TEORI PEMBANGUNAN DALAM PERSPEKTIF PARADIGMA BARU PEMBANGUNAN DI INDONESIA SISTEM EKONOMI KERAKYATAN

BAB I

PENDAHULUAN

 

Sejarah ekonomi bangsa selama masa penjajahan 3,5 abad menggambarkan eksploitasi sistem kapitalisme liberal atas ekonomi rakyat yang berakibat pada pemiskinan dan distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat yang sangat pincang. Struktur sosial ekonomi yang tak berkeadilan sosial ini, melalui tekad luhur proklamasi kemerdekaan, hendak diubah menjadi masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Ketika Republik Indonesia berdiri, salah satu komitmen para bapak bangsa ini adalah bagaimana menggerakkan roda ekonomi rakyat. Indonesia Merdeka seluruhnya itu benar-benar terwujud jika ekonomi rakyat kuat. Itu dapat kita lihat dari tulisan dan pemikiran-pemikiran Bung Hatta yang meletakkan ekonomi kerakyatan sebagai fondasi ekonomi Indonesia. Cita-cita menjadi bangsa merdeka melahirkan kesadaran untuk menjadi bangsa yang mandiri dan berjuang atas kesanggupan sendiri.

Krisis moneter yang menyerang ekonomi Indonesia tahun 1997 merontokkan sektor perbankan-modern yang keropos karena sektor yang kapitalistik ini terlalu mengandalkan pada modal asing. Utang-utang luar negeri yang makin besar, baik utang pemerintah maupun swasta, makin menyulitkan ekonomi Indonesia karena resep-resep penyehatan ekonomi dari ajaran ekonomi Neoklasik seperti Dana Moneter Internasional (IMF) tidak saja tidak menguatkan, tetapi justru melemahkan daya tahan ekonomi rakyat. Sektor ekonomi rakyat sendiri khususnya di luar Jawa menunjukkan daya tahan sangat tinggi menghadapi krisis moneter yang berkepanjangan. Ekonomi Rakyat yang tahan banting telah menyelamatkan ekonomi nasional dari ancaman kebangkrutan.

Krisis sosial dan krisis politik yang mengancam keutuhan bangsa karena meledak bersamaan dengan krisis moneter 1997 bertambah parah karena selama lebih dari 3 dekade sistem pemerintahan yang sentralistik telah mematikan daya kreasi daerah dan masyarakat di daerah-daerah. Desentralisasi dan Otonomi Daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat daerah dalam pembangunan ekonomi, sosial-budaya, dan politik daerah, menghadapi hambatan dari kepentingan-kepentingan ekonomi  angkuh dan mapan baik di pusat maupun di daerah. Ekonomi Rakyat di daerah-daerah dalam pengembangannya memerlukan dukungan modal, yang selama bertahun-tahun mengarus ke pusat karena sistem perbankan sentralistik. Modal dari daerah makin deras mengalir ke pusat selama krisis moneter. Undang-undang Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah dikembangkan melalui kelembagaan ekonomi dan keuangan mikro, dan peningkatan kepastian usaha di daerah-daerah. Kepastian usaha-usaha di daerah ditingkatkan melalui pengembangan sistem keuangan Syariah dan sistem jaminan sosial untuk penanggulangan kemiskinan, dan pengembangan program-program santunan sosial, kesehatan, dan pendidikan.

Selain itu, persoalan ketidakadilan struktural tidak cukup hanya dengan melakukan tekanan-tekanan terhadap kekuasaan atau dengan menganggap negara sebagai musuh karena menjadi alat yang eksploitatif. Permasalahan struktural harus dijawab dengan pengorganisiran rakyat secara nyata, mendidik mereka dan memperkuat modal sosial mereka melalui kegiatan usaha bersama agar unit-unit ekonomi rakyat dapat tumbuh. Oleh karena itu membangun keswadayaan dan mata pencaharian rakyat yang berkelanjutan menjadi fokus yang penting.

Strategi pembangunan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan makro dengan mengabaikan pemerataan dan keadilan telah secara rata-rata menaikkan peringkat ekonomi Indonesia dari negara miskin ke peringkat negara berpendapatan menengah, namun disertai distribusi pendapatan dan kekayaan yang timpang, dan kemiskinan yang luas. Reformasi ekonomi, politik, sosial-budaya, dan moral, membuka jalan pada reformasi total mengatasi berbagai kesenjangan sosial-ekonomi yang makin merisaukan antara mereka yang kaya dan mereka yang miskin, antara daerah-daerah yang maju seperti Jawa dan daerah-daerah luar Jawa yang tertinggal.

BAB II

PERMASALAHAN

 

Yang menjadi masalah, struktur kelembagaan politik dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat komunitas yang diciptakan oleh Orde Baru adalah lebih merupakan alat kontrol birokrasi terhadap masyarakat. Tidak mungkin ekonomi kerakyatan diwujudkan tanpa restrukturisasi kelembagaan politik di tingkat kelurahan dan kecamatan. Dengan demikian persoalan pengembangan ekonomi rakyat juga tidak terlepas dari kelembagaan politik di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Tawaran Sistem Ekonomi Pancasila dengan fokus ekonomi kerakyatan memang menarik. Namun, pilihan akan sistem ekonomi yang cocok bagi Indonesia menuntut dilakukannya kajian mendalam mengenai struktur pengambilan keputusan. Kalau pada akhirnya didengungkan kembali masalah ekonomi kerakyatan, maka sebenarnya yang diperlukan bukanlah perlunya sistem perekonomian yang baru, tetapi lebih kepada program-programnya yang secara nyata memang ada keberpihakan kepada rakyat. Kalau pada akhirnya masalah ekonomi kerakyatan menjadi primadona kembali barangkali didasari terjadinya ketimpangan atas hasil-hasil pembangunan sebagai akibat dari disain programnya dan atau karena implementasinya.

Pengangguran dan kemiskinan harus menjadi obyek utama dalam melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan. Melalui pengurangan pengangguran akan memberikan dampak diperolehnya secara pasti sumber pendapatan sehingga dapat terangkat dari status kemiskinannya. Lalu bagaimana dengan pemberantasan kemiskinan? Apakah pemberantasan kemiskinan bertujuan meniadakan dan membasmi praktek-praktek yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, ataukah justru meniadakan, membasmi, atau bahkan mematikan orang-orang miskin?

Kesalahan dalam memilih orang pada posisi-posisi penting ekonomi akan membawa akibat fatal. Mereka hanya memperpanjang daftar penderitaan rakyat, kalau mereka tidak memiliki simpati yang ditingkatkan menjadi empati terhadap denyut nadi kehidupan rakyat.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

 

III. 1 Pengertian Sistem Ekonomi Kerakyatan

Defenisi maupun pemahaman ekonomi kerakyatan secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu sistem perekonomian yang dapat memberikan dampak yang dominan terhadap kehidupan rakyat yang lebih baik secara ekonomi maupun sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Defenisi maupun pemahaman tersebut diatas tentunya masih dapat diperdebatkan. Namun demikian esensinya tidaklah menyimpang jauh dari apa yang sering disampaikan dalam berbagai literatur. Dengan pemahaman seperti itu, maka seharusnya tidak ada suatu negarapun yang menerapkan sistem perekonomiannya tanpa memperdulikan sebagian besar rakyatnya.

Kegiatan perekonomian selalu membutuhkan pelaku bisnis dan masyarakat yang tentunya adalah merupakan komponen rakyat dalam suatu Negara. Kalau dicermat, maka dalam setiap kegiatan bisnis diperlukan minimal terpenuhinya faktor produksi seperti lahan tempat usaha, sumber daya manusia, tehnologi dan modal. Dilain pihak untuk menyerap hasil produksi tersebut diperlukan daya beli yang memadai dari masyarakatnya.

Sistem Ekonomi Kerakyatan adalah Sistem Ekonomi Nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Syarat mutlak berjalannya sistem ekonomi nasional yang berkeadilan sosial adalah berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya.

Ekonomi kerakyatan adalah semangat membangun perekonomian yang didasarkan pada tatacara produksi dan orientasi produksi usaha yang dijalankan. Sebagai misal, sebuah koperasi serikat petani yang menguasai karet seluas 10.000 ha mewakili praktek ekonomi kerakyatan ketimbang perusahaan seluas 100 ha. Sementara, sebuah koperasi perkebunan sawit yang melayani ekspor CPO bisa jadi tidak berpretensi pada ekonomi kerakyatan dibandingkan dengan koperasi sejenis yang produksinya melayani koperasi nelayan yang memproduksi bio-disel sehingga bisa digunakan anggotanya untuk melaut.

Moral Pembangunan yang mendasari paradigma pembangunan yang berkeadilan sosial mencakup: penyegaran nasionalisme ekonomi melawan segala bentuk ketidakadilan sistem dan kebijakan ekonomi, pendekatan pembangunan berkelanjutan yang multidisipliner dan multikultural, pengkajian ulang pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu ekonomi dan sosial di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi.

III. 2 Tujuan Sistem Ekonomi Kerakyatan

Tujuan utama ekonomi kerakyatan pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian. Bila tujuan utama ekonomi kerakyatan itu dijabarkan lebih lanjut, maka sasaran pokok ekonomi kerakyatan dalam garis besarnya meliputi lima hal berikut:

1. Tersedianya peluang kerja dan penghidupan yang layak bagi seluruh anggota masyarakat.

2. Terselenggaranya sistem jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang membutuhkan terutama fakir miskin dan anak-anak terlantar.

3. Terdistribusikannya kepemilikan modal material secara relatif merata di antara anggota masyarakat.

4. Terselenggaranya pendidikan nasional secara cuma-cuma bagi setiap anggota masyarakat.

5. Terjaminnya kemerdekaan setiap anggota masyarakat untuk mendirikan dan menjadi anggota serikat-serikat ekonomi.

III. 3 Pengangguran

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Orang yang tidak sedang mencari kerja contohnya seperti ibu rumah tangga, siswa sekolan smp, sma, mahasiswa perguruan tinggi, dan lain sebagainya yang karena sesuatu hal tidak/belum membutuhkan pekerjaan.

Jenis-Jenis Pengangguran

1.Pengangguran Friksional / Frictional Unemployment
Pengangguran friksional adalah pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi dan kondisi geografis antara pelamar kerja dengan pembuka lamaran pekerjaan.

2. Pengangguran Struktural / Structural Unemployment

Pengangguran struktural adalah keadaan di mana penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Semakin maju suatu perekonomian suatu daerah akan meningkatkan kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelumnya.

3. Pengangguran Musiman / Seasonal Unemployment

Pengangguran musiman adalah keadaan menganggur karena adanya fluktuasi kegiaan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan seseorang harus nganggur. Contohnya seperti petani yang menanti musim tanam, tukan jualan duren yang menanti musim durian.

4. Pengangguran Siklikal

Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja.

III. 4 Kemiskinan

 Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta  tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (poverty line) merupakan dua masalah besar di banyak negara-negara berkembang (LDCs), tidak terkecuali di Indonesia.

Jenis-Jenis Kemiskinan

Besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu kepada garis kemiskinan. Konsep yang mengacu kepada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif, sedangkan konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut.

Kemiskinan relatif adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan di dalam distribusi pendapatan, biasanya dapat didefinisikan didalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud.

Kemiskinan absolut adalah derajat kemiskinan dibawah, dimana kebutuhan-kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat terpenuhi.

Faktor-faktor penyebab kemiskinan

Tidak sulit mencari faktor-faktor penyebab kemiskinan, tetapi dari faktor-faktor tersebut sangat sulit memastikan mana yang merupakan penyebab sebenarnya serta mana yang berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap perubahan kemiskinan

§  Tingkat dan laju pertumbuhan output

§  Tingkat upah neto

§  Distribusi pendapatan

§  Kesempatan kerja

§  Tingkat inflasi

§  Pajak dan subsidi

§  Investasi

§  Alokasi serta kualitas SDA

§  Ketersediaan fasilitas umum

§  Penggunaan teknologi

§  Tingkat dan jenis pendidikan

§  Kondisi fisik dan alam

§  Politik

§  Bencana alam

§  Peperangan

BAB IV

PEMBAHASAN

IV. 1 Strategi Implementasi Sistem Ekonomi Kerakyatan

Kalau pada akhirnya didengungkan kembali masalah ekonomi kerakyatan, maka sebenarnya yang diperlukan bukanlah perlunya sistem perekonomian yang baru, tetapi lebih kepada program-programnya yang secara nyata memang ada keberpihakan kepada rakyat. Kalau pada akhirnya masalah ekonomi kerakyatan menjadi primadona kembali barangkali didasari terjadinya ketimpangan atas hasil-hasil pembangunan sebagai akibat dari disain programnya dan atau karena implementasinya.

Dengan landasan pemikiran sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka implementasi sistem ekonomi kerakyatan harus diwujudkan dalam bentuk tersedianya program-program pembangunan yang mampu mengurangi secara optimal pengangguran disatu sisi dan dan pengentasan kemiskinan di sisi lain. Pengangguran dan kemiskinan harus menjadi obyek utama dalam melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan. Melalui pengurangan pengangguran akan memberikan dampak diperolehnya secara pasti sumber pendapatan sehingga dapat terangkat dari status kemiskinannya. Berkurangnya pengangguran dan kemiskinan akan memberikan dampak pada aktifitas perekonomian sehingga akslerasi pembangunan dapat ditingkatkan.

Sekarang kita mesti beralih pada strategi pembangunan yang dapat dinikmati seluruh rakyat secara adil dan merata. Strategi ini dikenal dengan redistribusi with growth (pendistribusian kembali atau pemerataan yang diikuti pertumbuhan). Strategi ini lebih menjamin keberlanjutan pembangunan, dalam strategi pembangunan yang mengutamakan pemerataan ini, ada tiga hal yang mesti dilakukan pemerintah.

Pertama, harus ada keberpihakan pada rakyat. Pembangunan harus ditujukan langsung kepada yang memerlukan. Program yang dirancang harus menyentuh masyarakat dan mengatasi masalah mereka sesuai kebutuhan mereka. Kedua, program tersebut harus mengikutsertakan dan dilaksanakan sendiri oleh rakyat. Berbeda dengan kebijaksanaan pembangunan ekonomi Orde Baru yang sifatnya dari atas ke bawah (top down), strategi pembangunan alternatif ini bersifat dari bawah ke atas (buttom up). Ketiga, pembangunan dengan strategi ini harus lebih mengutamakan pendekatan kelompok, misalnya dengan mengembangkan sentra-sentra unggulan menjadi klaster-klaster binaan berdasarkan potensi wilayah atau dengan maksud menciptakan pusat-pusat pertumbuhan wilayah, alasannya dari segi penggunaan sumber daya bisa efisien.

Pendekatan ketiga ini pada gilirannya akan memperkuat kemitraan dan kebersamaan, baik kebersamaan dalam hal kesetiakawanan, maupun dalam menghadapi era keterbukaan ekonomi, karena setiap klaster yang dibina dengan membentuk lembaga pendamping, dilakukan sejalan dengan upaya mensosialisasikan perlakuan yang sama antara usaha kecil, menengah dan besar, tak ada anak emas atau anak tiri.

Menciptakan sistem kemitraan yang saling menguntungkan, menghindari kegiatan eksploitasi keberadaan usaha kecil menengah dan koperasi untuk kepentingan pengusaha besar. Hal ini perlu ditegaskan karena kemenangan dalam pergulatan perdagangan pasar bebas tidak akan tercapai tanpa adanya rasa kebersamaan dan kesatuan di kalangan dunia usaha.Selain itu, ekonomi kerakyatan akan menciptakan lingkungan dunia usaha yang bersahabat. Dalam ekonomi kerakyatan, nuansa ketidakadilan akan terhapus dari benak rakyat, karena kebutuhan pokok mereka tercukupi. Ekonomi kerakyatan juga akan menciptakan kelompok masyarakat yang secara massal mempunyai daya beli tinggi, ekonomi rakyat membaik, maka potensi pasar produk-produk industri besar, menengah dan kecil pun meningkat – artinya roda perekonomian pun akan bergulir ke arah normal.

 Proses industrialisasi seharusnya dimulai dari daerah pedesaan berdasarkan potensi unggulan daerah masing-masing dengan orientasi pasar dan ini sejalan dengan era otonomi daerah yang merupakan realitas mayoritas penduduk Indonesia. Ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi setempat yang umumnya agro-industri.Berkembangnya kegiatan sosial ekonomi pedesaan akan membuat desa berkembang menjadi jaringan unggulan perekonomian bangsa yang didukung infra struktur dan fasilitas lainnya seperti pusat-pusat transaksi (pasar) yang terjalin erat dengan kota-kota atau pintu gerbang pasar internasional. Jalinan ekonomi desa dan kota ini harus dijaga secara lestari. Dalam proses ini harus dihindari penggusuran ekonomi rakyat dengan perluasan industri berskala besar yang mengambil lahan subur, merusak lingkungan, menguras sumber daya dan mendatangkan tenaga kerja dari luar.

Dalam pelaksanaannya, ekonomi kerakyatan juga harus benar-benar menukik pada penciptaan kelas pedagang/wirausaha kecil dan menengah yang kuat dan tangguh. Untuk merealisasikannya, pemerintah seharusnya mengalokasikan anggaran yang lebih besar dan memadai bagi pengembangan usaha kecil dan menengah ini.

Rakyat sendiri harus dimampukan mengubah mentalnya dari keinginan menjadi pegawai yang mencerminkan mental inlander kepada mental usahawan yang mandiri, untuk ini peningkatan sumberdaya manusia melalui berbagai pendidikan dan pelatihan menjadi penting, karena peningkatan ekonomi rakyat mayarakat adanya mental wiraswasta yang tangguh dan mampu bersaing dalam percaturan bisnis di era pasar bebas.

Rakyat harus bisa menciptakan lapangan kerja, bukan mencari kerja. Makin besar dan berkembang usaha mereka akan makin banyak tenaga kerja tersalurkan. Ini tentu menjadi sumbangan yang tidak kecil bagi penciptaan lapangan kerja baru dan pengurangan jumlah pengangguran.

IV. 2 Reorientasi Paradigma Pembangunan Nasional Menuju Paradigma Pembangunan Kemandirian Lokal

Selama kurang lebih 32 tahun, pemerintahan ORBA telah menerapkan strategi pembangunan berasas politik pembangunan neoliberal “ortodox capitalism”. Ciri utamanya adalah sentralisasi kebijaksanaan pengelolaan ekonomi dan keuangan negara serta target stabilisasi politik yang bersifat repressif oleh pemerintah pusat. Strategi pembangunan serupa ini terutama dimaksudkan untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan harapan selanjutnya akan tercipta peluang kerja yang luas dan merata akibat adanya mekanisme trickle-down effect. Bagi pemerintah ORBA, rupanya hal ini menjadi prioritas kebijaksanaan karena dianggap bahwa dengan pencapaian target tersebut merupakan indikator yang baik bagi prestasi kebijaksanaan pembangunan pemerintah yang diterapkan.

Meskipun tidak dapat disangkal bahwa strategi pembangunan serupa itu telah memberikan hasil, diantaranya telah tercipta transformasi struktural dalam beberapa aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti ditunjukkan oleh angka-angka pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang cukup menakjubkan, penurunan angka jumlah orang miskin dan lain sebagainya, namun hasil tersebut hanya bersifat semu. Karena hasil yang diperoleh bukan diciptakan dan dinikmati oleh kegiatan ekonomi yang sesuai dengan sumber daya masyarakat Indonesia (SDA, SDM dan kelembagaannya), tetapi hanya diciptakan dan dinikmati oleh kegiatan ekonomi sekelompok masyarakat tertentu yang disebut “konglomerat”.

Keadaan tersebut jelas tidak memungkinkan terciptanya penguatan fundamen yang kuat dan mengakar pada berbagai aspek kehidupan berbangsa. Akibatnya, seperti terlihat saat perekonomian tersentuh oleh angin krisis moneter saja, capaian-capaian yang dibanggakan sudah kurang bermakna lagi bahkan cenderung memporak-porandakan berbagai tatanan kehidupan bangsa dan negara.

Menyadari kenyataan tersebut maka pemerintahan reformasi begitu bersemangat untuk berupaya menyesuaikan dan menyusun format paradigma pembangunan yang sesuai dan terpercaya guna dapat memulihkan kondisi kehidupan bangsa dewasa ini yang sekaligus dimaksudkan dapat menjadi pedoman (blue print) kebijaksanaan pembangunan menyongsong Indonesia baru di masa dating.

Menurut konsep paradigma pembangunan, aspek kemanusian diutamakan dalam proses pembangunan. Dalam hal ini manusia diperlakukan sekaligus sebagai subyek dan obyek pembangunan. Dengan prinsip tersebut berarti mereka dapat dan harus berpartisipasi secara aktif untuk meningkatkan produktifitasnya dalam proses pembangunan mulai sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pada tahap pengawasannya. Dan jika hal tersebut terealisir berarti pemenuhan hak-hak kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat dengan sendirinya dapat tercapai, misalnya hak dalam aspek kesejahteraan ekonomi mereka (economic rights).

Jika mengacu pada teori manajemen publik dari Osborne & Gaebler (1993), tentang pemikiran pemberdayaan rakyat banyak (masyarakat), tampaknya konsep Paradigma Pembangunan Kemandirian Lokal berjalan sinergis. Teori tersebut menekankan pentingnya proyek-proyek pembangunan yang dibangun di atas tiga prinsip: “community oriented”, yaitu prinsip pembangunan yang berorientasi pemenuhan kebutuhan nyata masyarakat setempat ; kemudian “community based“, yaitu prinsip pembangunan yang didasarkan pada keadaan sumber daya masyarakat bersangkutan; serta “community managed”, yaitu prinsip pengelolaan pembangunan oleh masyarakat bersangkutan.

Selain itu, Peradigma Pembangunan Kemandirian Lokal juga sejalan dengan konsep pembangunan UNDP (1998) yang menekankan pada pendekatan pembangunan manusia (human development approach) dengan empat pilar pembangunannya: pemberdayaan (empower), keadilan (equity), produktivitas (productivty) dan kesinambungan (sustainable). Aspek pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk mendinamisir kelompok masyarakat yang mempunyai kapasitas produktif tapi kurang kesempatan untuk akses pada lingkungan hidup dan usaha yang bersifat modern dengan tanpa harus menjadi korban transpalasi nilai dan kelembagaan asing.

Kemudian, aspek pemerataan mengandung makna tersedianya kesempatan yang merata, berimbang dan adil dalam pemanfaatan sumber daya mereka guna peningkatan taraf hidupnya. Sedangkan, aspek produktivitas diartikan sebagai upaya peningkatan peretumbuhan perekonomian yang harus ramah terhadap tenaga kerja (employment friendly growth). Akhirnya, tentang aspek kesinambungan, mengandung makna pentingnya kegiatan pembangunan diarahkan pada penciptaan kondisi kegiatan yang berkembang sesuai dengan nilai-nilai lokal dan kaidah-kaidah pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan demi kesejahteraan generasi mendatang.

Untuk memahami lebih baik tentang prasyarat dan kemanfaatan Paradigma Pembangunan Kemandirian Lokal, berikut ini akan dipaparkan beberapa pokok-pokok pikiran praktis, khusus dalam kaitannya dengan kebijaksanaan pengaturan atau manajemen perekonomian nasional yang berciri keberpihakannya kepada rakyat banyak. Yang berimplikasi bahwa jika hal tersebut dapat terealisasi maka langsung atau tidak langsung berarti pemerintah telah berhasil melaksanakan tanggung jawabnya untuk memenuhi hak-hak kesejahteraan ekonomi masyarakatnya (economic rights), seperti kesempatan kerja, akses terhadap pemilikan sumber daya ekonomi (alam dan modal), dan lain sebagainya.

IV. 3 Penerapan Sistem Ekonomi Kerakyatan: Pengembangan Agribisnis

Jika strategi pembangunan diartikan sebagai suatu pendekatan yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan utama dari pembangunan yakni tercapainya “kesejahteraan masyarakat secara merata”, maka hal itu harus dikaitkan dengan aspek-aspek bagaimana pemerintah harus bertanggung jawab untuk menjamin agar dapat memenuhi hak-hak dasar warga negaranya, seperti hak kesejahteraan ekonomi (economic rights); hak-hak kesejahteraan sosial-budayanya (social and culture rights), serta hak kesejahteraan sipil dan politiknya (civil and political rights).

Yang jelas, dengan penerapan strategi pembangunan ala neoliberal selama ini, pemerintah Indonesia telah banyak mengenyampingkan berbagai tanggung jawabnya untuk memenuhi berbagai hak-hak masyarakatnya baik dalam ukuran kuantitatif maupun kualitatif. Sebagai akibatnya— seperti telah dijelaskan secara sederhana— beberapa tatanan aspek kehidupan bangsa dan negara akhirnya ambruk oleh krisis yang sifatnya kini sudah multidimensi.

Khusus dalam kaitannya dengan tanggung jawab pemerintah untuk menjamin dapat terpenuhinya hak-hak dasar warga negaranya dibidang kesejahteraan ekonomi (economic rights) maka pemerintah harus mampu membuat atau menemukan format sistem perekonomian nasional yang lebih sesuai dengan kondisi riel Indonesia, dengan berupaya secara optimal untuk menciptakan peluang agar pola pengambilan keputusan dari pelaku ekonomi berlangsung secara mandiri atau desentralistik, karena dalam kenyataannya, pelaku-pelaku maupun wilayah ekonomi negara bersifat tidak homogen dalam kaitannya dengan SDM, SDA ataupun kelembagaan-kelembagaan ekonomi yang ada.

Dalam hal ini berarti bahwa strategi pembangunan yang disusun harus lebih berpihak kepada kepentingan kegiatan ekonomi rakyat kebanyakan, berdasarkan azas moral ekonomi kekeluargaan atau demokrasi ekonomi, dengan tidak lupa memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup.

Konsep ekonomi yang sejalan dengan itu berkenaan dengan sistem ekonomi kerakyatan (people’s economy). Hingga kini definisi tentang ekonomi kerakyatan masih sulit disepakati. Namun demikian, berdasarkan berbagai sumber bacaan ilmiah maka secara harfiah saya dengan segala keterbatasan berusaha menyimpulkan bahwa ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Dimana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan (popular) yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai Usaha Kecil dan Menegah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dsb., yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya.

Secara normatif, moral filosofis sistem ekonomi kerakyatan sebenarnya sudah tercantum dalam UUD 1945, khususnya pasal 33, yang jika disederhakanakan bermakna bahwa perekonomian bangsa disusun berdasarkan demokrasi ekonomi dimana kemakmuran rakyat banyaklah yang lebih diutamakan dibandingkan kemakmuran orang perorangan. Kemudian, karena bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah pokok-pokok atau sumber-sumber kemakmuran rakyat, maka hal tersebut berarti harus dikuasai dan diatur oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebenarnya dalam dua GBHN sebelumnya telah memperjelas rumusan-rumusan normatif tersebut dengan menambahkan beberapa prinsip-prinsip pokok yang penting sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi bangsa, diantaranya menekankan perlunya diterapkan asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara berbagai kepentingan yang berbeda demi mengatasi masalah-masalah yang ada, seperti persoalan ketimpangan, kemiskinan, monopoli usaha maupun ketertinggalan pembangunan masyarakat pedesaan (swadaya masyarakat).

Namun dalam prakteknya harus diakui bahwa tujuan-tujuan normatif tersebut tampaknya belum sungguh-sungguh diupayakan untuk direalisasikan. Seperti tercermin diantaranya dengan belum direalisasikannya UU anti monopoli dan UU persaingan yang sehat secara konsekwen, kurangnya usaha untuk mempromosikan secara besar-besaran produk ekonomi rakyat, kemudian lemahnya pengembangan SDM dan pengembangan teknologi sektor UKM, serta kurangnya dukungan untuk mempermudah akses sektor-sektor ekonomi rakyat kepada sumber-sumber permodalan.

Hal ini berarti bahwa sikap pemerintah masih kurang kondunsif bagi pembangunan sektor-sektor ekonomi rakyat tersebut. Artinya, kepada sektor UKM umumnya, selama ini pemerintah bersikap: dibesarkan tidak, dimatikan pun tidak boleh. Tidak boleh mati sebab keberadaannya dapat digunakan sebagai perisai untuk menutupi borok-borok pembangunan yang tidak berkeadilan. Sedangkan dibesarkan pun tidak, karena kalau UKM besar, segelintir orang tidak ketiban rezeki dari praktek korupsi dan kolusi. Secara khusus, misalnya terhadap sektor UKM pertanian, pemikiran apriorilah yang selalu dikedepankan untuk menyudutkan peranan dan manfaat sektor usaha rakyat pada umumnya.

Pertama dengan selalu menganggap bahwa sumbangan sektor tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi relatif sangat kecil dari waktu ke waktu, kemudian nilai tukarnya terhadap hasil industri sangat rendah, atupun dengan alasan sangat tingginya komponen impor (pupuk, obat-obatan ataupun alat-alat pertanian) dalam produk pertanian atau berbagai alasan lainnya. Sehingga pemerintah menyimpulkan bahwa jangan terlalu mengharap banyak dari sektor UKM pertanian.

Tapi apa yang terjadi, sektor ekonomi konglomerat yang dicirikan oleh peranan gurita bisnis besar dengan motor utamanya sektor industri (manufaktur), yang didewa-dewakan sebagai pilar kebanggaan ekonomi bangsa ternyata terhempas seketika oleh badai ekonomi dan kini bahkan telah cendrung menjadi virus yang mewabah dan mematikan sendi-sendi perekonomian bangsa lainnya.

Sedangkan sektor usaha ekonomi rakyat (UKM) yang disepelekan selama ini justru dapat bertahan dari berbagai terpaan badai krisis. Dengan kenyataan ini maka oleh banyak pengamat telah berkeyakinan bahwa dengan pemberdayaan (empowerment) sektor ekonomi rakyat ini maka perekonomian nasional dapat digiring ke luar dari krisis dan bahkan dapat menjadi pilar strategi pembangunan yang tepat dimasa datang.

Kebijaksanaan serupa ini jelas berdasarkan asas atau prinsip yang mendahulukan “keadilan baru kemakmuran, equity with growth approach” jadi bukan “kemakmuran baru keadilan, trickling-down effect approach”. Pada prinsipnya, mendahulukan target keadilan mungkin akan menghasilkan kemakmuran tapi dengan mendahulukan target kemakmuran belum tentu menghasilkan keadilan.

Jika dapat disepakati bahwa kegiatan pertanian adalah bidang yang paling banyak digeluti masyarakat dan khususnya merupakan bidang yang mendominasi usaha ekonomi rakyat, UKM, berarti pembangunan pertanian hendaknya dapat menjadi basis utama kebijaksanaan pembangunan perekonomian bangsa, kini maupun dimasa datang. Pembangunan pertanian ini jelas akan mempunyai banyak manfaat karena mempunyai efek backward maupun forward linkage. Diantaranya, bahwa akan banyak tenaga kerja yang dapat terserap dan diberdayakan yang berdampak dapat mengurangi arus urbanisasi.

Selanjutnya, dengan pembangunan pertanian akan dapat dikembangkan Iptek sesuai SDM dan SDA yang ada yang selanjutnya dapat menjamin keamanan penyediaan pangan. Kemudian dapat mengurangi kemungkinan penggunaan lahan-lahan pertanian untuk pembangunan perumahan yang mengikuti perkembangan kegiatan industri yang polutif. Dan akhirnya akan memperbaiki tingkat kesejahteraan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan itu sendiri bagi rakyat yang bergelut di bidang pertanian khususnya dan UKM umumnya.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa dengan keberhasilan kebijaksanaan pembangunan pertanian oleh pemerintah berarti kewajibannya untuk memenuhi hak-hak kesejahteraan ekonomi masyarakatnya dapat terealisir dengan sendirinya, seperti tersedianya kesempatan kerja, penguasaan iptek, pendapatan yang tinggi serta pemerataannya. Dalam prakteknya pembangunan pertanian tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan sektor ekonomi lainnya, khususnya industri. Dalam hal ini berarti bahwa pembangunan pertanian akan diasosiasikan dengan “pengembangan atau pembangunan agro bisnis”. Untuk kepentingan tersebut berarti sejak kini penting disusun suatu strategi yang tepat dan berencana dengan berusaha untuk mengindustrialisasikan pedesaan, sehingga akan menghasilkan kegiatan pertanian yang berbudaya industri yang berorientasi pasar domestik dan luar negeri. Artinya, bahwa industri yang dibangun haruslah industri yang berkaitan erat dengan denyut nadi perekonomian rakyat, yakni pada sektor UKM pertanian.

Harus diakui bahwa pembangunan pertanian khususnya untuk pengembangan agro-bisnis masih berhadapan dengan banyak kendala. Diantaranya, bahwa hingga kini belum tampak secara riel usaha pemerintah untuk mengembangkan industri pertanian secara sungguh-sungguh. Kebijaksanaan pertanian masih mengutamakan hanya peningkatan produksi tanaman pangan, belum banyak menyentuh jenis komoditas pertanian lainnya seperti palawija ataupun tanaman perkebunan. Kemudian, kendala kurangnya iklim usaha yang dapat merangsang investor untuk mengembangkan bidang ini, seperti masih terbatasnya sarana pemasaran seperti transportasi jalan, listrik dan fasilitas pasçapanen, demikian pula keterbatasan prasarana permodalan dan perkreditan, tenaga ahli yang mampu melayani kegiatan-kegiatan sektor ini setelah pascapanen beserta pengolahannya, serta ketidakaturan penyediaan bahan baku sehubungan dengan masalah jumlah dan mutu sesuai kebutuhan. Akhirnya, kendala lainnya adalah masih relatif besarnya resiko bagi sektor ini, sebagai akibat musim, hama penyakit dan ketidakpastian pasar, yang mana tidak dibarengi oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan perlindungan dan bantuan yang sesuai dan pantas untuk menghadapi resiko-resiko tersebut.

Oleh karena itu, untuk pengembangan sektor agro bisnis ini diperlukan beberapa langkah atau strategi yang bersifat umum dan spesifik. Yang bersifat umum, langkah-langkah yang diperlukan adalah, penentuan prioritas daerah atau wilayah dan komoditas yang harus dikembangkan kemudian perlunya ditentukan dan direncanakan secara rinci sejak menghasilkannya, kemudian penggunaan hasil, hingga pemasarannya serta pentingnya penyediaan informasi tentang potensi daerah dan macam komoditas yang dapat dikembangkan terutama diperuntukkan bagi investor-investor.

Akhirnya sebagai langkah spesifik, strategi pengembangan agro industri atau agro bisnis tersebut dapat disederhanakan dalam satu kalimat umum yaitu pentingnya menyusun suatu strategi pengembangan agro bisnis dalam kerangka konsep “kemitraan dalam arti luas” antara kegiatan produksi dengan pemasarannya serta berbagai faktor-faktor pendukung lainnya (lembaga keuangan lembaga pendistribusi, lembaga-lembaga pendistribusi maupun penjamin) yang direkat dengan legalitas hukum yang dinamis dan aplikatif.

Membangun kemandirian

Kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan

nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Oleh karena itu, pembangunan, sebagai usaha untuk mengisi kemerdekaan, haruslah pula merupakan upaya membangun kemandirian. Di tahun 1960 an, cita -cita kemandirian itu diterjemahkan dalam politik berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari, yang lebih mencerminkan sikap defensif menghadapi dunia luar daripada suatu konsep yang proaktif.

Perkembangan dunia yang cepat menuju ke arah kehidupan global telah membangkitkan perhatian lebih besar kepada masalah kemandirian yaitu akan perlunya ketegasan bahwa kemajuan yang ingin dicapai dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat haruslah bersamaan dengan peningkatan kemandirian. Kemandirian dengan demikian mengenal adanya kondisi saling ketergantungan (interdependency) yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat, baik masyarakat dalam suatu negara, maupun masyarakat bangsa-bangsa. Justru persoalan kemandirian itu timbul oleh karena adanya kondisi saling ketergantungan.

Kemandirian dengan demikian adalah paham yang proaktif dan bukan reaktif atau defensif. Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasinya, perimbangannya, maupun nilai nilai yang mendasari dan mempengaruhinya. Suatu bangsa dikatakan semakin mandiri apabila bangsa tersebut semakin mampu mewujudkan kehidupannya yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi.

Untuk dapat mandiri, suatu bangsa harus maju. Suatu bangsa dikatakan makin maju apabila makin tinggi tingkat pendidikan penduduknya, makin tinggi tingkat kesehatannya dan makin tinggi tingkat pendapatan penduduk, serta makin merata pendistribusiannya. Sering kali ada penekanan pada peran sektor industri manufaktur sebagai penggerak laju pertumbuhan, baik dilihat dari segi sumbangannya dalam penciptaan pendapatan nasional maupun dalam penyerapan tenaga kerja; berkembangnya keterpaduan antarsektor, terutama sektor industri, sektor pertanian, dan sektor -sektor jasa-jasa; serta pemanfaatan sumber alam secara rasional, efisien, dan berwawasan jangka panjang. Secara lebih mendasar lagi, kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang atau suatu bangsa mengenai dirinya, masyarakatnya, serta semangatnya dalam menghadapi tantangan-tantangan. Karena menyangkut sikap, maka kemandirian pada dasarnya adalah masalah budaya. Karena itu, ukuran kemajuan dan kemandirian suatu bangsa tidak dapat hanya berupa pendapatan per kapita, tetapi lebih mendasar lagi menyangkut manusianya. Manusia adalah sumber daya pembangunan yang paling utama di antara sumber-sumber daya lain yang akan

dibangun kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan.

IV. 4 Hal-hal dilakukan yang oleh pemerintah daerah dalam memberdayakan ekonomi rakyat di era otonomi daerah

Jika disepakati bahwa konsep pemberdayaan didasarkan pada nilai-nilai tertentu yang memihak pada subyek yaitu masyarakat akar rumput, wong cilik, komunitas paling kecil atau masyarakat yang terorganisasi secara teritorial, maka pemberdayaan (ekonomi rakyat) tidak bisa hanya dikonsepkan dari atas (sentralistis). Pemberdayaan menekankan adanya otonomi komunitas dalam pengambilan keputusan, kemandirian dan keswadayaan lokal, demokrasi dan belajar dari pengalaman sejarah. Esensinya ada pada partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan perubahan masyarakatnya. Partisipasi mampu terwujud jika terdapat pranata sosial di tingkat komunitas yang mampu menampung aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Tanpa adanya pranata sosial dan politik di tingkat komunitas, kelurahan, kecamatan dan kabupaten yang mampu memberikan rakyat akses ke pengambilan keputusan, yang akan diuntungkan hanyalah kalangan bisnis dan kalangan menengah pedesaan serta perkotaan.

 Kebijakan top down yang didisain untuk menolong rakyat tidak bisa dikatakan mempromosikan perekonomian rakyat karena tidak ada jaminan bahwa rakyatlah yang akan menikmati keuntungannya. Untuk mewujudkan ekonomi rakyat berdaya, yang pertama-tama harus dilakukan adalah memfasilitasi terbentuknya pranata sosial yang memungkinkan rakyat ikut serta dalam pengambilan keputusan di tingkat kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Apabila ada pranata sosial yang memungkinkan rakyat untuk merumuskan kebutuhan pembangunan mereka dan memetakan potensi serta hambatan yang mereka hadapi dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan mereka, pemerataan kesempatan berusaha akan dengan sendirinya mulai tercipta.

IV. 5 Upaya-Upaya Pemberantasan Pengangguran dan Kemiskinan

Kebijakan Pengangguran

 Adanya bermacam-macam pengangguran membutuh-kan cara-cara mengatasinya yang disesuaikan dengan jenis pengangguran yang terjadi, yaitu sbb :

Cara Mengatasi Pengangguran Struktural

Untuk mengatasi pengangguran jenis ini, cara yang digunakan adalah

1.      Peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja

2.      Segera memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sector yang kelebihan ke tempat dan sector ekonomi yang kekurangan

3.      Mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi kesempatan (lowongan) kerja yang kosong, dan

4.      Segera mendirikan industri padat karya di wilayah yang mengalami pengangguran.

Cara Mengatasi Pengangguran Friksional

Untuk mengatasi pengangguran secara umum antara lain dapat digunakan cara-cara sbb:

1.  Perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru, terutama yang bersifat padat karya

2.      Deregulasi dan Debirokratisasi di berbagai bidang industri untuk merangsang timbulnya investasi baru

3.      Menggalakkan pengembangan sector  Informal, seperti home indiustri

4.      Menggalakkan program transmigrasi untuk me-nyerap tenaga kerja di sector agraris dan sector formal lainnya

5.      Pembukaan proyek-proyek umum oleh peme-rintah, seperti pembangunan jembatan, jalan raya, PLTU, PLTA, dan lain-lain sehingga bisa menyerap tenaga kerja secara langsung maupun untuk merangsang investasi baru dari kalangan swasta.

Cara Mengatasi Pengangguran Musiman

 Jenis pengangguran ini bisa diatasi dengan cara :

1.      Pemberian informasi yang cepat jika ada lowongan kerja di sector lain, dan

2.      Melakukan pelatihan di bidang keterampilan lain untuk memanfaatkan waktu ketika menunggu musim tertentu.

Cara mengatasi Pengangguran Siklus

Untuk mengatasi pengangguran jenis ini adalah :

1.      Mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa, dan

2.      Meningkatkan daya beli Masyarakat.

Kebijakan AntiKemiskinan

Untuk menghilangkan atau mengurangi kemiskinan di tanah air diperlukan suatu strategi dan bentuk intervensi yang tepat, dalam arti cost effectiveness-nya tinggi.

Ada tiga pilar utama strategi pengurangan kemiskinan, yakni :

1.      pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan yang prokemiskinan

2.      Pemerintahan yang baik (good governance)

3.      Pembangunan sosial

Untuk mendukung strategi tersebut diperlukan intervensi-intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau tujuan yang bila di bagi menurut waktu yaitu :

                                                                   a.     Intervensi jangka pendek, terutama pembangunan sektor pertanian dan ekonomi pedesaan

                                                                  b.     Intervensi jangka menengah dan panjang

o   Pembangunan sektor swasta

o   Kerjasama regional

o   APBN dan administrasi

o   Desentralisasi

o   Pendidikan dan Kesehatan

o   Penyediaan air bersih dan Pembangunan perkotaan

BAB V

PENUTUP

 

KESIMPULAN

Sistem Ekonomi Kerakyatan adalah Sistem Ekonomi Nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Syarat mutlak berjalannya sistem ekonomi nasional yang berkeadilan sosial adalah berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya.

Pembangunan harus ditujukan langsung kepada yang memerlukan. Program yang dirancang harus menyentuh masyarakat dan mengatasi masalah mereka sesuai kebutuhan mereka, program tersebut harus mengikutsertakan dan dilaksanakan sendiri oleh rakyat. Pembangunan dengan strategi ini harus lebih mengutamakan pendekatan kelompok, misalnya dengan mengembangkan sentra-sentra unggulan menjadi klaster-klaster binaan berdasarkan potensi wilayah atau dengan maksud menciptakan pusat-pusat pertumbuhan wilayah, alasannya dari segi penggunaan sumber daya bisa efisien.

Pengangguran dan kemiskinan harus menjadi obyek utama dalam melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan. Melalui pengurangan pengangguran akan memberikan dampak diperolehnya secara pasti sumber pendapatan sehingga dapat terangkat dari status kemiskinannya. Berkurangnya pengangguran dan kemiskinan akan memberikan dampak pada aktifitas perekonomian sehingga akslerasi pembangunan dapat ditingkatkan.

Rakyat harus bisa menciptakan lapangan kerja, bukan mencari kerja. Makin besar dan berkembang usaha mereka akan makin banyak tenaga kerja tersalurkan. Ini tentu menjadi sumbangan yang tidak kecil bagi penciptaan lapangan kerja baru dan pengurangan jumlah pengangguran.

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Kamaluddin, Laode M. 2000. Format Indonesia Baru: Paradigma Pembangunan menuju Milenium III. Jakarta: PT Pustaka Sinar Harapan

Suwarsono dan Alvin Y. So. 1991. Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia: Teori-Teori Modernisasi, Dependensi, dan Sistem Dunia. Jakarta: LP3ES

Yustika, Ahmad Erani. 2002. Pembangunan dan Krisis Memetakan Perekonomian Indonesia. Jakarta: Grasindo

Sumber internet:

http://www.ngawikab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=234:pengembangan-ekonomi-rakyat-di-era-otonomi-daerah&catid=1:latest

(http://www.ekonomirakyat.org/edisi_5/artikel_1.htm)

http://semestakelana.wordpress.com/2009/04/03/membangun-sistem-ekonomi-kerakyatan-dalam-paradigma-pembangunan-kemandirian-lokal/

http://gmnijogja.wordpress.com/2008/08/12/ekonomi-kerakyatan/


Wijaya, Krisna. Masalah Ekonomi Kerakyatan diakses dari
http://www.facebook.com/topic.php?uid=229339750516&topic=10056

http://organisasi.org/pengertian-pengangguran-dan-jenis-macam-pengangguran-friksional-struktural-musiman-siklikal

BAB I

PENDAHULUAN

 

Sejarah ekonomi bangsa selama masa penjajahan 3,5 abad menggambarkan eksploitasi sistem kapitalisme liberal atas ekonomi rakyat yang berakibat pada pemiskinan dan distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat yang sangat pincang. Struktur sosial ekonomi yang tak berkeadilan sosial ini, melalui tekad luhur proklamasi kemerdekaan, hendak diubah menjadi masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Ketika Republik Indonesia berdiri, salah satu komitmen para bapak bangsa ini adalah bagaimana menggerakkan roda ekonomi rakyat. Indonesia Merdeka seluruhnya itu benar-benar terwujud jika ekonomi rakyat kuat. Itu dapat kita lihat dari tulisan dan pemikiran-pemikiran Bung Hatta yang meletakkan ekonomi kerakyatan sebagai fondasi ekonomi Indonesia. Cita-cita menjadi bangsa merdeka melahirkan kesadaran untuk menjadi bangsa yang mandiri dan berjuang atas kesanggupan sendiri.

Krisis moneter yang menyerang ekonomi Indonesia tahun 1997 merontokkan sektor perbankan-modern yang keropos karena sektor yang kapitalistik ini terlalu mengandalkan pada modal asing. Utang-utang luar negeri yang makin besar, baik utang pemerintah maupun swasta, makin menyulitkan ekonomi Indonesia karena resep-resep penyehatan ekonomi dari ajaran ekonomi Neoklasik seperti Dana Moneter Internasional (IMF) tidak saja tidak menguatkan, tetapi justru melemahkan daya tahan ekonomi rakyat. Sektor ekonomi rakyat sendiri khususnya di luar Jawa menunjukkan daya tahan sangat tinggi menghadapi krisis moneter yang berkepanjangan. Ekonomi Rakyat yang tahan banting telah menyelamatkan ekonomi nasional dari ancaman kebangkrutan.

Krisis sosial dan krisis politik yang mengancam keutuhan bangsa karena meledak bersamaan dengan krisis moneter 1997 bertambah parah karena selama lebih dari 3 dekade sistem pemerintahan yang sentralistik telah mematikan daya kreasi daerah dan masyarakat di daerah-daerah. Desentralisasi dan Otonomi Daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat daerah dalam pembangunan ekonomi, sosial-budaya, dan politik daerah, menghadapi hambatan dari kepentingan-kepentingan ekonomi  angkuh dan mapan baik di pusat maupun di daerah. Ekonomi Rakyat di daerah-daerah dalam pengembangannya memerlukan dukungan modal, yang selama bertahun-tahun mengarus ke pusat karena sistem perbankan sentralistik. Modal dari daerah makin deras mengalir ke pusat selama krisis moneter. Undang-undang Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah dikembangkan melalui kelembagaan ekonomi dan keuangan mikro, dan peningkatan kepastian usaha di daerah-daerah. Kepastian usaha-usaha di daerah ditingkatkan melalui pengembangan sistem keuangan Syariah dan sistem jaminan sosial untuk penanggulangan kemiskinan, dan pengembangan program-program santunan sosial, kesehatan, dan pendidikan.

Selain itu, persoalan ketidakadilan struktural tidak cukup hanya dengan melakukan tekanan-tekanan terhadap kekuasaan atau dengan menganggap negara sebagai musuh karena menjadi alat yang eksploitatif. Permasalahan struktural harus dijawab dengan pengorganisiran rakyat secara nyata, mendidik mereka dan memperkuat modal sosial mereka melalui kegiatan usaha bersama agar unit-unit ekonomi rakyat dapat tumbuh. Oleh karena itu membangun keswadayaan dan mata pencaharian rakyat yang berkelanjutan menjadi fokus yang penting.

Strategi pembangunan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan makro dengan mengabaikan pemerataan dan keadilan telah secara rata-rata menaikkan peringkat ekonomi Indonesia dari negara miskin ke peringkat negara berpendapatan menengah, namun disertai distribusi pendapatan dan kekayaan yang timpang, dan kemiskinan yang luas. Reformasi ekonomi, politik, sosial-budaya, dan moral, membuka jalan pada reformasi total mengatasi berbagai kesenjangan sosial-ekonomi yang makin merisaukan antara mereka yang kaya dan mereka yang miskin, antara daerah-daerah yang maju seperti Jawa dan daerah-daerah luar Jawa yang tertinggal.

BAB II

PERMASALAHAN

 

Yang menjadi masalah, struktur kelembagaan politik dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat komunitas yang diciptakan oleh Orde Baru adalah lebih merupakan alat kontrol birokrasi terhadap masyarakat. Tidak mungkin ekonomi kerakyatan diwujudkan tanpa restrukturisasi kelembagaan politik di tingkat kelurahan dan kecamatan. Dengan demikian persoalan pengembangan ekonomi rakyat juga tidak terlepas dari kelembagaan politik di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Tawaran Sistem Ekonomi Pancasila dengan fokus ekonomi kerakyatan memang menarik. Namun, pilihan akan sistem ekonomi yang cocok bagi Indonesia menuntut dilakukannya kajian mendalam mengenai struktur pengambilan keputusan. Kalau pada akhirnya didengungkan kembali masalah ekonomi kerakyatan, maka sebenarnya yang diperlukan bukanlah perlunya sistem perekonomian yang baru, tetapi lebih kepada program-programnya yang secara nyata memang ada keberpihakan kepada rakyat. Kalau pada akhirnya masalah ekonomi kerakyatan menjadi primadona kembali barangkali didasari terjadinya ketimpangan atas hasil-hasil pembangunan sebagai akibat dari disain programnya dan atau karena implementasinya.

Pengangguran dan kemiskinan harus menjadi obyek utama dalam melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan. Melalui pengurangan pengangguran akan memberikan dampak diperolehnya secara pasti sumber pendapatan sehingga dapat terangkat dari status kemiskinannya. Lalu bagaimana dengan pemberantasan kemiskinan? Apakah pemberantasan kemiskinan bertujuan meniadakan dan membasmi praktek-praktek yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, ataukah justru meniadakan, membasmi, atau bahkan mematikan orang-orang miskin?

Kesalahan dalam memilih orang pada posisi-posisi penting ekonomi akan membawa akibat fatal. Mereka hanya memperpanjang daftar penderitaan rakyat, kalau mereka tidak memiliki simpati yang ditingkatkan menjadi empati terhadap denyut nadi kehidupan rakyat.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

 

III. 1 Pengertian Sistem Ekonomi Kerakyatan

Defenisi maupun pemahaman ekonomi kerakyatan secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu sistem perekonomian yang dapat memberikan dampak yang dominan terhadap kehidupan rakyat yang lebih baik secara ekonomi maupun sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Defenisi maupun pemahaman tersebut diatas tentunya masih dapat diperdebatkan. Namun demikian esensinya tidaklah menyimpang jauh dari apa yang sering disampaikan dalam berbagai literatur. Dengan pemahaman seperti itu, maka seharusnya tidak ada suatu negarapun yang menerapkan sistem perekonomiannya tanpa memperdulikan sebagian besar rakyatnya.

Kegiatan perekonomian selalu membutuhkan pelaku bisnis dan masyarakat yang tentunya adalah merupakan komponen rakyat dalam suatu Negara. Kalau dicermat, maka dalam setiap kegiatan bisnis diperlukan minimal terpenuhinya faktor produksi seperti lahan tempat usaha, sumber daya manusia, tehnologi dan modal. Dilain pihak untuk menyerap hasil produksi tersebut diperlukan daya beli yang memadai dari masyarakatnya.

Sistem Ekonomi Kerakyatan adalah Sistem Ekonomi Nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Syarat mutlak berjalannya sistem ekonomi nasional yang berkeadilan sosial adalah berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya.

Ekonomi kerakyatan adalah semangat membangun perekonomian yang didasarkan pada tatacara produksi dan orientasi produksi usaha yang dijalankan. Sebagai misal, sebuah koperasi serikat petani yang menguasai karet seluas 10.000 ha mewakili praktek ekonomi kerakyatan ketimbang perusahaan seluas 100 ha. Sementara, sebuah koperasi perkebunan sawit yang melayani ekspor CPO bisa jadi tidak berpretensi pada ekonomi kerakyatan dibandingkan dengan koperasi sejenis yang produksinya melayani koperasi nelayan yang memproduksi bio-disel sehingga bisa digunakan anggotanya untuk melaut.

Moral Pembangunan yang mendasari paradigma pembangunan yang berkeadilan sosial mencakup: penyegaran nasionalisme ekonomi melawan segala bentuk ketidakadilan sistem dan kebijakan ekonomi, pendekatan pembangunan berkelanjutan yang multidisipliner dan multikultural, pengkajian ulang pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu ekonomi dan sosial di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi.

III. 2 Tujuan Sistem Ekonomi Kerakyatan

Tujuan utama ekonomi kerakyatan pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian. Bila tujuan utama ekonomi kerakyatan itu dijabarkan lebih lanjut, maka sasaran pokok ekonomi kerakyatan dalam garis besarnya meliputi lima hal berikut:

1. Tersedianya peluang kerja dan penghidupan yang layak bagi seluruh anggota masyarakat.

2. Terselenggaranya sistem jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang membutuhkan terutama fakir miskin dan anak-anak terlantar.

3. Terdistribusikannya kepemilikan modal material secara relatif merata di antara anggota masyarakat.

4. Terselenggaranya pendidikan nasional secara cuma-cuma bagi setiap anggota masyarakat.

5. Terjaminnya kemerdekaan setiap anggota masyarakat untuk mendirikan dan menjadi anggota serikat-serikat ekonomi.

III. 3 Pengangguran

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Orang yang tidak sedang mencari kerja contohnya seperti ibu rumah tangga, siswa sekolan smp, sma, mahasiswa perguruan tinggi, dan lain sebagainya yang karena sesuatu hal tidak/belum membutuhkan pekerjaan.

Jenis-Jenis Pengangguran

1.Pengangguran Friksional / Frictional Unemployment
Pengangguran friksional adalah pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi dan kondisi geografis antara pelamar kerja dengan pembuka lamaran pekerjaan.

2. Pengangguran Struktural / Structural Unemployment

Pengangguran struktural adalah keadaan di mana penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Semakin maju suatu perekonomian suatu daerah akan meningkatkan kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelumnya.

3. Pengangguran Musiman / Seasonal Unemployment

Pengangguran musiman adalah keadaan menganggur karena adanya fluktuasi kegiaan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan seseorang harus nganggur. Contohnya seperti petani yang menanti musim tanam, tukan jualan duren yang menanti musim durian.

4. Pengangguran Siklikal

Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja.

III. 4 Kemiskinan

 Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta  tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (poverty line) merupakan dua masalah besar di banyak negara-negara berkembang (LDCs), tidak terkecuali di Indonesia.

Jenis-Jenis Kemiskinan

Besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu kepada garis kemiskinan. Konsep yang mengacu kepada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif, sedangkan konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut.

Kemiskinan relatif adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan di dalam distribusi pendapatan, biasanya dapat didefinisikan didalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud.

Kemiskinan absolut adalah derajat kemiskinan dibawah, dimana kebutuhan-kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat terpenuhi.

Faktor-faktor penyebab kemiskinan

Tidak sulit mencari faktor-faktor penyebab kemiskinan, tetapi dari faktor-faktor tersebut sangat sulit memastikan mana yang merupakan penyebab sebenarnya serta mana yang berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap perubahan kemiskinan

§  Tingkat dan laju pertumbuhan output

§  Tingkat upah neto

§  Distribusi pendapatan

§  Kesempatan kerja

§  Tingkat inflasi

§  Pajak dan subsidi

§  Investasi

§  Alokasi serta kualitas SDA

§  Ketersediaan fasilitas umum

§  Penggunaan teknologi

§  Tingkat dan jenis pendidikan

§  Kondisi fisik dan alam

§  Politik

§  Bencana alam

§  Peperangan

BAB IV

PEMBAHASAN

IV. 1 Strategi Implementasi Sistem Ekonomi Kerakyatan

Kalau pada akhirnya didengungkan kembali masalah ekonomi kerakyatan, maka sebenarnya yang diperlukan bukanlah perlunya sistem perekonomian yang baru, tetapi lebih kepada program-programnya yang secara nyata memang ada keberpihakan kepada rakyat. Kalau pada akhirnya masalah ekonomi kerakyatan menjadi primadona kembali barangkali didasari terjadinya ketimpangan atas hasil-hasil pembangunan sebagai akibat dari disain programnya dan atau karena implementasinya.

Dengan landasan pemikiran sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka implementasi sistem ekonomi kerakyatan harus diwujudkan dalam bentuk tersedianya program-program pembangunan yang mampu mengurangi secara optimal pengangguran disatu sisi dan dan pengentasan kemiskinan di sisi lain. Pengangguran dan kemiskinan harus menjadi obyek utama dalam melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan. Melalui pengurangan pengangguran akan memberikan dampak diperolehnya secara pasti sumber pendapatan sehingga dapat terangkat dari status kemiskinannya. Berkurangnya pengangguran dan kemiskinan akan memberikan dampak pada aktifitas perekonomian sehingga akslerasi pembangunan dapat ditingkatkan.

Sekarang kita mesti beralih pada strategi pembangunan yang dapat dinikmati seluruh rakyat secara adil dan merata. Strategi ini dikenal dengan redistribusi with growth (pendistribusian kembali atau pemerataan yang diikuti pertumbuhan). Strategi ini lebih menjamin keberlanjutan pembangunan, dalam strategi pembangunan yang mengutamakan pemerataan ini, ada tiga hal yang mesti dilakukan pemerintah.

Pertama, harus ada keberpihakan pada rakyat. Pembangunan harus ditujukan langsung kepada yang memerlukan. Program yang dirancang harus menyentuh masyarakat dan mengatasi masalah mereka sesuai kebutuhan mereka. Kedua, program tersebut harus mengikutsertakan dan dilaksanakan sendiri oleh rakyat. Berbeda dengan kebijaksanaan pembangunan ekonomi Orde Baru yang sifatnya dari atas ke bawah (top down), strategi pembangunan alternatif ini bersifat dari bawah ke atas (buttom up). Ketiga, pembangunan dengan strategi ini harus lebih mengutamakan pendekatan kelompok, misalnya dengan mengembangkan sentra-sentra unggulan menjadi klaster-klaster binaan berdasarkan potensi wilayah atau dengan maksud menciptakan pusat-pusat pertumbuhan wilayah, alasannya dari segi penggunaan sumber daya bisa efisien.

Pendekatan ketiga ini pada gilirannya akan memperkuat kemitraan dan kebersamaan, baik kebersamaan dalam hal kesetiakawanan, maupun dalam menghadapi era keterbukaan ekonomi, karena setiap klaster yang dibina dengan membentuk lembaga pendamping, dilakukan sejalan dengan upaya mensosialisasikan perlakuan yang sama antara usaha kecil, menengah dan besar, tak ada anak emas atau anak tiri.

Menciptakan sistem kemitraan yang saling menguntungkan, menghindari kegiatan eksploitasi keberadaan usaha kecil menengah dan koperasi untuk kepentingan pengusaha besar. Hal ini perlu ditegaskan karena kemenangan dalam pergulatan perdagangan pasar bebas tidak akan tercapai tanpa adanya rasa kebersamaan dan kesatuan di kalangan dunia usaha.Selain itu, ekonomi kerakyatan akan menciptakan lingkungan dunia usaha yang bersahabat. Dalam ekonomi kerakyatan, nuansa ketidakadilan akan terhapus dari benak rakyat, karena kebutuhan pokok mereka tercukupi. Ekonomi kerakyatan juga akan menciptakan kelompok masyarakat yang secara massal mempunyai daya beli tinggi, ekonomi rakyat membaik, maka potensi pasar produk-produk industri besar, menengah dan kecil pun meningkat – artinya roda perekonomian pun akan bergulir ke arah normal.

 Proses industrialisasi seharusnya dimulai dari daerah pedesaan berdasarkan potensi unggulan daerah masing-masing dengan orientasi pasar dan ini sejalan dengan era otonomi daerah yang merupakan realitas mayoritas penduduk Indonesia. Ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi setempat yang umumnya agro-industri.Berkembangnya kegiatan sosial ekonomi pedesaan akan membuat desa berkembang menjadi jaringan unggulan perekonomian bangsa yang didukung infra struktur dan fasilitas lainnya seperti pusat-pusat transaksi (pasar) yang terjalin erat dengan kota-kota atau pintu gerbang pasar internasional. Jalinan ekonomi desa dan kota ini harus dijaga secara lestari. Dalam proses ini harus dihindari penggusuran ekonomi rakyat dengan perluasan industri berskala besar yang mengambil lahan subur, merusak lingkungan, menguras sumber daya dan mendatangkan tenaga kerja dari luar.

Dalam pelaksanaannya, ekonomi kerakyatan juga harus benar-benar menukik pada penciptaan kelas pedagang/wirausaha kecil dan menengah yang kuat dan tangguh. Untuk merealisasikannya, pemerintah seharusnya mengalokasikan anggaran yang lebih besar dan memadai bagi pengembangan usaha kecil dan menengah ini.

Rakyat sendiri harus dimampukan mengubah mentalnya dari keinginan menjadi pegawai yang mencerminkan mental inlander kepada mental usahawan yang mandiri, untuk ini peningkatan sumberdaya manusia melalui berbagai pendidikan dan pelatihan menjadi penting, karena peningkatan ekonomi rakyat mayarakat adanya mental wiraswasta yang tangguh dan mampu bersaing dalam percaturan bisnis di era pasar bebas.

Rakyat harus bisa menciptakan lapangan kerja, bukan mencari kerja. Makin besar dan berkembang usaha mereka akan makin banyak tenaga kerja tersalurkan. Ini tentu menjadi sumbangan yang tidak kecil bagi penciptaan lapangan kerja baru dan pengurangan jumlah pengangguran.

IV. 2 Reorientasi Paradigma Pembangunan Nasional Menuju Paradigma Pembangunan Kemandirian Lokal

Selama kurang lebih 32 tahun, pemerintahan ORBA telah menerapkan strategi pembangunan berasas politik pembangunan neoliberal “ortodox capitalism”. Ciri utamanya adalah sentralisasi kebijaksanaan pengelolaan ekonomi dan keuangan negara serta target stabilisasi politik yang bersifat repressif oleh pemerintah pusat. Strategi pembangunan serupa ini terutama dimaksudkan untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan harapan selanjutnya akan tercipta peluang kerja yang luas dan merata akibat adanya mekanisme trickle-down effect. Bagi pemerintah ORBA, rupanya hal ini menjadi prioritas kebijaksanaan karena dianggap bahwa dengan pencapaian target tersebut merupakan indikator yang baik bagi prestasi kebijaksanaan pembangunan pemerintah yang diterapkan.

Meskipun tidak dapat disangkal bahwa strategi pembangunan serupa itu telah memberikan hasil, diantaranya telah tercipta transformasi struktural dalam beberapa aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti ditunjukkan oleh angka-angka pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang cukup menakjubkan, penurunan angka jumlah orang miskin dan lain sebagainya, namun hasil tersebut hanya bersifat semu. Karena hasil yang diperoleh bukan diciptakan dan dinikmati oleh kegiatan ekonomi yang sesuai dengan sumber daya masyarakat Indonesia (SDA, SDM dan kelembagaannya), tetapi hanya diciptakan dan dinikmati oleh kegiatan ekonomi sekelompok masyarakat tertentu yang disebut “konglomerat”.

Keadaan tersebut jelas tidak memungkinkan terciptanya penguatan fundamen yang kuat dan mengakar pada berbagai aspek kehidupan berbangsa. Akibatnya, seperti terlihat saat perekonomian tersentuh oleh angin krisis moneter saja, capaian-capaian yang dibanggakan sudah kurang bermakna lagi bahkan cenderung memporak-porandakan berbagai tatanan kehidupan bangsa dan negara.

Menyadari kenyataan tersebut maka pemerintahan reformasi begitu bersemangat untuk berupaya menyesuaikan dan menyusun format paradigma pembangunan yang sesuai dan terpercaya guna dapat memulihkan kondisi kehidupan bangsa dewasa ini yang sekaligus dimaksudkan dapat menjadi pedoman (blue print) kebijaksanaan pembangunan menyongsong Indonesia baru di masa dating.

Menurut konsep paradigma pembangunan, aspek kemanusian diutamakan dalam proses pembangunan. Dalam hal ini manusia diperlakukan sekaligus sebagai subyek dan obyek pembangunan. Dengan prinsip tersebut berarti mereka dapat dan harus berpartisipasi secara aktif untuk meningkatkan produktifitasnya dalam proses pembangunan mulai sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pada tahap pengawasannya. Dan jika hal tersebut terealisir berarti pemenuhan hak-hak kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat dengan sendirinya dapat tercapai, misalnya hak dalam aspek kesejahteraan ekonomi mereka (economic rights).

Jika mengacu pada teori manajemen publik dari Osborne & Gaebler (1993), tentang pemikiran pemberdayaan rakyat banyak (masyarakat), tampaknya konsep Paradigma Pembangunan Kemandirian Lokal berjalan sinergis. Teori tersebut menekankan pentingnya proyek-proyek pembangunan yang dibangun di atas tiga prinsip: “community oriented”, yaitu prinsip pembangunan yang berorientasi pemenuhan kebutuhan nyata masyarakat setempat ; kemudian “community based“, yaitu prinsip pembangunan yang didasarkan pada keadaan sumber daya masyarakat bersangkutan; serta “community managed”, yaitu prinsip pengelolaan pembangunan oleh masyarakat bersangkutan.

Selain itu, Peradigma Pembangunan Kemandirian Lokal juga sejalan dengan konsep pembangunan UNDP (1998) yang menekankan pada pendekatan pembangunan manusia (human development approach) dengan empat pilar pembangunannya: pemberdayaan (empower), keadilan (equity), produktivitas (productivty) dan kesinambungan (sustainable). Aspek pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk mendinamisir kelompok masyarakat yang mempunyai kapasitas produktif tapi kurang kesempatan untuk akses pada lingkungan hidup dan usaha yang bersifat modern dengan tanpa harus menjadi korban transpalasi nilai dan kelembagaan asing.

Kemudian, aspek pemerataan mengandung makna tersedianya kesempatan yang merata, berimbang dan adil dalam pemanfaatan sumber daya mereka guna peningkatan taraf hidupnya. Sedangkan, aspek produktivitas diartikan sebagai upaya peningkatan peretumbuhan perekonomian yang harus ramah terhadap tenaga kerja (employment friendly growth). Akhirnya, tentang aspek kesinambungan, mengandung makna pentingnya kegiatan pembangunan diarahkan pada penciptaan kondisi kegiatan yang berkembang sesuai dengan nilai-nilai lokal dan kaidah-kaidah pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan demi kesejahteraan generasi mendatang.

Untuk memahami lebih baik tentang prasyarat dan kemanfaatan Paradigma Pembangunan Kemandirian Lokal, berikut ini akan dipaparkan beberapa pokok-pokok pikiran praktis, khusus dalam kaitannya dengan kebijaksanaan pengaturan atau manajemen perekonomian nasional yang berciri keberpihakannya kepada rakyat banyak. Yang berimplikasi bahwa jika hal tersebut dapat terealisasi maka langsung atau tidak langsung berarti pemerintah telah berhasil melaksanakan tanggung jawabnya untuk memenuhi hak-hak kesejahteraan ekonomi masyarakatnya (economic rights), seperti kesempatan kerja, akses terhadap pemilikan sumber daya ekonomi (alam dan modal), dan lain sebagainya.

IV. 3 Penerapan Sistem Ekonomi Kerakyatan: Pengembangan Agribisnis

Jika strategi pembangunan diartikan sebagai suatu pendekatan yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan utama dari pembangunan yakni tercapainya “kesejahteraan masyarakat secara merata”, maka hal itu harus dikaitkan dengan aspek-aspek bagaimana pemerintah harus bertanggung jawab untuk menjamin agar dapat memenuhi hak-hak dasar warga negaranya, seperti hak kesejahteraan ekonomi (economic rights); hak-hak kesejahteraan sosial-budayanya (social and culture rights), serta hak kesejahteraan sipil dan politiknya (civil and political rights).

Yang jelas, dengan penerapan strategi pembangunan ala neoliberal selama ini, pemerintah Indonesia telah banyak mengenyampingkan berbagai tanggung jawabnya untuk memenuhi berbagai hak-hak masyarakatnya baik dalam ukuran kuantitatif maupun kualitatif. Sebagai akibatnya— seperti telah dijelaskan secara sederhana— beberapa tatanan aspek kehidupan bangsa dan negara akhirnya ambruk oleh krisis yang sifatnya kini sudah multidimensi.

Khusus dalam kaitannya dengan tanggung jawab pemerintah untuk menjamin dapat terpenuhinya hak-hak dasar warga negaranya dibidang kesejahteraan ekonomi (economic rights) maka pemerintah harus mampu membuat atau menemukan format sistem perekonomian nasional yang lebih sesuai dengan kondisi riel Indonesia, dengan berupaya secara optimal untuk menciptakan peluang agar pola pengambilan keputusan dari pelaku ekonomi berlangsung secara mandiri atau desentralistik, karena dalam kenyataannya, pelaku-pelaku maupun wilayah ekonomi negara bersifat tidak homogen dalam kaitannya dengan SDM, SDA ataupun kelembagaan-kelembagaan ekonomi yang ada.

Dalam hal ini berarti bahwa strategi pembangunan yang disusun harus lebih berpihak kepada kepentingan kegiatan ekonomi rakyat kebanyakan, berdasarkan azas moral ekonomi kekeluargaan atau demokrasi ekonomi, dengan tidak lupa memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup.

Konsep ekonomi yang sejalan dengan itu berkenaan dengan sistem ekonomi kerakyatan (people’s economy). Hingga kini definisi tentang ekonomi kerakyatan masih sulit disepakati. Namun demikian, berdasarkan berbagai sumber bacaan ilmiah maka secara harfiah saya dengan segala keterbatasan berusaha menyimpulkan bahwa ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Dimana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan (popular) yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai Usaha Kecil dan Menegah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dsb., yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya.

Secara normatif, moral filosofis sistem ekonomi kerakyatan sebenarnya sudah tercantum dalam UUD 1945, khususnya pasal 33, yang jika disederhakanakan bermakna bahwa perekonomian bangsa disusun berdasarkan demokrasi ekonomi dimana kemakmuran rakyat banyaklah yang lebih diutamakan dibandingkan kemakmuran orang perorangan. Kemudian, karena bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah pokok-pokok atau sumber-sumber kemakmuran rakyat, maka hal tersebut berarti harus dikuasai dan diatur oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebenarnya dalam dua GBHN sebelumnya telah memperjelas rumusan-rumusan normatif tersebut dengan menambahkan beberapa prinsip-prinsip pokok yang penting sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi bangsa, diantaranya menekankan perlunya diterapkan asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara berbagai kepentingan yang berbeda demi mengatasi masalah-masalah yang ada, seperti persoalan ketimpangan, kemiskinan, monopoli usaha maupun ketertinggalan pembangunan masyarakat pedesaan (swadaya masyarakat).

Namun dalam prakteknya harus diakui bahwa tujuan-tujuan normatif tersebut tampaknya belum sungguh-sungguh diupayakan untuk direalisasikan. Seperti tercermin diantaranya dengan belum direalisasikannya UU anti monopoli dan UU persaingan yang sehat secara konsekwen, kurangnya usaha untuk mempromosikan secara besar-besaran produk ekonomi rakyat, kemudian lemahnya pengembangan SDM dan pengembangan teknologi sektor UKM, serta kurangnya dukungan untuk mempermudah akses sektor-sektor ekonomi rakyat kepada sumber-sumber permodalan.

Hal ini berarti bahwa sikap pemerintah masih kurang kondunsif bagi pembangunan sektor-sektor ekonomi rakyat tersebut. Artinya, kepada sektor UKM umumnya, selama ini pemerintah bersikap: dibesarkan tidak, dimatikan pun tidak boleh. Tidak boleh mati sebab keberadaannya dapat digunakan sebagai perisai untuk menutupi borok-borok pembangunan yang tidak berkeadilan. Sedangkan dibesarkan pun tidak, karena kalau UKM besar, segelintir orang tidak ketiban rezeki dari praktek korupsi dan kolusi. Secara khusus, misalnya terhadap sektor UKM pertanian, pemikiran apriorilah yang selalu dikedepankan untuk menyudutkan peranan dan manfaat sektor usaha rakyat pada umumnya.

Pertama dengan selalu menganggap bahwa sumbangan sektor tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi relatif sangat kecil dari waktu ke waktu, kemudian nilai tukarnya terhadap hasil industri sangat rendah, atupun dengan alasan sangat tingginya komponen impor (pupuk, obat-obatan ataupun alat-alat pertanian) dalam produk pertanian atau berbagai alasan lainnya. Sehingga pemerintah menyimpulkan bahwa jangan terlalu mengharap banyak dari sektor UKM pertanian.

Tapi apa yang terjadi, sektor ekonomi konglomerat yang dicirikan oleh peranan gurita bisnis besar dengan motor utamanya sektor industri (manufaktur), yang didewa-dewakan sebagai pilar kebanggaan ekonomi bangsa ternyata terhempas seketika oleh badai ekonomi dan kini bahkan telah cendrung menjadi virus yang mewabah dan mematikan sendi-sendi perekonomian bangsa lainnya.

Sedangkan sektor usaha ekonomi rakyat (UKM) yang disepelekan selama ini justru dapat bertahan dari berbagai terpaan badai krisis. Dengan kenyataan ini maka oleh banyak pengamat telah berkeyakinan bahwa dengan pemberdayaan (empowerment) sektor ekonomi rakyat ini maka perekonomian nasional dapat digiring ke luar dari krisis dan bahkan dapat menjadi pilar strategi pembangunan yang tepat dimasa datang.

Kebijaksanaan serupa ini jelas berdasarkan asas atau prinsip yang mendahulukan “keadilan baru kemakmuran, equity with growth approach” jadi bukan “kemakmuran baru keadilan, trickling-down effect approach”. Pada prinsipnya, mendahulukan target keadilan mungkin akan menghasilkan kemakmuran tapi dengan mendahulukan target kemakmuran belum tentu menghasilkan keadilan.

Jika dapat disepakati bahwa kegiatan pertanian adalah bidang yang paling banyak digeluti masyarakat dan khususnya merupakan bidang yang mendominasi usaha ekonomi rakyat, UKM, berarti pembangunan pertanian hendaknya dapat menjadi basis utama kebijaksanaan pembangunan perekonomian bangsa, kini maupun dimasa datang. Pembangunan pertanian ini jelas akan mempunyai banyak manfaat karena mempunyai efek backward maupun forward linkage. Diantaranya, bahwa akan banyak tenaga kerja yang dapat terserap dan diberdayakan yang berdampak dapat mengurangi arus urbanisasi.

Selanjutnya, dengan pembangunan pertanian akan dapat dikembangkan Iptek sesuai SDM dan SDA yang ada yang selanjutnya dapat menjamin keamanan penyediaan pangan. Kemudian dapat mengurangi kemungkinan penggunaan lahan-lahan pertanian untuk pembangunan perumahan yang mengikuti perkembangan kegiatan industri yang polutif. Dan akhirnya akan memperbaiki tingkat kesejahteraan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan itu sendiri bagi rakyat yang bergelut di bidang pertanian khususnya dan UKM umumnya.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa dengan keberhasilan kebijaksanaan pembangunan pertanian oleh pemerintah berarti kewajibannya untuk memenuhi hak-hak kesejahteraan ekonomi masyarakatnya dapat terealisir dengan sendirinya, seperti tersedianya kesempatan kerja, penguasaan iptek, pendapatan yang tinggi serta pemerataannya. Dalam prakteknya pembangunan pertanian tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan sektor ekonomi lainnya, khususnya industri. Dalam hal ini berarti bahwa pembangunan pertanian akan diasosiasikan dengan “pengembangan atau pembangunan agro bisnis”. Untuk kepentingan tersebut berarti sejak kini penting disusun suatu strategi yang tepat dan berencana dengan berusaha untuk mengindustrialisasikan pedesaan, sehingga akan menghasilkan kegiatan pertanian yang berbudaya industri yang berorientasi pasar domestik dan luar negeri. Artinya, bahwa industri yang dibangun haruslah industri yang berkaitan erat dengan denyut nadi perekonomian rakyat, yakni pada sektor UKM pertanian.

Harus diakui bahwa pembangunan pertanian khususnya untuk pengembangan agro-bisnis masih berhadapan dengan banyak kendala. Diantaranya, bahwa hingga kini belum tampak secara riel usaha pemerintah untuk mengembangkan industri pertanian secara sungguh-sungguh. Kebijaksanaan pertanian masih mengutamakan hanya peningkatan produksi tanaman pangan, belum banyak menyentuh jenis komoditas pertanian lainnya seperti palawija ataupun tanaman perkebunan. Kemudian, kendala kurangnya iklim usaha yang dapat merangsang investor untuk mengembangkan bidang ini, seperti masih terbatasnya sarana pemasaran seperti transportasi jalan, listrik dan fasilitas pasçapanen, demikian pula keterbatasan prasarana permodalan dan perkreditan, tenaga ahli yang mampu melayani kegiatan-kegiatan sektor ini setelah pascapanen beserta pengolahannya, serta ketidakaturan penyediaan bahan baku sehubungan dengan masalah jumlah dan mutu sesuai kebutuhan. Akhirnya, kendala lainnya adalah masih relatif besarnya resiko bagi sektor ini, sebagai akibat musim, hama penyakit dan ketidakpastian pasar, yang mana tidak dibarengi oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan perlindungan dan bantuan yang sesuai dan pantas untuk menghadapi resiko-resiko tersebut.

Oleh karena itu, untuk pengembangan sektor agro bisnis ini diperlukan beberapa langkah atau strategi yang bersifat umum dan spesifik. Yang bersifat umum, langkah-langkah yang diperlukan adalah, penentuan prioritas daerah atau wilayah dan komoditas yang harus dikembangkan kemudian perlunya ditentukan dan direncanakan secara rinci sejak menghasilkannya, kemudian penggunaan hasil, hingga pemasarannya serta pentingnya penyediaan informasi tentang potensi daerah dan macam komoditas yang dapat dikembangkan terutama diperuntukkan bagi investor-investor.

Akhirnya sebagai langkah spesifik, strategi pengembangan agro industri atau agro bisnis tersebut dapat disederhanakan dalam satu kalimat umum yaitu pentingnya menyusun suatu strategi pengembangan agro bisnis dalam kerangka konsep “kemitraan dalam arti luas” antara kegiatan produksi dengan pemasarannya serta berbagai faktor-faktor pendukung lainnya (lembaga keuangan lembaga pendistribusi, lembaga-lembaga pendistribusi maupun penjamin) yang direkat dengan legalitas hukum yang dinamis dan aplikatif.

Membangun kemandirian

Kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan

nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Oleh karena itu, pembangunan, sebagai usaha untuk mengisi kemerdekaan, haruslah pula merupakan upaya membangun kemandirian. Di tahun 1960 an, cita -cita kemandirian itu diterjemahkan dalam politik berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari, yang lebih mencerminkan sikap defensif menghadapi dunia luar daripada suatu konsep yang proaktif.

Perkembangan dunia yang cepat menuju ke arah kehidupan global telah membangkitkan perhatian lebih besar kepada masalah kemandirian yaitu akan perlunya ketegasan bahwa kemajuan yang ingin dicapai dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat haruslah bersamaan dengan peningkatan kemandirian. Kemandirian dengan demikian mengenal adanya kondisi saling ketergantungan (interdependency) yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat, baik masyarakat dalam suatu negara, maupun masyarakat bangsa-bangsa. Justru persoalan kemandirian itu timbul oleh karena adanya kondisi saling ketergantungan.

Kemandirian dengan demikian adalah paham yang proaktif dan bukan reaktif atau defensif. Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasinya, perimbangannya, maupun nilai nilai yang mendasari dan mempengaruhinya. Suatu bangsa dikatakan semakin mandiri apabila bangsa tersebut semakin mampu mewujudkan kehidupannya yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi.

Untuk dapat mandiri, suatu bangsa harus maju. Suatu bangsa dikatakan makin maju apabila makin tinggi tingkat pendidikan penduduknya, makin tinggi tingkat kesehatannya dan makin tinggi tingkat pendapatan penduduk, serta makin merata pendistribusiannya. Sering kali ada penekanan pada peran sektor industri manufaktur sebagai penggerak laju pertumbuhan, baik dilihat dari segi sumbangannya dalam penciptaan pendapatan nasional maupun dalam penyerapan tenaga kerja; berkembangnya keterpaduan antarsektor, terutama sektor industri, sektor pertanian, dan sektor -sektor jasa-jasa; serta pemanfaatan sumber alam secara rasional, efisien, dan berwawasan jangka panjang. Secara lebih mendasar lagi, kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang atau suatu bangsa mengenai dirinya, masyarakatnya, serta semangatnya dalam menghadapi tantangan-tantangan. Karena menyangkut sikap, maka kemandirian pada dasarnya adalah masalah budaya. Karena itu, ukuran kemajuan dan kemandirian suatu bangsa tidak dapat hanya berupa pendapatan per kapita, tetapi lebih mendasar lagi menyangkut manusianya. Manusia adalah sumber daya pembangunan yang paling utama di antara sumber-sumber daya lain yang akan

dibangun kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan.

IV. 4 Hal-hal dilakukan yang oleh pemerintah daerah dalam memberdayakan ekonomi rakyat di era otonomi daerah

Jika disepakati bahwa konsep pemberdayaan didasarkan pada nilai-nilai tertentu yang memihak pada subyek yaitu masyarakat akar rumput, wong cilik, komunitas paling kecil atau masyarakat yang terorganisasi secara teritorial, maka pemberdayaan (ekonomi rakyat) tidak bisa hanya dikonsepkan dari atas (sentralistis). Pemberdayaan menekankan adanya otonomi komunitas dalam pengambilan keputusan, kemandirian dan keswadayaan lokal, demokrasi dan belajar dari pengalaman sejarah. Esensinya ada pada partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan perubahan masyarakatnya. Partisipasi mampu terwujud jika terdapat pranata sosial di tingkat komunitas yang mampu menampung aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Tanpa adanya pranata sosial dan politik di tingkat komunitas, kelurahan, kecamatan dan kabupaten yang mampu memberikan rakyat akses ke pengambilan keputusan, yang akan diuntungkan hanyalah kalangan bisnis dan kalangan menengah pedesaan serta perkotaan.

 Kebijakan top down yang didisain untuk menolong rakyat tidak bisa dikatakan mempromosikan perekonomian rakyat karena tidak ada jaminan bahwa rakyatlah yang akan menikmati keuntungannya. Untuk mewujudkan ekonomi rakyat berdaya, yang pertama-tama harus dilakukan adalah memfasilitasi terbentuknya pranata sosial yang memungkinkan rakyat ikut serta dalam pengambilan keputusan di tingkat kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Apabila ada pranata sosial yang memungkinkan rakyat untuk merumuskan kebutuhan pembangunan mereka dan memetakan potensi serta hambatan yang mereka hadapi dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan mereka, pemerataan kesempatan berusaha akan dengan sendirinya mulai tercipta.

IV. 5 Upaya-Upaya Pemberantasan Pengangguran dan Kemiskinan

Kebijakan Pengangguran

 Adanya bermacam-macam pengangguran membutuh-kan cara-cara mengatasinya yang disesuaikan dengan jenis pengangguran yang terjadi, yaitu sbb :

Cara Mengatasi Pengangguran Struktural

Untuk mengatasi pengangguran jenis ini, cara yang digunakan adalah

1.      Peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja

2.      Segera memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sector yang kelebihan ke tempat dan sector ekonomi yang kekurangan

3.      Mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi kesempatan (lowongan) kerja yang kosong, dan

4.      Segera mendirikan industri padat karya di wilayah yang mengalami pengangguran.

Cara Mengatasi Pengangguran Friksional

Untuk mengatasi pengangguran secara umum antara lain dapat digunakan cara-cara sbb:

1.  Perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru, terutama yang bersifat padat karya

2.      Deregulasi dan Debirokratisasi di berbagai bidang industri untuk merangsang timbulnya investasi baru

3.      Menggalakkan pengembangan sector  Informal, seperti home indiustri

4.      Menggalakkan program transmigrasi untuk me-nyerap tenaga kerja di sector agraris dan sector formal lainnya

5.      Pembukaan proyek-proyek umum oleh peme-rintah, seperti pembangunan jembatan, jalan raya, PLTU, PLTA, dan lain-lain sehingga bisa menyerap tenaga kerja secara langsung maupun untuk merangsang investasi baru dari kalangan swasta.

Cara Mengatasi Pengangguran Musiman

 Jenis pengangguran ini bisa diatasi dengan cara :

1.      Pemberian informasi yang cepat jika ada lowongan kerja di sector lain, dan

2.      Melakukan pelatihan di bidang keterampilan lain untuk memanfaatkan waktu ketika menunggu musim tertentu.

Cara mengatasi Pengangguran Siklus

Untuk mengatasi pengangguran jenis ini adalah :

1.      Mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa, dan

2.      Meningkatkan daya beli Masyarakat.

Kebijakan AntiKemiskinan

Untuk menghilangkan atau mengurangi kemiskinan di tanah air diperlukan suatu strategi dan bentuk intervensi yang tepat, dalam arti cost effectiveness-nya tinggi.

Ada tiga pilar utama strategi pengurangan kemiskinan, yakni :

1.      pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan yang prokemiskinan

2.      Pemerintahan yang baik (good governance)

3.      Pembangunan sosial

Untuk mendukung strategi tersebut diperlukan intervensi-intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau tujuan yang bila di bagi menurut waktu yaitu :

                                                                   a.     Intervensi jangka pendek, terutama pembangunan sektor pertanian dan ekonomi pedesaan

                                                                  b.     Intervensi jangka menengah dan panjang

o   Pembangunan sektor swasta

o   Kerjasama regional

o   APBN dan administrasi

o   Desentralisasi

o   Pendidikan dan Kesehatan

o   Penyediaan air bersih dan Pembangunan perkotaan

BAB V

PENUTUP

 

KESIMPULAN

Sistem Ekonomi Kerakyatan adalah Sistem Ekonomi Nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Syarat mutlak berjalannya sistem ekonomi nasional yang berkeadilan sosial adalah berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya.

Pembangunan harus ditujukan langsung kepada yang memerlukan. Program yang dirancang harus menyentuh masyarakat dan mengatasi masalah mereka sesuai kebutuhan mereka, program tersebut harus mengikutsertakan dan dilaksanakan sendiri oleh rakyat. Pembangunan dengan strategi ini harus lebih mengutamakan pendekatan kelompok, misalnya dengan mengembangkan sentra-sentra unggulan menjadi klaster-klaster binaan berdasarkan potensi wilayah atau dengan maksud menciptakan pusat-pusat pertumbuhan wilayah, alasannya dari segi penggunaan sumber daya bisa efisien.

Pengangguran dan kemiskinan harus menjadi obyek utama dalam melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan. Melalui pengurangan pengangguran akan memberikan dampak diperolehnya secara pasti sumber pendapatan sehingga dapat terangkat dari status kemiskinannya. Berkurangnya pengangguran dan kemiskinan akan memberikan dampak pada aktifitas perekonomian sehingga akslerasi pembangunan dapat ditingkatkan.

Rakyat harus bisa menciptakan lapangan kerja, bukan mencari kerja. Makin besar dan berkembang usaha mereka akan makin banyak tenaga kerja tersalurkan. Ini tentu menjadi sumbangan yang tidak kecil bagi penciptaan lapangan kerja baru dan pengurangan jumlah pengangguran.

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Kamaluddin, Laode M. 2000. Format Indonesia Baru: Paradigma Pembangunan menuju Milenium III. Jakarta: PT Pustaka Sinar Harapan

Suwarsono dan Alvin Y. So. 1991. Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia: Teori-Teori Modernisasi, Dependensi, dan Sistem Dunia. Jakarta: LP3ES

Yustika, Ahmad Erani. 2002. Pembangunan dan Krisis Memetakan Perekonomian Indonesia. Jakarta: Grasindo

Sumber internet:

http://www.ngawikab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=234:pengembangan-ekonomi-rakyat-di-era-otonomi-daerah&catid=1:latest

(http://www.ekonomirakyat.org/edisi_5/artikel_1.htm)

http://semestakelana.wordpress.com/2009/04/03/membangun-sistem-ekonomi-kerakyatan-dalam-paradigma-pembangunan-kemandirian-lokal/

http://gmnijogja.wordpress.com/2008/08/12/ekonomi-kerakyatan/


Wijaya, Krisna. Masalah Ekonomi Kerakyatan diakses dari
http://www.facebook.com/topic.php?uid=229339750516&topic=10056

http://organisasi.org/pengertian-pengangguran-dan-jenis-macam-pengangguran-friksional-struktural-musiman-siklikal

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s