Ciri-Ciri, Perkembangan dan Permasalahan Kota

A. Ciri-Ciri Kota
Menurut Bintarto, kota sebagai kesatuan jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen serta coraknya materialistis. Masyarakat kota terdiri atas penduduk asli daerah tersebut dan pendatang. Masyarakat kota merupakan suatu masyarakat yang heterogen, baik dalam hal mata pencaharian, agama, adat, dan kebudayaan.
Sedangkan Max Weber mendefinisikan kota adalah suatu tempat yang penghuninya dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar lokal. Ciri kota adalah adanya pasar sebagai benteng serta mempunyai sistem hukum tersendiri dan bersifat kosmopolitan.
Menurut Bintarto, ciri-ciri kota dibedakan menjadi dua sebagai berikut.
a. Ciri-Ciri Fisik
Di wilayah kota terdapat:
1. Sarana perekonomian seperti pasar atau supermarket.
Pasar menjadi tempat bertemunya orang-orang yang ingin melakukan transaksi perekonomian (penjual dan pembeli). Mengingat kebutuhan hidup di kota sangat beragam, sehingga diperlukan tempat untuk memenuhi kebutuhan tersebut, termasuk pasar dan supermarket. Pasar di kota juga menjadi tempat di mana bertemunya beberapa penjual yang berasal dari desa atau daerah lain, untuk memasarkan hasil pertanian.
2. Tempat parkir yang memadai.
Banyaknya tempat parkir yang memadai dikarenakan volume kendaraan di kota pun sangat banyak.
3. Tempat rekreasi dan olahraga.
Kota yang dipenuhi oleh berbagai kesibukan, tentunya penduduk kota pun memerlukan hiburan jika mereka jenuh dengan segala pekerjaan mereka, salah satunya dengan mengunjungi tempat rekreasi. Tempat olahraga digunakan sebagai sarana untuk menyalurkan hobi.
4. Alun-alun.
Alun-alun sebuah kota dapat dijadikan simbol kota tersebut. Alun-alun kota juga digunakan sebagai tempat pertemuan antar penduduk, atau antara pemerintah dengan penduduk, jika ada sebuah perayaan.
5. Gedung-gedung pemerintahan.
Salah satu peranan kota yaitu pusat kegiatan politik dan administrasi pemerintah serta tempat kedudukan pimpinan pemerintah. Sehingga, di kota banyak gedung pemerintahan.
b. Ciri-Ciri Sosial
1. Masyarakatnya heterogen.
Umumnya, penduduk kota merupakan imigran dari berbagai daerah yang tentunya berbeda. Apalagi didukung oleh mata pencaharian yang juga sangat beragam.
2. Bersifat individualistis dan materialistis.
Sikap kehidupan masyarakat kota cenderung pada individualisme, yaitu masing-masing anggota masyarakat berusaha sendiri-sendiri tanpa terikat oleh orang lain. Selain itu, persaingan di kota sangat ketat sehingga penduduknya lebih memikirkan kepentingan sendiri dan cara untuk memenuhi kebutuhan hidup.
3. Mata pencaharian nonagraris.
Umumnya, mata pencaharian penduduk kota, di luar bidang pertanian, seperti pedagang, karyawan swasta, PNS, penjual jasa dan profesional.
4. Corak kehidupannya bersifat gesselschaft (hubungan kekerabatan mulai pudar).
Orang kota hanya merasa satu ikatan dengan anggota perkumpulannya, seprofesi, sekepentingan. Umumnya mereka menjadi anggota perkumpulan formal seperti organisasi pekerjaan, olahraga, hobi, seni dan lain-lain. Mereka pun memiliki mobilitas yang tinggi, suka pergi ke mana-mana.
5. Terjadi kesenjangan sosial antara golongan masyarakat kaya dan masyarakat miskin.
Ini diakibatkan oleh penduduk kota yang heterogen dari segi mata pencaharian, ada kelompok yang memiliki penghasilan yang besar dan ada juga penduduk dengan penghasilan yang sedikit bahkan kurang, sehingga ada celah yang sangat besar dengan kedua golongan tersebut. Apalagi penduduk dengan penghasilan besar tersebut menguasai modal.

6. Norma-norma agama tidak begitu ketat.
Penduduk kota yang individualistis dan materialistis adalah bukti bahwa mereka tidak terlalu mementingkan norma-norma agama. Karena sibuk dengan persaingan yang ada di kota, secara tidak langsung mereka juga semakin jarang mengikuti acara keagamaan.
7. Pandangan hidup lebih rasional.
Pandangan hidup lebih rasional karena keadaan kota yang menunjukkan persaingan ketat sehingga penduduk lebih dituntut untuk bertindak rasional daripada sekedar mengikuti perasaan.
8. Menerapkan strategi keruangan, yaitu pemisahan kompleks atau kelompok sosial masyarakat secara tegas.
Di kota, terdapat kompleks tempat tinggal khusus bagi kelompok kelas sosial atas dengan berbagai sarana dan prasarana yang cukup lengkap. Ada pula kawasan pemukiman tertentu kelompok kelas sosial bawah, di mana umumnya penduduk kelas bawah tinggal di kawasan yang kumuh dan kotor, seperti pinggir rel, pinngir sungai dan di bawah jembatan.

B. Permasalahan Kota serta Solusi
Ketika mendengar kata kota, kita selalu menunjuk suatu kawasan yang sangat ramai, lalu lintas yang padat, pertokoan yang berderet-deret, dan fasilitas umum yang tersedia di berbagai tempat. Terlepas dari segala kemewahan yang ditawarkan, kota menyimpan sejuta permasalahan. Permasalahan di kota jauh lebih kompleks jika dibandingkan dengan desa. Masalah kota yang sering muncul adalah kemacetan lalu lintas, kepadatan penduduk dan banjir.
Kota yang akan dibahas, yaitu Kota Medan
1. Kemacetan Lalu Lintas di Kota Medan
Kemacetan adalah situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. Kemacetan banyak terjadi di kota-kota besar, terutamanya yang tidak mempunyai transportasi publik yang baik atau memadai ataupun juga tidak seimbangnya kebutuhan jalan dengan kepadatan penduduk.
Kota Medan merupakan kota terbesar di luar pulau Jawa, penduduk kota yang padat dan tampak pada siang hari mobilitas penduduk bergerak cepat. Dinamisnya mobilitas penduduk tak diimbangi dengan pembangunan infrastruktur transportasi yang kurang memadai. Konfigurasi dari persoalan pokok transportasi di Medan adalah kapasitas jalan tidak sebanding dengan jumlah kenderaan yang beroperasi di jalan-jalan. Kapasitas jalan begitu-begitu saja, sementara jumlah kenderaan terus bertambah tanpa pembatasan.
Kemacetan di kota Medan tidak dapat dihindarkan, terutama pada titik-titik persimpangan baik di jalan-jalan protokol maupun di jalan kecil. Semakin hari, kemacetan di Medan semakin parah. Kemacetan ini mengakibatkan stres dan depresi bagi pengguna jalan, ditambah meningkatnya polusi udara kota, membuat kualitas kesehatan menurun disaat dinamisasi aktifitas warga kota.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sumatera Utara menilai, keterbatasan jalan di Kota Medan merupakan salah satu penyebab terjadinya kemacetan lalu lintas di kota itu. Kemacetan lalu lintas ini telah mengganggu kelancaran aktivitas masyarakat pengguna jalan (Ketua YLKI Sumut, Abubakar Siddik, Minggu 6 Mei 2012).
Kondisi kemacetan lalu lintas di kota berpenduduk 2,6 juta jiwa ini, bila terus dibiarkan dan tidak secepatnya diatasi, akan berdampak menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum, pelaku usaha, dan juga Pemerintah Kota Medan. Roda perekonomian dan pelaku bisnis akan mengalami penurunan, dan jadwal aktivitas warga juga tidak tepat waktu seperti yang diharapkan, akibat terganggu oleh kemacetan yang terjadi yang setiap hari. Kota Medan ini menjadi daerah yang kumuh, bising dengan hiruk pikuk kendaraan yang tidak teratur, serta kurang kesadaran para pengguna jalan mematuhi peraturan lalu lintas.

Solusi untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di kota Medan
Untuk memecahkan persoalan kemacetan di Kota Medan dibutuhkan kebijakan alternatif sebagai bentuk intervensi pemerintah kota Medan agar kemacetan bisa direduksi secara kongkrit, langkah-langkah berikut (Abi Jumroh Harahap):
1. Pembatasan jumlah kendaraan. Tanpa batasan jumlah kendaraan, maka wajar saja jumlah kendaraan bertambah secara liberalitas. Perlu ada kebijakan pemerintah dalam hal pembatasan kendaraan dengan pertimbangan idealitas antara jumlah kendaraan dengan jumlah penduduk serta kapasitas sarana dan prasarana jalan raya yang ada.
Namun pembatasan kendaraan akan diimplementasikan, maka transportasi publik juga harus sudah siap untuk melayani masyarakat, setidaknya dengan kenyamanan dan biaya yang mendekati biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat secara terjangkau. Dengan begitu, penggunaan kendaraan umum dapat menjadi pilihan yang setara dengan penggunaan kendaraan pribadi.
2. Pelebaran jalan. Melihat kemacetan yang semakin parah dari tahun ke tahun, hal ini merupakan masalah serius yang harus di atasi pemerintah bersama masyarakat seperti pelebaran dan perbaikan jalan serta memperbaiki rambu-rambu lalu lintas. Pada umumnya, jalan-jalan di kota Medan tidak mengalami pelebaran dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan sejak lahirnya kota Medan masih ada lebar jalan masih seperti itu-itu saja.
3. Menertibkan pedagang di atas trotoar jalan. Trotoar jalan dipergunakan untuk pejalan kaki, namun dipakai tempat berdagang, sehingga kenyamanan pengguna trotoar kurang nyaman. Trotoar yang berubah fungsi menjadi tempat dagangan dan parkir kendaraan menjadi pandangan yang miris dan betapa fasilitas umum telah dimanfaatkan bagi kepentingan pribadi.
4. Menertibkan parkir kendaraan. Sudah menjadi pemandangan biasa bahwa kendaraan roda empat parkir di badan jalan. Fenomena ini juga menyebabkan kemacetan karena sebagian badan jalan telah dipakai untuk parker, sehingga membuat badan jalan semakin menyempit, ditambah lagi parkir di pinggir jalan berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas.
5. Gerakan sadar hukum berlalu lintas. Gerakan sadar hukum ini perlu di sosialisasikan kepada masyarakat secara terus menerus. Kampanye peraturan lalu lintas kepada para supir angkutan umum, becak dan pemilik kendaraan pribadi, betapa pentingnya etika dan sopan santun berlalu lintas, disiplin dan budaya antri serta penegakan hukum menjadi salah satu alternatif ataupun upaya preventif mengurai dan mereduksi kemacetan lalu lintas.

2. Banjir di Kota Medan
Beberapa penyebab mengapa banjir besar bisa terjadi (Sutopo):
1. Adanya curah hujan ekstrim. Kondisi atmosfer dan hidroklimatologi sangat mendukung terjadinya hujan. Apalagi, di Sumatera Utara, terjadi tekanan rendah lokal. Curah hujan tinggi, menyebabkan sembilan sungai di Medan dan sekitarnya meluap karena sudah tak mampu menampung debit air yang ada.
2. Persoalan lingkungan. Yakni, terjadi kerusakan daerah aliran sungai. Aktivitas manusia, membuat terjadinya sedimentasi, penyempitan, sehingga palung sungai tak maksimal menampung air. Secara alamiah, Medan merupakan dataran banjir karena merupakan pertemuan beberapa sungai. Kondisi diperparah makin banyaknya jumlah penduduk dan berdirinya perumahan-perumahan di bantaran sungai.
3. Buruknya sistem drainase juga menjadi salah satu penyebab kota Medan menjadi langganan banjir. Drainase di Medan cukup amburadul. Banyak drainase di Kota Medan yang tidak berfungsi. Umumnya, drainase tersebut dibiarkan begitu saja oleh masyarakat dan pemerintah setempat. Sejumlah ruas jalan yang drainasenya mengalami gangguan, di Jalan DI Panjaitan, Jalan Pengadilan, dan Jalan Kapten Pattimura. Kondisi drainase ini sebagian tergenang air berwarna gelap, ditumbuhi rumput liar, dan dipenuhi sampah.
Solusi untuk mengatasi masalah banjir di kota Medan
1. Perbaikan dan perawatan drainse di Kota Medan harus dilakukan dengan segera. Terutama saluran yang berada di setiap inti kota, dan sudut-sudut perkotaan. Karena drainase yang buruk akan memengaruhi laju perekonomian di Kota Medan. Sistem drainase yang berjalan harus melihat tata letak kawasan kota, dari yang tinggi menuju ke kawasan daerah yang rendah.
2. Harus menyediakan 30 persen Ruang Terbuka Hijau untuk mengatasi masalah banjir. Selain itu, Badan Lingkungan Hidup (LBH) harus menyediakan tempat dan tidak sembarangan usaha industri membuang limbahnya ke parit. Medan belum mempunyai masterplan dan manajemen drainase. Sebab, hingga saat ini Dinas Bina Marga masih mengumpulkan data base serta melakukan pembenahan internal untuk penyusunan masterplan tersebut.
Herman Koto, pemerhati lingkungan mengatakan permasalahan banjir di Kota Medan tidak akan terselesaikan dan mengharuskan kota itu memiliki masterplan drainase. Pemko Medan dianggap lambat, karena hingga kini penanganan banjir belum maksimal, sementara usulan pembuatan masterplan telah lama digulirkan.

C. Perkembangan Kota oleh Bos Lokal
Pembangunan di tingkat kota memang sangat penting. Pembangunan kota bukan sekedar mengembangkan kota dan meningkatkannya menjadi tingkat yang lebih luas jangkauannya melainkan mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang efisien, pemenuhan kebutuhan masyarakat kota yang kontinyu, dan pencapaian infrastruktur sarana dan prasarana kota yang sustainable dan teratur.
Pemanfaatan lahan sebagai kompleks perumahan merupakan salah satu bentuk perkembangan kota, mengingat jumlah penduduk yang semakin meningkat dari hari ke hari. Sehingga banyak permintaan perumahan dari masyarakat tetapi timbul masalah mengenai kapasitas lahan yang terbatas. Tetapi, tetap saja stok perumahan yang diberikan juga besar dan luas.
Lahan yang seharusnya menjadi RTH (Ruang Terbuka Hijau) mulai digantikan dengan pembangunan kompleks perumahan. Sungai ditimbun hanya untuk membangun gedung-gedung bertingkat. Daerah yang seharusnya menjadi resapan air pun dibangun menjadi perumahan yang mewah dan elit.
Berdasarkan Kebijakan Pemerintahan Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010, untuk mewujudkan misi kedua yaitu mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi yang lebih efisien, efektif, kreatif, inovatif, dan responsif, salah satunya melalui kebijakan Peningkatan kualitas Tata Ruang Kota. Pemerintah yang seharusnya melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan Rencana Tata Ruang Kota dan Bangunan, malah kelihatan bekerja sama dengan pihak swasta (pemilik modal atau pengusaha lokal), melanggar Kebijakan tersebut.
Pemerintah seperti dikendalikan oleh pengusaha lokal, apalagi jika pemerintah diberi keuntungan dari pembangunan yang dilaksanakan pengusaha. Tetapi, masyarakat justru dirugikan dengan keadaan itu dan dapat mengakibatkan kerusakan pada lingkungan. Umumnya, masyarakat yang dirugikan yaitu masyarakat dengan penghasilan rendah dan tidak memiliki hunian yang layak.
Salah satu akibat dari kerusakan lingkungan ini adalah banjir. Banjir dapat memasuki rumah-rumah yang umumnya tidak memiliki struktur yang baik (rumah yang dibangun secara asal, yang penting bisa ditempati). Rumah-rumah seperti ini umumnya dihuni oleh masyarakat kelas bawah. Pengusaha lokal tidak mempertimbangkan hal-hal seperti ini ketika akan membangun, yang penting bagi mereka adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya.
Selain itu, pengusaha biasanya membangun kompleks perumahan bagi masyarakat kelas atas yang semakin menunjukkan gap atau celah dengan masyarakat kelas bawah. Rumah-rumah yang dibangun tersebut sudah jelas tidak bisa dibeli oleh MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah).
Seharusnya pemerintah sudah bisa bekerja sama dengan pihak swasta dalam membangun dan menata lingkungan perumahan kumuh menjadi lingkungan yang sehat. Pemerintah melalui Kebijakan Daerah juga memiliki kewajiban mendorong pembangunan perumahan yang layak huni serta terjangkau bagi masyarakat miskin dan buruh yang berpenghasilan rendah.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s