina, India dan Filipina.
Vietnam sekarang adalah produsen kacang cashew terbesar dengan pangsa 1/3 dari kebutuhan dunia dan eksportir beras kedua terbesar di dunia setelah Thailand. Vietnam memiliki persentasi tertinggi atas penggunaan lahan untuk kepentingan cocok tanam permanen, 6,93%, daripada negara-negara lain di Sub-wilayah Mekong Raya (Greater Mekong Subregion). Selain beras, kunci ekspor adalah kopi, teh, karet dan produk-produk perikanan. Tetapi, peranan pertanian terhadap pemasukan ekonomi telah berkurang, jatuh berdasarkan sumbangan terhadap GDP dari 42% pada tahun 1989 menjadi 20% pada tahun 2006, akibat dari meningkatnya produksi sektor-sektor ekonomi lainnya. Pengangguran diperkotaan meningkat terus menerus dalam beberapa tahun terakhir karena tingginya tingkat migrasi dari desa ke kota-kota, sedangkan pengangguran di pedesaan sudah mencapai level kritis.
 Di antara langkah-langkah lain yang diambil dalam proses transisi ke ekonomi pasar, Vietnam, pada Juli 2006 meng-update peraturan properti intelektualnya untuk mematuhi TRIPS. Vietnam diterima sebagai anggota WTO pada 7 November 2006. Partner-partner perdagangan utama Vietnam termasuk Jepang, Australia, negara-negara ASEAN, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat.
Vietnam Perjanjian: Bank Pembangunan Asia, Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia dan Pasifik (ESCAP), BOAO Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (AEPC), Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konferensi PBB mengenai Perdagangan dan Pembangunan, Bank Dunia.
II. 9 Isu Internasional
a. Kepulauan Spratly
Kepulauan Spratly adalah gugus kepulauan yang terletak di Laut Cina Selatan, letaknya di sebelah utara Sabah yang agak condong ke arah Barat Laut dan di sebelah Barat Daya Filipina. Penamaan kepulauan ini pun berbeda-beda berdasarkan pada negara yang mengklaim negara ini, seperti Filipina yang menamakannya Kalayaan yang berarti tanah kebebasan, Vietnam yang menamakannya Dao Truong Sa dan Cina yang menamakannya Nansha Qundao.
Dalam upaya mengklaim kepulauan ini, masing-masing negara saling mengeluarkan argumen-argumen yang mendukung alasan mengapa mereka berhak memiliki kepulauan ini seperti Cina yang menyatakan bahwa kepulauan ini merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Cina pada masa Dinasti Han, lalu argumentasi yang kemudian di keluarkan oleh Vietnam adalah kepulauan ini merupakan wilayah kekuasaan Gia Long yang berasal dari Vietnam dan juga argumen ini di dukung oleh aktivitas nelayan Vietnam yang telah lama melakukan aktivitas perikanannya di kepulauan tersebut.
b. Golden Triangle
Golden Triangle yang dimaksud disini adalah Vietnam, Burma, dan Cina. Segitiga emas ini lebih menitikberatkan pada pemberantasan jalur opium gelap. Sampai pada abad 21, segitiga emas ini merupakan daerah terluas di dunia dalam hal penghasil opium. Sebelum Afghanistan merajainya. Dalam Golden Triangle ini, Burma yang paling berperan penting. Bahkan, Burman merupakan penghasil Opium terbesar setelah afghanistan pada beberapa tahun terakhir ini. Burma mempunyai budidaya opium pada lahan seluas 275km2.

BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Negara Vietnam merupakan sebuah negara kesatuan. Bentuk pemerintahan Vietnam adalah Republik Sosialis. Pembagian kekuasaan pemerintahan dibagi menjadi tiga: kekuasaan legislatif dipegang oleh Majelis Nasional, kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden yang dibantu wakil presiden dan perdana menteri yang dibantu oleh lima wakil perdana menteri dan para menteri kabinet dan kekuasasan judikatif dipegang oleh Badan Peradilan yaitu People’s Court dan Central Commissions.
Pemilihan Badan Perwakilan Politik yang berperan untuk merumuskan kebijakan publik berasal dari satu partai karena negara Vietnam hanya memiliki partai tunggal yaitu partai komunis. Badan eksekutif mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya kepada partai komunis bersama Majelis Nasonal Vietnam yang merupakan pemegang kedaulatan tertinggi negara.
Dalam setiap kebijakannya Vietnam berdasarkan pada partai komunis Vietnam yang juga mengendalikan kekuasaan dan pelaksanaan politik melalui kongres partai komunis dan majelis nasional. Kepemimpinan para pejabat penyelenggara administrasi negara demokratis-sentralisme.
Polit biro komunis Vietnam sebagai organ sentral partai adalah eksponen penting bagi penentu arah serta tujuan pemerintahan. Sekretaris Jenderal Partai Komunis mungkin adalah salah satu pemimpin politik terpenting di Vietnam, mengontrol organisasi nasional partai dan perjanjian-perjanjian negara, juga mengatur undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Ahira, Anne. 2011. Sistem Pemerintahan Vietnam Lekat dengan Partai Komunis. Diakses     dari http://www.anneahira.com/sistem-pemerintahan-vietnam.html
Anonim. 2011. Perbandingan Pemerintahan Sosialis Di Asia Tenggara Studi Kasus Vietnam     dan Laos. Diakses dari http://duniasinau.blogspot.com/2011/06/perbandingan-    pemerintahan-sosialis-di.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Vietnam
http://alfiyasha.blogspot.com/2008/11/pemerintahan-sosialis-di-asia-tenggara.html

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s